Omzet Menurun, Diperparah Pungli

SWARNANEWS.CO.ID PALEMBANG – Pedagang Pasar Cinde, merasa jadi korban revitalisasi. Sejak pindah ke tempat penampungan sementara Agustus lalu, hingga kini pembangunan Aldiron Plaza Cinde belum ada kejelasan. Tempat penampungan sementara yang tidak representatif, jelas mempengaruhi omzet pedagang.
”Sangat turun drastis, dari biasanya kami bisa dapat Rp1 juta (per hari, red), sekarang pun hanya Rp200 ribu. Tolong pikirkan itu,” Ketua Pedagang Pasar Cinde, Muhammad Yusuf, kemarin (11/12). Sekitar 250 pedagang Pasar Cinde, kemarin mendatangi Kantor Wali Kota Palembang.
Mengenakan pita hitam, mereka datang mengendarai bus untuk menyuarakan tuntutannya. Kendati di bawah guyuran hujan tidak menyurutkan niat mereka, dikawal petugas kepolisian dan Sat Pol-PP. “Kami harap, Pemerintah Kota Palembang lebih peka dengan nasib kami (para pedagang, red),” tuturnya.
Sebenarnya, sambung Yusuf, mereka sangat keberatan dengan rencana revitalisasi Pasar Cinde. Termasuk relokasi ke tempat penampungan sementara. Tapi itu semua tetap mereka turuti, demi kemajuan pembangunan di Kota Palembang. “Tapi sayang setelah keluar (dari Pasar Cinde, red), tak juga ada kejelasan,” cetusnya.
Karenanya mereka datang ke Pemkot Palembang untuk meminta kejelasan dan mempercepat pembangunan Pasar Cinde. Pasalnya, pembangunan Pasar Cinde sudah cukup lama tertunda. “Kami (para pedagang, red) sudah sangat sengasara dengan sikap pemerintah yang tidak jelas,” tegasnya.
Hal itu, diperparah pula dengan banyaknya pungutan liar (pungli) di tempat penampungan sementara. Yakni per hari Rp5 ribu untuk retribusi dan Rp5 ribu untuk keamanan. Dalam kondisi seperti ini, tentu mereka harap ada penyesuaian dengan pemasukan pedagang. “Ya, retribusi juga harus menyesuaikan dengan pendapatan, kalau terlalu besar juga memberatkan,” tuturnya.
Dalam aksi damainya menyampaikan aspirasi, para pedagang itu diterima Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Palembang K Sulaiman Amin. Dikatakan, Pemkot Palembang akan segera menindaklanjuti hal tersebut. “Kami beri waktu 14 hari, tapi kalau memang sampai awal Januari (2018, red) belum ada kejelasan, tentu kami akan melakukan aksi dengan jumlah masa lebih besar,” tegasnya.
Terpisah, Manager Aldiron Plaza Cinde, Raimar, enggan berkomentar terkait aksi pedagang tersebut. Yang jelas mereka tetap berpegang pada BOT Pasar Cinde, dimana pada perjanjian itu pihaknya hanya menerima lahan kosong untuk dibangun. “Kami masih menunggu semua persyaratan itu. Setelah semua siap kami akan segera bangun. Tapi kami mengharapkan agar pembangunan ini agar cepat dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang H Harobin Mastofa, menyatakan Pemkot Palembang tidak menghambat pembangunan Pasar Cinde. Hanya saja, berhentinya pembongkaran gedung Pasar Cinde itu karena menunggu hasil kajian dari Tim Kajian Cagar Budaya.
Dimana hasil kajian arkeolog terkait Pasar Cinde sudah diselesaikan oleh Tim Kajian Cagar Budaya dan sudah diserahkan kepada Wali Kota Palembang. “Hasil rekomendasi ini nantinya akan menjadi bahan wali kota untuk menjawab surat dari Gubernur Sumatera Selatan terkait pembangunan Pasar Cinde,” terangnya.
Harobin mengatakan setidaknya akhir Desember ini Wali Kota Palembang akan menyerahkan surat yang berisi rekomendasi bahwa Pasar Cinde boleh dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai hasil kajain tersebut. “Sebelum akhir tahun surat tersebut diserahkan ke Gubernur,” janjinya.
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Ir Sudirman Tegoeh mengatakan, dari hasil kajian diperoleh keputusan bahwa cagar budaya boleh dikembangkan dengan adaptasi. “Namun harus memenuhi poin-poin hasil rekomendasinya,” jelasnya.
Di antaranya yang menjadi poin pokok yaitu harus melibatkan orang-orang berkompeten di bidang cagar budaya, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. “Sebelumnya memang belum melibatkan orang-orang cagar budaya untuk pembangunan ini, untuk itu akan dilakukan dengan rekomendasi ini,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam pengkajian tim pengkajian melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk menerima masukan-masukan dari berbagai pihak. “Selama proses itu, sesungguhnya tidak diperkenankan dilakukan pembongkaran sampai dikeluarkannya surat rekomendasi Wali Kota terkait rencana pembongkaran tersebut,” pungkasnya.

Sumber : sumeks.co.id

Editor : Reni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *