BPH Migas Menggelar Public Hearing Dalam Menetapkan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

SWARNANEWS.CO.ID, Jakarta | Badan Pengatur Hilir ( BPH) Minyak dan Gas (Migas) menggelar public hearing di Jakarta,  Rabu, ( 23/1/2018).

Public hearing  yang dipimpin Anggota Komite BPH Migas Arie Pratoyo ini bertujuan mengumpulkan berbagai masukan sebelum dilakukan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di 6 kabupaten/ kota yakni Muaraenim, PALI, Mojokerto, Samarinda, Musi Banyuasin, dan Lampung.

Dalam hal penetapan harga gas bumi ini, terdapat usulan dari badan usaha, pemerintah, dan evaluasi yang dilakukan BPH Migas. “pihaknya bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan harga migas. Dalam melakukan evaluasi  atas usulan harga migas tersebut, pihaknya wajib mempertimbangkan kepentingan badan usaha dan kemampuan daya beli konsumen gas bumi.” Katanya

Penetapan harga dilakukan berdasarkan perhitungan tertentu baik yang ada di badan usaha, pemerintah, maupun biaya operasional dan pemeliahraan.

“Untuk badan usaha, penetapan harga didasarkan pada IRR yang ditetapkan oleh Badan Pengatur yang mengacu pada besaran WACC,” kata Arie.

Sementara pemerintah berdasarkan pada biaya pembelian gas bumi, biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas, biaya administrasi  dan umum, pajak, retribusi daerah dan pendapatan, serta margin badan usaha yang besarnya ditetapkan oleh BPH.

Sedangkana biaya operasional dan pemeliharaan meliputi biaya tenaga operasional, biaya inspeksi, biaya kalibrasi dan comissioning, biaya system informasi dan komunikasi. Selain itu, biaya pemeliharaan fasilitas termasuk biaya penggantian suku cadang dan biaya reparasi, biaya administrasi dan umum di lapangan, tarif (jika menggunakan pipa transporter), dan kehilangan gas maksimum 2 persen.

Selain itu, pihaknya juga melakukan verifikasi ke lapangan. Dari sini diperoleh matriks  evaluasi harga dengan penetapan daerah sekitar dan komoditas  pesaing.

Di Lampung, misalnya,  PGN mengusulkan harga migas untuk RT (rumah tangga) sebesar RP5048 per M3, dan golongan RT2 (pelanggan kecil) sebesar Rp7067 per M3. Sementara berdasarkan evaluasi yang dilakukannya, BPH Migas mengusulkan harga migas untuk wilayah Lampung bagi RT sebesar Rp450 pr M3 dan RT 2 sebesar Rp6230 per M3.

Untuk LPG 3 kg, pemda mengusulkan sebesar Rp4010 per m3,  sementara di pasar harganya Rp5013 per M3.  Untuk LPG 12 kg sebesar, dan Pertamina mengusulkan harga sebesar Rp8578 per m3, dan di pasaran seharga Rp8772 per M3.

Harga usulan untuk wilayah Lampung ini berbeda dari 5 kabupaten/kota lainnya. Dari 6 wilayah ini, Mojokerto paling murah. Untuk pelanggan RT1 Mojokerto, BPH Migas mengusulkan sebesar Rp4350 per M3, dan RT 2 sebesar Rp6462 per M3.  Untuk LPG 3 kg, pelanggan RT 1 dan RT 2 Mojokerto , pemda mengusulkan harganya Rp4010 dan untuk pasar seharga Rp4261 per M3. LPG 12 kg, Pertamina mengusulkan sebesar Rp8609, sementara harga pasar sebesar Rp8459 per M3.

Untuk golongan RT 1, usulan harga yang diajukan badan usaha di Muaraenim sebesar Rp4750 per M3, PALI Rp 4750 per M3, dan Muba Rp4700  per M3.

Diakuinya BPH Migas tidk dapat berbuat banyak terhadap harga beli gas yang diproduksi produsen di sekitar kota-kota tersebut. Namun, pihaknya tidak menutup mata terhadap pembanding energi terkait khususnya LPG bersubsidi.

Untuk netapkan ini BPH survey ke wilayah dan melihat sejauh mana harga riil pasar sehingga harga gas bumi yang menggunakan jaringan tidak melebihi harga LPG subsidi di daerah tersebut.

Harga gas bumi untuk RT juga mendapat subsii berupa investasi pipa yang dibangun pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, para kepala daerah mempertanyakan perbedaan harga antara daerah mereka dengan daerah lain sehingga menjadi petanyaan daerah lain.

Bupati Muaraenim, sumsel,  Muzakkir Sai Sohar berharap harga yang sudah ditetapkan tidak mengalami kenaikan terus menerus.

Ketua Bappeda Muba, Sumsel,  Yusuf percaya penetapan harga sudah melalui berbagai pertimbangan. Namun, dia aberharap dilakaukan negosiasi kembali sehingga harga adi wilayahnya sama dengan daerah lain.

Hal senada juga dikemukakan para utusan kota/kabupaten lain.

Jeffry Aldi, Kabid Energi Dinas ESDM Pemprov Lampung berharap tidak ada penyesuaian terus menerus sehingga memberatkan masyarakat.

Sementara pihak YLKI berharap penetapan harga juga melibatkan lembaga konsumen di wilayah setempat.

Menurut Arie, usai public hearing, pihaknya akan melakukan sidang komite untuk menetapkan harga jual gas bumi untuk rumah tangga di 6 kabupaten/wilayah tersebut.

editor : Sarono ps

sumber : sijarumnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 komentar

  1. Very good blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Many thanks!

  2. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

  3. Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks

  4. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information specially the last phase 🙂 I maintain such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.