KPU gelar simulasi tugas PPK Pilkada Sumsel

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | KPU Sumatera Selatan menggelar bimbingan teknis terpadu mengenai sinkronisasi dan simulasi tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan gubernur/wakil gubernur Sumsel dan pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota tahun 2018.

Komisioner KPU Sumsel Divisi SDM dan Parmas, Ahmad Naafi di Palembang, Kamis mengatakan, sebanyak 234 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumsel 2018 dan pemilihan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota 2018 menghadiri sinkronisasi dan simulasi tugas-tugas PPK yang berlangsung 21-23 Desember 2017.

Menurut dia, bimbingan teknis (bimtek) terpadu yang pertama kalinya digelar untuk PPK ini menghadirkan narasumber dari KPU, KPU Sumsel, Bawaslu juga dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Selain mendapatkan bimtek, PPK akan melaksanakan simulasi proses rekapitulasi di PPK mulai dari gelaran rapat pleno rekap penghitungan suara yang harus disiapkan berupa sarana kelengkapan mulai dari sampul kertas DAA-KWK dan sampul DA, segel, formulir hingga kotak suara berisi rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dan perlengkapan lainnya.

Ia menyatakan, selain itu kemampuan dan kecermatan PPK dalam mengisi formulir akan disimulasikan sehingga kesiapan mereka bisa teruji dalam melaksanakan tugas dan bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, para PPK ini juga akan dibekali dengan buku panduan, pengetahuan peraturan dan perundang-undangan serta pengetahuan kode etik penyelenggara.

“PPK maupun PPS dan KPPS sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pilkada dan pemilu yang luber dan jurdil mutlak harus kita bentengi dengan integritas, mampu melaksanakan tugasnya dan memegang azas luber serta jurdil,” katanya.

Sementara mengenai tahapan Pilkada Gubernur Sumsel, dia mengatakan, tahapan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sudah dimulai sejak 19 Desember 2017.

“PPS akan berkoordinasi dengan PPK dalam rekrut PPDP ini,” ujarnya seraya mengatakan PPDP bisa berasal dari pengurus RT,RW atau sebutan lain yang diusulkan PPS yang berdomisili di wilayah kerjanya dibuktikan dengan E-KTP, bukan anggota partai politik, bukan anggota TNI/Polri, usia minimal 17 tahun dan bersedia pula menjadi anggota KPPS.

Tugas kedepan sudah menunggu PPDP yaitu melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih mulai 20 Januari sampai dengan 18 Februari 2018 minimal lima rumah sehari.

Sementara itu, Ketua KPU Sumsel H Aspahani menambahkan KPU Sumsel siap melaksanakan tahapan pilkada dan Pemilu 2019.
(KR-SUS/S023)

Editor: Sarono PS

Sumber: Antara

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *