Kunjungan Lapangan BPH Migas Pada Ruas-ruas Pipa Milik Pertamina Gas di Wilayah Sumsel

Fokus Dukungan Pada Proyek Pipanisasi Grisik-Pusri

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG |Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung dan mewujudkan ketahanan energi nasional serta kondusifitas pelaksanaan ASIAN Games  Agutus 2018 mendatang. Sekaligus sebagai wujud  fungsi dan perannya dalam melindungi kepentingan pemerintah, badan usaha dan masyarakat, Kepala  BPH Migas Dr. Ir. M Fanshurullah ASA, MT dan tim melakukan kunjungan lapangan ke  ruas-ruas pipa milik  PT Pertamina Gas dan proyek pipanisasi gas Grisik-Pusri di wilayah Sumatera Selatan,pada hari Jumat (2/3/2018).

Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mengetahui progres report terhadap izin-izin usaha ruas-ruas pipa gas milik Pertamina Gas yang ada di wilayah Sumsel dan kendala-kendala yang dihadapi sehubungan penyesuaian izin-izin baru. Pada kesempatan itu Fanshurullah didamping Anggota Komite BPH Migas, Ir. H. Ahmad Rizal, SH M.H., FCBArb dan para staf BPH Migas lainnya. Rombongan diterima oleh Direktur Operasi  PT Pertamina Gas Achmad Herry Syarifuddin didampingi oleh Manager Pengembangan Bisnis dan  Manager Transportation & Shipping serta staf lainnya.

Tampak pipa-pipa yang dibangun Pertamina Gas di ruas jalan MP Mangkunegara Kenten Palembang. (Foto Hendri Swarnanews)

Kunjungan kerja tersebut terdiri atas tiga kegiatan yang pertama rapat koordinasi dengan pihak PT Pertamina Gas yang khusus menindaklanjuti rapat sebelumnya yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2017 yang membahas semua kegiatan operasi  dan niaga serta  perizinan  yang dimiliki oleh PT Pertamina Gas. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pekerjaan HDD (Horizontal Drilling Direction) proyek pipanisasi gas Grisik-Pusri yang terletak di section  Jalan MP Mangkunegara Kenten Palembang. Sedangkan yang ketiga  peninjauan lapangan ruas pipa Srimulyo-Asrigita Merah Mata Kabupaten Banyuasin termasuk pipa tap in ke ruas CS 2 Pola.

Kepala BPH Migas Dr Ir Fanshurullah ASA MT didampingi Komite BPH Migas Ir H Ahmad Rizal SH MH FCBArb tengah menggelar rapat direksi manjemen PT Pertamina Gas di Palembang (Foto: Hendri Swarnanews)

Pada kegiatan koordinasi lapangan sebelumnya yaitu  pada 25 Agustus 2017 Komite BPH Migas, Ahmad Rizal telah mengadakan rapat koordinasi bersama  dengan PT Pertamina Gas dan telah membuat Berita Acara berupa hasil pemeriksaan dan pengawasan  atas penyesuaian izin yang harus segera dilengkapi. Namun demikian sampai dengan rapat koordinasi sekarang penyesuaian perizinan tersebut belum tuntas.

Menurut Fanshurullah kondisi seperti itu tentu tidak bisa dibiarkan dan seharusnya pihak Pertamina gas  mengkomunikasikan hambatan-hambatan yang ditemui pada proses perizinan pada Direktorat Jenderal Migas sehingga BPH Migas  dapat membantu percepatan penyelesaian penyesuaian izin tersebut.

“Kondisi seperti ini seharusnya dicari solusinya dan bukan justru  mendiamkan serta membiarkannya sehingga prosesnya   menjadi berlarut-larut,” tegas Fanshurullah lagi.

Untuk diketahui sejak September 2017, ujar Fanshurullah   BPH Migas telah mengimbau Pertamina Gas untuk melakukan koordinasi ketika menemukan kendala. Ironisnya justru baru diberitahukan adanya kendala pada saat rapat tersebut. Bahkan proses pendaftaran online untuk penyesuaian izin baru tersebut baru dilakukan 1 Maret 2018 sehari sebelum BPH Migas melakukan kunjungan.

Pada kesempatan itu Herry yang didampingi Juniver dan staf lain menjelaskan kendala yang mereka hadapi berkaitan dengan prosedur perizinan online saat ini yang mengharuskan mereka melengkapi seluruh item yang menjadi persyaratan.

Menanggapi keluhan dari pihak managemen Pertamina Gas tersebut baik Fanshurulah ASA maupun Ahmad Rizal meminta agar segera dikirimkan permohonan kepada BPH Migas untuk membantu percepatan proses perizinan agar dapat diselesaikan. Dengan demikian apapun yang menjadi kendala dan keluhan menyangkut regulasi perizinan, akan BPH Migas sampaikan kepada Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Fanshurullah yang juga aktifis HMI saat kuliah ini, kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap legalitas ruas pipa yang dimaksud. Demikian juga PT Pertamina Gas sudah seharusnya mengajukan perizinan kepada BPH Migas yaitu pengaturan akses (accses arangement) sesegera mungkin untuk ruas di wilayah Sumsel  ini.

Penting dalam Mendukung Ketahanan Energi dan Pangan Nasional

Fanshurullah menekankan  bahwa pembangunan pipanisasi  gas Grisik-Pusri merupakan hal yang sangat penting nilainya guna memasok gas untuk kebutuhan energi dan sebagai  bahan baku PT Pupuk Sriwidjaja. Dengan demikian pipanisasi tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi Pusri yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produksi pupuk nasional dalam menunjang pertanian.

Menurut  catatan Swarnanews dimulainya proyek tersebut ditandai dengan Kick-off Meeting dan penandatanganan dokumen teknis yang dilaksanakan  Rabu, 19 Juli 2017 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta.‎ Kemudian realisasi pembangunan pipa gas tersebut Pertamina Gas menggandeng Konsorsium PT Rekayasa Industri (Rekind) dan PT Wahanakarsa Swandiri sebagai kontraktor pelaksana proyek.

Berdasarkan target, pada tahun pertama, volume penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan PUSRI adalah sebesar 30 MMSCFD dan tahap selanjutnya akan bertambah menjadi 70 MMSCFD.‎ Adapun sumber gas untuk ruas ini berasal dari Lapangan Grissik COPI dengan Pusri sebagai konsumen utamanya.

“Proyek ini ditargetkan selesai dalam 11 bulan, sehingga pasokan gas untuk kebutuhan pabrik PUSRI dapat segera terpenuhi,” ujar Suko Hartono, President Director Pertamina Gas pada saat itu.

Di sisi lain Kepala BPH Migas juga menjelaskan, BPH Migas tidak akan lagi mengeluarkan hak khusus dedicated hilir usai diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Menurut  Fanshurullah Asa, selama ini pendistribusian gas melalui pipa dedicated hilir memang dibangun untuk memenuhi langsung kebutuhan suatu badan usaha. Hal itu akan diubah seiring dengan rencana ke depan, di mana basis penetapannya adalah kecamatan dan kabupaten.

Dalam beleid tersebut tertulis bahwa masa peralihan penetapan wilayah menjadi wilayah jaringan distribusi (WJD) dan wilayah niaga tertentu (WNT) saat masa peralihan selama 18 bulan. Apabila selama 18 bulan di suatu wilayah tersebut sudah terlanjur ada badan usaha berikut fasilitasnya maka badan usaha tersebut dilarang untuk menambah konsumen pelanggan.

Dalam hal  pengawasan, pihaknya juga akan menghitung  volume gas yang melalui ruas tertentu  maupun penambahan pipa jaringan distribusi di suatu wilayah dengan melakukan verifikasi setiap bulan.

“Kita pastikan mereka tidak menambah jaringan distribusi, setiap bulan verifikasi volume gasnya jadi ketahuan, BPH Migas akan turun  rutin ke lapangan,” jelasnya. 

Kepala BPH Migas Dr Ir Fanshurulah ASA MT meninjau pipa Asrigita di Merah Mata Banyuasin.

Usai melakukan rapat, rombongan BPH Migas juga melakukan peninjauan pipa di lokasi Srimulyo-Asrigita di Merah Mata Kabupaten Banyuasin. Hasil kunjungan tersebut akan dikoordinasikan ke Direktorat Jenderal Migas selanjutnya  dilaporkan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Teks/Editor: Sarono PS

Fotografer: Hendri Widiyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *