Premium Langka di Palembang, BPH Migas: Jangan Abaikan Hak Rakyat

SWARNANEWSWaktu belum beranjak  siang karena jarum jam baru menunjukkan pukul 08.45 pagi   ketika rombongan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)  Republik Indonesia  yang dipimpin oleh Ir.  H. Ahmad Rizal, M.H, FCBArb  bertolak dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II  Palembang, Kamis (19/10).

Komisioner  BPH Migas RI ini didampingi oleh Putu Suardana Kasubdit Pengawasan  Bahan Bakar Minyak (BBM), Direktorat BBM,  BPH Migas RI, Ridwan Staf Pengawasan dan Agung Gunarto, Kasi Pengawasan Ketersediaan BBM, Direktorat BBM BPH Migas RI.

Kedatangan tim ini  ke Palembang bukan tanpa alasan. Justru didasarkan adalah keluhan luas dari masyarakat  Palembang  yang mencuat beberapa hari terakhir karena  kelangkaan Premium makin menjadi-jadi.

Sebenarnya, kata Rizal  beberapa waktu lalu dia sudah bertindak  responsive berkaitan dengan adanya kelangkaan premium ini, yakni melakukan pemantauan sendiri   mengendarai sepeda motor berkeliling ke sebagian besar SPBU yang ada di Kota Palembang. Sebab dari klaim Pertamina  sebagian  besar SPBU di Palembang telah dipasok premium. Ternyata  realita di lapangan  SPBU  yang menyediakan premium bisa dihitung dengan jari. Kondisi ini makin parah ketika keluhan kelangkaan premium beredar luas  di  masyarakat Kota Palembang.

Rombongan  terus bergerak. SPBU 24.301.147 dekat Bandara  SMB II  menjadi titik pertama yang didatangi. Di tempat itu pertama kali tim diterima oleh Yulisman Supervisor SPBU tersebut.

Dari  petugas ini diperoleh keterangan  setiap hari pihaknya memperoleh pasokan premium sejumlah 24 KL (kiloliter). Menurutnya pasokan sejumlah itu habis ketika pukul 18.30 sore. Ketika kami datang  antrian warga yang akan mengisi premium sudah mengular sampai pinggiran jalan raya arah bandara tersebut.

Budiman Manager SPBU tersebut menambahkan, pihaknya setiap hari meminta pengiriman premium sejumlah 24 KL ke Pertamina dan dipenuhi.  Di SPBU tersebut terdapat 16 nozle aktif yang terdiri atas 4 nozle solar, 5 premium, dan 3 pertalite,  3 pertamax3, 2 dextalite. Sedangkan nozzle premium 1 tidak berfungsi lagi. Padahal di tempat itu ditemukan antrian sangat panjang  kendaraan yang ingin mengisi  premium.

 

Panjangnya antrian kendaraan yang akan mengisi BBM Premiun di SPBU dekat Punti Kayu Palembang memicu kemacetan. (Foto : Fauzan)

Kemudian Tim BPH Migas beranjak ke SPBU 24 301 111 di dekat Punti Kayu Palembang. Pada jalur premium mereka mewawancarai salah satu konsumen bernama Candra (41) dari Kemang Manis Palembang. Menurut dia dia sudah berkeliling ke berbagai SPBU namun tidak menemukan premium. Sehingga dia terpaksa mengisi premium di SPBU kawasan Punti Kayu tersebut.

Menurut Ayong manager SPBU tersebut pihaknya memang tetap mendistribusikan premium karena  peminatnya masih sangat banyak.

Komite BPH Migas Ir. H Ahmad Rizal, M.H, FCBArb dan Putu Suardana tengah bertanya kepada salah seorang konsumen yang antri mencari premium. (Foto Fauzan)

Kenyataan lebih miris ditemui di SPBU 24.301.14 seberang Korem Gapo Palembang.  Di tempat ini terdapat 2 nozle premium untuk kendaraan roda 2  dan 2 nozle untuk kendaraan roda 4 namun kosong tak ada stoknya. Menurut Gopo  pemilik SPBU tersebut, kekosongan itu terjadi karena keterlambatan pengiriman dari depo Pertamina.

MIRIS. Di SPBU dekat Korem Gapo Palembang Komite BPH Migas justru menemukan stok premium benar-benar kosong. (Foto Fauzan)

Berkaitan dengan kasus seperti itu, Rizal mempertanyakan kepada pihak Pertamina yang juga ada di lokasi.  Sales Executive Retaile Pertamina MOR II, Damba mengatakan, keterlambatan itu karena salah prediksi yang dilakukan SPBU sendiri. Seharusnya kalau sudah diperkirakan habisnya siang tidak sampai sore pesannya sebelum subuh sehingga bisa didrop lebih cepat. Menurut Rizal penjelasan itu hanya bersifat teoritis dan tidak menyentuh solusi sesungguhnya.

“Pasokan premium yang di tengah Kota Palembang saja terlambat, bagaimana dengan daerah-daerah di ujung tulung sana,” ujar pria yang pernah menggaungkan Visit Musi ini dengan tegas.

Kunjungan diteruskan ke SPBB perairan. Dengan mengedarai speedboad rombongan bertolak  ke SPBB 2725705, Jalan Faqih Usman I Ulu Laut Kertapati. Dari lokasi ini diperoleh keterangan dari Direktur SPPB William yang mengatakan pihaknya memesan solar 230 KL dan premium 80 KL perbulan. Pihaknya tidak dipasok pihak Pertamina langsung namun mengambil sendiri melalui pihak Patra Niaga dengan biaya angkut tersendiri. Pasokan BBM  sejumlah itu praktis dalam sebulan pihaknya hanya bisa melayani konsumen dalam 20 hari.

“Sepuluh hari terakhir tiap bulan kami mengalami kekosongan stok,” ujar pria ini sambil menunjukan tangki pengisian BBM yang benar-benar kosong kepada pihak BPH Migas. Kondisi yang sama juga ditemui di SPBB Sekanak ketika tim sampai di lokasi itu lepas magrib. Namun tidak diperoleh keterangan yang pasti karena pemilik SPBB tidak berada di tempat.

Komite BPH Migas Ir. H Ahmad Rizal MH, FCBArb, Putu Suardana dan Wiliam Direktur SPBB di Perairan Sungai Musi Jalan Faqih Usman I Ulu Laut Palembang tengah mengamati persediaan BBM di tangki yang kosong. (Foto Fauzan)

Melihat kondisi miris tersebut BPH Migas sangat menyayangkan kasus kelangkaan premium terjadi di Palembang khususnya dan  Sumsel pada umumnya.

Komite BPH Migas, Ir H Ahmad Rizal MH FCBArb didampingi Kasubdit Pengawasan BBM Direktorat BBM BPH Migas, Putu Suardana, menegaskan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat Sumsel, khususnya di Palembang bahwa banyak  terjadi kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar jenis premium atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKT). Melihat kondisi seperti itu maka   BPH Migas bergerak untuk  mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM.

“Kami BPH Migas yang mengatur jumlah kuota masing-masing daerah, termasuk Palembang. Menurut data kami, patut diduga kuota ini belum terdistribusi seluruhnya,” kata Rizal seusai melakukan pertemuan secara tertutup dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnaen Adinegara di Mapolda Sumsel, Kamis (19/10/2017).

Bukan hanya itu, Jumat, (20/10) ini, BPH Migas  juga akan menemui Pertamina MOR II. Langkah itu dilakukan  guna mengkonfirmasi tentang sistem distribusi dan kuota yang disalurkan kepada masyarakat Sumsel. Apakah kelangkaan premium tersebut terjadi tanpa koordinasi atau ada alasan lainnya.

“Kita minta jalan keluarnya untuk mengatasi masalah ini dan tidak hanya dengan teori,” tegas mantan Kadin Sumsel dan Wakil Ketua KONI Sumsel itu.

Menurut Rizal, dari data yang dipegang BPH Migas, jumlah kuota dan realisasi premium masih sangat kurang di wilayah Sumbagsel.

Di Sumsel sendiri baru terealiasi 30,71% saja atau 235.712 kl dari kuota 767.609 kl. Begitupun realisasi di Palembang hanya 77.430 kl dari kuota 257.060 kl atau 31,30%.

Padahal seharusnya hingga September ini premium yang harus disalurkan paling tidak sudah 75 persen dari kuota yang ditetapkan.

“Tapi ini baru 31 persen dan hal inilah yang mesti kami luruskan, karena tidak seharusnya terjadi kelangkaan premium di daerah ini,” tegasnya.

Saat pembicaraannya dari audensi dengan Kapolda Irjen Pol Zulkarnain Adinegara,  Ahmad Rizal mengungkapkan  intinya BPH Migas akan bekerjasama dan meminta dukungan  Polda Sumsel agar membuat langkah-langkah pengawasan dan penertiban supply dan pendistribusian serta ketersediaan premium di Sumsel, khususnya di Palembang.

Irjen Pol Zulkarnain Adinegara sangat menyambut positif permintaan BPH Migas tersebut.

“Kami siap melakukan langkah-langkah untuk pengamanan penyaluran BBM ke masyarakat dan diharapkan masyarakat juga akan terpenuhi kebutuhannya,” tegas kapolda.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara siap mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh BPH Migas pada pertemuan antara Komite BPH Migas Ir H Ahmad Rizal, MH, FCBArb dan tim di ruang kerja Kapolda. (Foto Fauzan)

Sementara Putu Suardana menambahkan BPH Migas bertugas menetapkan kuota maksimum premium, yang mestinya disalurkan.

Namun dari data yang didapat dan kenyataan di lapangan, ternyata ada temuan kalau pendistribusiannya sangat minim sekali, yakni baru 31%. Padahal jumlah kuota itu sendiri merupakan permintaan  dari pemerintah daerah masing-masing, sebelum akhirnya disetujui alokasi atau kota yang akan dikeluarkan.

“Ini mungkin ada keterkaitan dengan unsur bisnis atau lainnya. Hanya saja peraturannya sudah ada, jadi kuota pendistribusiannya tetap harus dipenuhi” ungkapnya.

Lebih dari itu, Ahmad Rizal menegaskan alasan bahwa menjual premium tidak lebih untung jika dibandingkan dengan Pertalite dan lainnnya tidak boleh menjadikan Pertamina menghilangkan pasokan ke SPBU-SPBU yang ada.

Sebab bagi BPH Migas yang berdiri di antara  interaksi  perusahaan (corporate), pemerintah dan rakyat. Pengusaha memang  mengejar keuntungan, pemerintah membuat regulasi atau aturan pendistribusian dan lain-lain. Sedangkan rakyat sebagai warga Negara berhak untuk mendapatkan kebutuhan mereka tersebut.

“Jadi BPH Migas mengharapkan  Pertamina  jangan karena mengejar keuntungan perusahaan kemudian hak-hak rakyat  diabaikan,” tegas Rizal lagi.

Laporan Sarono PS dan Fauzan

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait