13 Januari 2021 Vaksinasi Serentak Pertama, Pemprov Sumsel Dukung Penuh Pemberian Vaksin Corona

13 Januari 2021 Vaksinasi Serentak di 34 Provinsi. Terbagi dalam tiga kelompok:

– Kelompok Pertama, pejabat publik dan daerah seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Jendral, Kepala Dinkes, Sekda, Pangdam, dan Direktur Utama RSUD rujukan covid-19.
– Kelompok Kedua, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan “Key Leader” Kesehatan Daerah.
– Klompok Ketiga, para tokoh agama di daerah. Di antaranya Perwakilan Nahdatul Ulama (NU) dan  Muhammadiyah. Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. 

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Selatan) Ir. H. Mawardi Yahya hadir secara virtual dalam rapat koordinasi (rakor) dalam rangka persiapan pelaksanaan vaksinisasi dengan penegakan protokol kesehatan, di Command Center kantor gubernur, Selasa pagi (5/1/2021).

Usai menghadiri rakor ini Wagub Mawardi Yahya menyebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung  kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemberian vaksin Covid-19  secara nasional tersebut. Untuk itu Pemprov Sumsel, lanjut Mawardi akan melakukan langkah-langkah termasuk  sosialisasi secara masif di masyarakat.

“Tentu upaya yang dilakukan pemerintah pusat ini akan kita dukung. Kita akan berikan informasi yang benar pada masyarakat Sumsel. Utamanya menjelang dan  saat akan  dilakukan vaksinasi jangan sampai terjadi kerumunan massa,” ucapnya singkat.

Sementara itu dalam rakor  virtual yang dipimpin secara langsung langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian yang  juga dihadiri Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Donardo.

Mendagri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk aktif dalam  memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan akan diadakannya vaksinisasi Covid-19 secara nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kerumusan massa atau hal-hal lainnya yang dapat memicu keributan.

“Saya minta kepala daerah untuk mensosialisasikannya pada masyarakat. Sehingga pada saat dilakukannya vaksinisasi tidak terjadi kerusuhan atau  berebut vaksin. Pelaksanaanya pemberian vaksin harus tetap menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Sementara Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ketersedian vaksin untuk Indonesia sebanyak 426.800.000, untuk vaksin sendiri ada beberapa macam seperti sinovac, novavax, covax/gavi, astrazeneca, plizer.

Dipaparkannya dalam pelaksanaan vaksinisasi untuk tahap pertama dilakukan terlebih dahulu bagi para tenaga kesehatan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, kemudian petugas layanan publik, masyarakat rentan dan masyarakat lainnya.

“Bagi tenaga kesehatan, kami mohon  datanya benar-benar valid. Kita juga sudah menyiapkan 30.346 ribu Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilatih untuk melakukan vaksinisasi,” ungkapnya.

Dia juga menyebut, renacana penyuntikan vaksin perdana pada tanggal 13 Januari 2021 secara serentak di 34 Provinsi yang terbagi dalam tiga kelompok. Masing-masing  kelompok pertama adalah para  pejabat publik dan daerah seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Jendral, Kepala Dinkes, Sekda, Pangdam, dan Direktur Utama RSUD rujukan covid-19.

Kemudian kelompok kedua pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan “Key Leader” Kesehatan Daerah. Serta kelompok ketiga yaitu para tokoh agama di daerah diantaranya Perwakilan Nahdatul Ulama (NU) dan  Muhammadiyah. Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha dan Hindu.

Di lain pihak Kepala BNPB RI, Doni Donardo mengajak semua masyarakat Indonesia untuk tetap melakukan pencegahan penyebaran covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan meski vaksin sudah ada.

“Meski vaksin sudah ada kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3 M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” ungkapnya.

Dia juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk pengaktifan kembali posko terpadu penanganan Covid-19 baik di tingkat kelurahan ataupun pedesaan.

“Pengaktifan posko-posko penanganan covid-19 secara terstruktur dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan baik unsur pemerintah maupun masyarakat sampai tingkat RT/RW dengan pembinaan secara berkesinambungan termasuk penyediaan alokasi pendanaan dari daerah guna menjamin penegakan disiplin protokol kesehatan,” terangnya. (*)

Teks: rilis
Editor: maya

!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait