DPR Masih Utang RUU, Bamsoet: Pemerintah Juga Sering Lalai

SWARNANEWS.CO.ID, Jakarta | Di tahun 2018, DPR masih berutang merampungkan 50 RUU. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memiliki penjelasan terkait banyaknya utang yang harus diselesaikan.

Bamsoet mengatakan, banyak RUU yang belum juga disahkan juga disebabkan karena faktor pemerintah. Pemerintah disebutnya sering mangkir saat pembahasan berlangsung.

“Tentang pembahasan UU, dari sisi pemerintah juga sering lalai. Makanya saya akan minta masukan dan akan saya umumkan ke publik manakala ada pemerintah yang sering mangkir tidak hadir dalam rapat pembahasan,” kata Bamsoet kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018). 

Namun Bamsoet menargetkan sedikitnya ada 10 RUU yang dirampungkan sampai masa jabatannya habis. UU yang diprioritaskan termasuk MD3 dan KUHP.

Khusus untuk RUU KUHP, Bamsoet menjelaskan masih adanya perdebatan, baik antara pemerintah ataupun trio penegak hukum (KPK-Kejaksaan-Polri). Padahal, KUHP yang sekarang masih menggunakan hukum zaman Belanda yang disahkan sejak 1915 atau 103 tahun lalu.

“Ya ini masih ada perdebatan antara pemerintah sendiri. Antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK masih tarik-menarik tentang beberapa pasal,” ucap mantan Ketua Komisi Hukum DPR ini.

editor : Sarono ps

sumber : detik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 komentar

  1. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for inexperienced blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  2. Крупный учебный и научно-исследовательский центр Республики Беларусь. Высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук на 12 факультетах по 35 специальностям первой ступени образования и 22 специальностям второй, 69 специализациям.