Panwaslu OI Harapkan Kegiatan Sambang Desa Murni Untuk Kesejahteraan Masyarakat

SWARNANEWS.CO.ID , INDRALAYA |Maraknya isu yang berkembang di dunia maya dan perbincangan  di masyarakat mengenai adanya  nuansa politis terhadap kegiatan Sambang Desa yang dilakukan oleh Bupati Ogan Ilir (OI), H Ilyas Panji Alam disikapi oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir (OI) Idris, SHi. Idris mengharapkan agar kegiatan itu murni sebagai wahana untuk menjalin komunikasi dan upaya penguatan berbagai potensi di desa.

Dugaan adanya muatan politik tersebut muncul karena dalam kegiatan  terdapat  spanduk  pasangan Cagub dan Cawagub Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramandha  Kiemas berdampingan dengan foto anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar yang tak lain adalah adik kandung Bupati OI Ilyas Panji Alam.

Berkaitan dengan adanya spanduk tersebut Idris mengaku telah meminta klarifikasi langsung ke Bupati OI, Ilyas Panji Alam yang menyatakan adanya spanduk tersebut murni dari pihak calon dan Yulian Gunhar yang memberikan ucapan selamat dan bukan pihak Pemkab OI yang mengadakan spanduk tersebut.

Pada kesempatan itu Ketua Panwaslu juga meminta agar pada kegiatan sambang desa berikutnya  pemasangan spanduk salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel itu ditiadakan.

“Sebagai pihak yang diamanahi melakukan pengawasan terhadap Pemilukada kami menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan menugaskan Panwascam untuk  turun ke lapangan  memantau  kegiatan Sambang Desa  di Desa Pulau Semambu yang masih  didapati  spanduk cagub dan cawagub Sumsel,” ujar Idris.

Terkait  masih adanya pemasangan  spanduk pada pada kegiatan itu,  Idris mengharapkan agar kegiatan Sambang Desa ke depan spanduk-spanduk seperti itu tidak dipasang kembali. Pihaknya sudah menghimbau kepada pemerintah terkait agar  spanduk yang bernuansa politis tersebut  tidak dipasang lagi pada kegiatan sambang desa, karena APK yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI bukan dari KPU dan sudah melanggar ketentuan yang diatur oleh PKPU.

Menurut Idris sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 69 yang berbunyi: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selaras dengan PKPU tersebut apabila ke depan pihaknya masih menemukan adanya pemasaangan spanduk  tersebut  kita akan memberikan peringatan  tegas   sesuai dengan ketentuan perundangan,” jelasnya.

Adanya klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten OI tersebut disikapi dengan arif oleh Bupati OI,  Ilyas Panji Alam yang menyatakan dirinya berterimakasih atas masukan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten OI. Untuk itu pihaknya  akan konsentrasi pada kegiatan Sambang Desa tersebut dengan menghindarkan hal-hal yang bernuansa politis.

Teks: Hendri Widiyanto

Editor: Sarono PS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *