KPK periksa mantan pejabat Pemkot Palembang

SWARNANEWS.CO.ID,  PALEMBANG |Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan pejabat Pemerintah Kota Palembang terkait kasus suap Pilkada 2013 kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang menyeret mantan wali kota setempat Romi Herton dan istrinya Masyito.

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat di Markas Kepolisian Resor Kota Palembang, Rabu.

Pejabat yang diperiksa di antaranya mantan Sekertaris Daerah Kota Palembang yang kini menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel Ucok Hidayat.

Usai diperiksa, Ucok mengungkapkan pemeriksaan tersebut memang terkait kasus skandal suap Pilkada tahun 2013 yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Hanya saja, kata dia, pemeriksaan justru lebih mendalami keterlibatan Muchtar Effendi, aktor pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

“Terkait kasus suap Pilkada Kota Palembang tahun 2013. Tapi pemeriksaannya terkait keterlibatan Muchtar Effendi,” kata Ucok.

Menurut Ucok, pemeriksaan dirinya oleh KPK hanya sebagai saksi. Sebab saat kasus suap itu terkuak, dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palembang.

“Kapasitas saya waktu itu sebagai Sekda Palembang, makanya saya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Panggilannya melalui surat satu minggu lalu,” kata dia.

Pemeriksaan terhadap Ucok sendiri terbilang cepat. Ucok mengaku hanya dicecar lima pertanyaan oleh penyidik KPK.

“Pertanyaannya sama seperti sebelumnya (tentang Muchtar). Sekitar lima pertanyaan. Karena saya tidak tahu dan tidak kenal dengan Muchtar Effendi. Makanya tidak diteruskan,” kata dia.

Selain Ucok, juga diperiksa yakni Eftiyani yang merupakan mantan Ketua KPU Kota Palembang dan Raymon Lauri yakni mantan Kabag Umum Pemkot Palembang yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kota.

Berbeda dengan Ucok yang membeberkan secara gamblang, Raymon mengakui jika dirinya dalam pemeriksaan hanya ditanya mengenai data diri dan beberapa pertanyaan lain.

Terkait kasus suap pilkada 2013 ia enggan berkomentar banyak. “Tanya saja dengan yang berwenang, saya hanya memenuhi panggilan penyidik KPK,” kata dia.

Menurut Raymon dirinya di panggil melalui surat resmi untuk memberikan keterangan terkait kasus dalam surat panggilan tersebut. “Saya dipanggil lewat surat, ” kata dia.

Sebelumnya, Muchtar Effendi ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2017 terkait kasus suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Muchtar juga disebut-sebut sebagai orang dekat yang hakim Mahkamah Konstitusi yang mengurus sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang.

Muchtar disangkakan melanggar pasal 12 huruf Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU 21 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta.

Sementara itu, Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono menerangkan, sebagai penegak hukum, pihaknya turut membantu KPK untuk menjalankan tugas dan perannya.

“Kami bantu dengan menyediakan tempat. Mereka melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang nantinya akan menambah data mereka dalam sebuah perkara. Ini hal yang biasa. Kita tidak terlibat melainkan hanya penyediaan tempat pemeriksaan,” kata dia.

Ia mengaku pemeriksaan yang dilakukan KPK pun hanya satu hari dan pada hari yang sama pun sudah selesai. “Sudah selesai pemeriksaannya. Memang hanya satu hari saja,” kata dia.

Editor: Sarono PS

Sumber: Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 komentar

  1. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!