SWARNANEWS.CO.ID, Prabumulih | Puluhan kontraktor yang tergabung dalam organisasi Gapensi dan Hipmi kota Prabumulih, Selasa (13/3/2018) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.
“Kedatangan kami ke dewan untuk menanyakan masalah wacana pembayaran utang Pemkot Prabumulih terkait kegiatan proyek pembangunan 2017,” ungkap Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Prabumulih, Suherli Berlian ketika dibincangi usai audiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Prabumulih.
Pria yang akrab disapa Calik ini menuturkan, para kontraktor selama 2017 yang mendapat pekerjaan telah menuntaskan pembangunan. Namun hingga saat ini sisa pembayaran belum dilakukan pemerintah kota Prabumulih dan justru diwacanakan Pejabat Sementara untuk ditunda pembayaran.
Disinggung bagaimana jika Pemerintah kota Prabumulih dalam hal ini Pejabat Sementara (Pjs) Walikota tetap menunda pembayaran. Calik menuturkan pihaknya tidak mau berandai-andai dan menyerahkan persoalan tersebut ke DPRD Prabumulih.
“Kami tidak mau berandai-andai, jelasnya kami menyerahkan masalah ini ke DPRD Prabumulih dan mengenai mekanismenya kita menunggu,” tuturnya.
Sementara Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kota Prabumulih, Ari Nopriyanto mengaku jika pada 2017 sudah menyelesaikan semua pengerjaan proyek pembangunan dengan pembayaran baru dibayar 30 persen dan sisanya 70 persen akan dibayarkan di 2018.
“Jadi semua itu termasuk pembayaran 70 persen sudah ada perjanjian dengan Pemkot dalam hal ini kepala SKPD mendapat pekerjaan.”
“Perjanjian itu antar lembaga dengan perusahaan jadi bukan pribadi sehingga kami berharap agar dibayarkan dan tidak ditunda,” ujarnya seraya berharap bantuan jajaran DPRD Prabumulih dalam memediasi.
Sementara, Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE ketika dikonfirmasi mengatakan. Jika kedatangan pengurus Hipmi dan Gapensi untuk menyampaikan aspirasi terkait kegiatan dilakukan tahun lalu belum dibayar.
“Masalah pembayaran itu sebetulnya sudah disetujui dan bahkan sudah disahkan.”
“Kita nilai keberatan dari para kontraktor itu wajar karena kegiatan mereka lakukan baru dibayar 30 persen sementara sisanya 70 persen akan dibayar 2018 ini tapi sampai sekarang belum dibayar,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menuturkan, terkait aspirasi dan kedatangan puluhan kontraktor tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan mengundang TAPD selaku penanggungjawab keuangan daerah.
“Secepatnya kami akan mengundang TAPD untuk mengetahui mengapa mereka (para kontraktor-red) belum dibayar, Karena kalau keuangan daerah memungkinkan kenapa tidak dibayarkan tahun ini, ” katanya.
Palo mengatakan, jika tidak dibayarkan tentu akan sangat kasian kepada para kontraktor disebabkan ada dari para pihak ketiga yang tertunggak di bank, meminjam modal kerabat dan lainnya.
“Karena jika makin lama ditunda seperti bunga di bank akan semakin besar dan tentu membebani pihak ketiga itu,” lanjutnya seraya mengatakan jika memang laporan tidak disampaikan ke Pjs Walikota maka pihaknya meminta OPD menyampaikan laporan.
Disinggung isu penundaan pembayaran hutang karena untuk meningkatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) aparatur sipil negara. Palo mengatakan untuk peningkatan tunjangan sangat diperlukan namun prioritas membayar hutang jangan diabaikan.
“Tentu rencana menaikkan TKD itu bagus, namun jika ditanya mana yang prioritas tentu hutang terlebih dahulu yang harus dibayar, Harapan kami tentu TKD dinaikkan dan hutang bisa dibayar tentu kita akan setuju itu,” katanya.
editor : Sarono ps
sumber : tribunsumsel.com
