Incar Hutan 5.000 Ha di Muba, Berani Palsukan SK Menteri, Waspada Jangan Tertipu

SWARNANEWS.CO.ID, Sekayu | Modus pemalsuan Surat Keputusan (SK) Menteri untuk merambah 5.000 hekter hutan di kawasan Kecamatan Batang Hari Leko (BHL), Muba, berhasil diungkap.

Warga diimbau waspada jangan sampai jadi korban penipuan dengan dalih kerja sama plasma kebun sawit. Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, menegaskan pihaknya telah memastikan SK Menteri LHK itu palsu.

“Perkara ini telah dilakukan penyelidikan, pihak intelejen telah bergerak,” ujarnya.
Pemalsuan yang dimaksud bupati diduga dilakukan oleh PT Perkebunan Sriwijaya (PS) yang melakukan pemalsuan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia No : P.452/MENLHK/KUM.76/KPTS/2018.

Pada SK Menteri LHK itu berisikan tentang pelepasan hutan kawasan untuk kepentingan masyarakat pembukaan lahan transmigrasi baru, yang diperuntukkan bagi perkebunan sawit plasma dalam wilayah kecamatan Batanghari Leko, Muba seluas 5.000 hektare.

Nama Bupati Muba juga dicatut dalam SK itu telah mengirim surat pemohonan Pelepasan Hutan Kawasan dalam rangka untuk pemanfaatan hutan yang terbengkalai untuk dikelola secara produktif dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kejanggalan terlihat di SK, dimana SK Menteri LHK biasanya berlogo gambar dan akar dalam lingkaran ciri khas Kementerian LHK, tetapi malah bergambar burung Garuda.

Dijelaskan, Kepala UPTD Kehutanan KPH Wilayah I Meranti, Wan Kamil SH, pihaknya mencurigai PT PS memalsukan SK Menteri LHK, dimana logo kementerian tidak seperti biasanya.

Pihaknya juga telah mencurigai bahwa ada undangan untuk melakukan pertemuan koordinasi di Novotel Palembang, namun tidak ada tembusan dari undangan tersebut.

“Kok bisa tidak ada tembusan, bahkan memalsukan surat permohonan Bupati Muba dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel,” kata Wan Kamil.

Lanjutnya, pihaknya mencurigai adanya penomoran yang aneh terhadap SK Mentri LHK.
Berdasarkan investigasi di lapangan surat palsu itu terungkap dari undangan rapat dari PT PS kepada Camat Batanghari Leko tertanggal 25 Februari 2018 di hotel bintang lima di Palembang.

“Ketika pihak Pemerintah Kecamatan yang diwakili Kades saat itu yang menghadiri pertemuan, nyatanya pertemuan tersebut tidak ada atau fiktif. Saat ini kita telah berkoordinasi dengan penegak hukum, melakukan penyelidikan dan menangkap otak pemalsuan SK Menteri LHK dan PT Perkebunan Sriwijaya (PS) yang hendak merambah hutan kawasan itu,” ungkapnya.

Dalam surat undangan agenda dimaksud, pertama membahas program pemerintah berkenaan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kedua membahas teknis-teknis rekrutmen dan seleksi bagi para calon petani tyransmigrasi untuk ditempatkan dalam wilayah Kecamatan Batanghari Leko.

Camat Batang Hari Leko (BHL), Ngawardi Endang, mengatakan bahwa memang ada perusahaan yang menelepon beberapa waktu lalu untuk melakukan koordinasi terkait SK Menteri LHK untuk perambahan kawasan hutan.

Surat tersebut, oleh Ngawardi, diwakilkan kepada kepala desa untuk menghadiri.

“Saya perintahkan kades untuk menghadiri pertemuan tersebut, tapi sesampainya di sana tidak ada acara maupun kegiatan,” ujarnya.

Pihakya mencoba menghubungi pihak perusahaan terkait namun tidak ada jawaban.

“Saya curiga atas surat tersebut, jadi saya mengimbau kepada seluruh Kades yang berada di BHL untuk lebih teliti. Permasalahan ini akan kami koordinasikan dengan Pemkab Muba,” ungkapnya.

Terpisah, Kapolres Muba, AKBP Rahmat Hakim SIK MH, menambahkan bahwa pihaknya telah mendengar informasi pemalsuan SK Menteri LHK, namun belum menerima laporan secara resmi.

Kapolres telah memerintahkan tim melakukan penyelidikan.

“Pemerintah Desa harus bisa lebih teliti, sekarang ini banyak modus penipuan. Kami mengimbau bila berpotensi merugikan warga setempat dapat melapor,” kata Rahmat.

Ketika dikonfirmasi terhadap pihak management PT PS yang nomor ponselnya tertera pada surat undangan Camat, yakni Ahmad Faisal SE, awalnya enggan berkomentar dan mematikan handphone.

Ketika dikonfirmasi ulang ia menjelaskan bahwa SK Menteri LHK tersebut asli.

“Boleh cek saja ke Kementerian di Jakarta, boleh cek saja ke Gubernur,” katanya seraya mematikan ponsel. Tribun coba menghubungi lagi, ponsel sudah tidak aktif.

editor : Sarono ps

sumber : tribunsumsel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *