SWARNANEWS.CO.ID, Prabumulih | Untuk mendapat data jenis komoditas, usaha wilayah dan memperoleh data indikator untuk menunjang penghitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) bangunan menurut jenis, Badan Pusat Statistik (BPS) kota Prabumulih bakal menggelar survey dalam waktu dekat.
Untuk mensukseskan survey dilakukan, BPS bersama Pemerintah Kota Prabumulih menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Disagregasi PMTB 2018 di hotel Grand Nikita kota Prabumulih, pada Kamis (3/5/2018).
“Melalui survey Penyusunan Disagregasi PMTB ini ini bisa diketahui potensi apa yang paling menonjol di kota Prabumulih. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi bersma pemerintah terhadap seluruh mitra habg tersebar di seluruh Kecamatan Prabumulih,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih, Sunita SE MSi kepada wartawan.
Sunita mengatakan, pelaksana survey nantinya akan dilakukan mitra-mitra yang direkrut BPS Prabumulih dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Prabumulih dan akan dilatih di Palembang.
“Pelaksanaan survey ini akan dilakukan tahun ini dimulai akhir April hingga Juni mendatang atau selama dua bulan, petugas akan direkrut dari kecamatan dan dilatih dulu sehingga ketika ke lapangan sudah terlatih,” katanya.
Sunita menjelaskan, setidaknya ada 17 kategori lapangan usaha yang ada akan disurvey, dimana dalam kegiatan sosialisasi diberikan penjelasan sehingga ketika dilakukan survey akan mudah diketahui.
“Korespoden yang dikumpulkan ada yang berasal dari lembaga non profit serta beberapa sample perusahaan tunggal dan perlu dicatat nantinya Prabumulih ini lebih berpotensi dibidang apa. Ada 17 kategori lapangan usaha yanga ada mulai dari bidang Pertanian hingga bidang Jasa dan lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut Sunita membeberkan, pihaknya berharap koresponden yang didatangi petugas survey nantinya bisa memberikan data yang akurat sehingga data dihasilkan benar.
“Karena yang kita tanya nanti itu masalah asset, biasanya kalau masalah asset perusahaan susah untuk terbuka, sementara jenis asset itu kan banyak apakah termasuk asset tetap atau tidak. Dan untuk memilah apakah itu termasuk asset tetap atau tidak itu nantinya petugas kita yang lebih tau konsep dan definisinya. Jadi diharapkan korespoden hanya memberikan data yang akurat jangan sampai ada data yang ditutupi,” harapnya seraya mengatakan biasanya para koresponden perusahaan tidak mau terbuka terkait asset karena takut bayar pajak mahal.
Sementara, Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Pemkot Prabumulih, Fikri SKep MSi menambahkan, dengan dilakukannya kegiatan ini kedepan diharapkan tidak ada lagi terjadi perbedaan data. “Harapan kita nantinya data yang dihasilkan dapat menbantu pemerintah dan tidak terjadi ketimpangan data antara BPS dan pemerintah,” harapnya
editor : Sarono ps
sumber : tribunsumsel.com