WALHI : Harus Ada Solusi Konflik Agraria Akibat Penguasaan Lahan Berlebihan

SWARNANEWS |Penguasaan Lahan masih menjadi sumber yang memicu konflik agraria. Oleh karena itu perlu dicari solusi yang paling baik sehingga konflik tersebut bisa diakhiri.  Hal ini diungkapkan oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Hadi Jatmiko dalam acara Konsultasi Publik Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM  di Hotel Grand Zurry Palembang,  Kamis (12/10/2017).

Dalam catatan WALHI Sumsel, sebanyak 56% tanah di Sumsel atau seluas 4,9 juta hektar  dari luas keseluruhan 8,7 juta hektar  dikuasai perusahaan. Rinciannya adalah 1,2 juta hektar adalah areal Hutan Tanaman Industri (HTI), 1,7 juta hektar perkebunan dan 2,7  juta hektar  sisanya adalah areal pertambangan batubara.

Dikatakannya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 jumlah penduduk Sumsel sebanyak 8 juta jiwa, artinya kalau dikonversi dengan luas tanah yang tidak dikuasai perusahaan dan peruntukan lainnya,  hanya  3.8 juta hektar. Dengan demikian per orang hanya mendapatkan tanah setengah hektar saja.

“Faktanya, tidak semua orang memiliki tanah. Sementara ada sebagian orang memiliki tanah ribuan hingga jutaan hektar. Kemudian banyak warga yang harus puas hanya dengan menjadi buruh di perkebunan. Ketimpangan distribusi lahan ini menyebabkan sering terjadinya konflik pertanahan,” jelasnya.

Melihat konstelasi permasalahan tersebut,  Jatmiko menawarkan agar pemerintah benar-benar selektif dalam memberikan izin pembukaan lahan kepada perusahaan sehingga tidak menimbulkan konflik lanjutan ketika rakyat tak memiliki lahan lagi untuk bercocok tanam.

 

Teks: Fauzan

Editor: Sarono PS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *