Anggota DPRD PALI Ramai-ramai Kredit Mobil Baru, tapi Tunjangan Transportasi Belum Cair

SWARNANEWS.CO.ID ,  PALI |Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang keuangan hak DPRD disambut gembira oleh anggota DPRD PALI.

Sejumlah anggota  DPRD Kabupaten PALI mengaku belum menerima uang tunjangan transportasi sebesar Rp 14 juta perbulan.

Tunjangan uang transportasi itu sudah dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) PALI, akan tetapi belum didukung Peraturan Bupati (Perbup).

Meski Perbup belum dikeluarkan. Nantinya uang transportasi di rapel dari bulan Agustus 2017 sampai bulan sekarang.

Sejumlah mobil dinas, yang dipinjam pakai ke anggota DPRD sudah dikembalikan ke sekretariat DPRD PALI.
Fakta di lapangan masih ada mobil dinas belum diserahkan ke pihak eksekutif.

Oknum DPRD kedapatan sedang parkir di halaman kantor DPRD PALI yang terletak di jalan Pian, Komplek Pertamina Pendopo turun dari mobil dinas toyota avanza.

Di halaman kantor DPRD PALI mulai terparkir mobil toyota fortuner, Inova dan honda HRV milik angota DPRD, dan terdapat mobil dinas toyota avanza, pajero sport, dan Muxz.

Anggota DPRD Tuti Ilsan SH mengatakan besaran uang transportasi yang diterima sekitar Rp 14 juta per bulan belum dipotong pajak.

“Sekitar Rp 14 juta per bulan (uang transportasi), Perda sudah ada, Perbup belum, sampai sekarang uang transportasi itu belum dibayar, nantinya uang transportasi dibayar rapel dari bulan Agustus 2017,” kata politis Partai Demokrat. Selasa(31/10/2017).

Dikatakan Tuti, untuk mobil dinas yang yang bersifat pinjam pakai sudah diserahkan Pemerintah Daerah (Pemda) PALI pada pertengahan bulan Oktober 2017 lalu.

“Mobil sudah kita serahkan kepada Pemda PALI, uang transportasi digunakan masing-masing keperluan dewan,” jelas Tuti.

Ditambahkan anggota DPRD PALI, Aka Cholik adanya PP 18 tahun 2017 suka tidak suka harus dijalani karena itu merupakan aturan dari pusat berbentuk PP.

“Suka tidak suka kita menjalankan aturan pusat, sekitar Rp 14 juta uang transportasi belum dipotong pajak,” kata ketua DPC PPP PALI kubu Djan.

Dikatakan Aka mobil dinas yang bersifat pinjam pakai itu, sudah diserahkan kepada Pemda PALI pada pertengahan bulan Oktober.

“Jujur uang (transportasi) untuk membayar kredit mobil,” katanya.

Disinggung berapa jumlah uang yang diterima secara keseluruhan oleh DPRD. Aka tidak mau berkomentar lebih jauh, yang akurat menjawab itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah( DPKAD).

“Tunjangan transportasi, komunikasi, anak, istri, uang gaji, uang presentatif dan lain-lainnya, jabatan DPRD disamakan dengan golongan eselon II dan Sekda,” jelas Aka.

Saat dikonfirmasi ketua DPRD PALI, H Soemarjono, mengaku belum mengetahui jumlah uang transportasi yang diterima anggota DPRD.

Namun, ia memperkirakan besarnya akan mengikuti kabupaten tetangga.

“Belum tahu persis besarannya, perkiraan besarnya mengikuti kabupaten tetangga, Muara Enim dan Prabumulih, sampai sekarang belum terima uang transportasi, nanti akan di rapel,” kata politis PDIP.

 

Disinggung adanya oknum anggota DPRD yang belum menyerahkan mobil dinas. Soemarjono mengaku secara keseluruhan sudah diserahkan.

“Terakhir hari ini(31/10) satu orang sudah menyerahkan mobil dinas,” singkat Soemarjono.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) PALI, Jayak tidak bisa dihubungi terkait berapa jumlah mobil yang sudah diserahkan oleh anggota DPRD PALI. Begitu juga Short Massega Service (SMS) tak juga dijawab.

Beredar informasi di tengah kalangan pejabat PALI, bahwa mobil anggota pinjam anggota DPRD PALI baru diserahkan 14 unit ke Setda PALI, sedangkan jumlah DPRD PALI 25 orang yang terdiri dari 22 anggota DPRD dan 1 ketua DPRD dan dua wakil ketua DPRD dua unit mobil yang diserahkan tidak bisa beroperasi karena rusak‎.

Editor: Sarono PS

Sumber: Sripo.com

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait