CSSS Pertanyakan Keseriusan Pemda Sumsel Sukseskan JKN-KIS

Sebab berdasarkan data BPJS Kesehatan kantor wilayah Sumsel, Bangka Belitung dan Bengkulu capaian cakupan kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Sumsel baru mencapai 60.3 persen atau 4,7 juta dari total benduduk 8,1 juta.Agung Prihatna Direktur Eksekutif Center of Social Security Studies (CSSS), mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk mensukseskan program JKN-KIS

“Ini persoalan serius yang harus diselesaikan oleh pemda karena jaminan sosial merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di mana negara wajib untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat,” ujarnya pada saat diskusi publikdi Lord Cafe Palembang, Sabtu (7/7).

Agung menyatakan, jaminan sosial kesehatan selain bermanfaat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia, untuk itu perlu ada peran serta dari pemerintah daerah untuk mensosialisasikannya.

“Seharusnya pemda lebih serius untuk turut serta mensosialisasikan pentingnya program JKN-KIS untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia,”ujarnya.

Sementara Abdul Aziz Wakil Ketua Komite III DPD RI mengatakan untuk mensukseskan program JKN-KIS, BPJS Kesehatan perlu menggandeng stakeholder lainnya dalam mendorong Universal Health Coverage 2019.

“BPJS Kesehatan harus melibatkan banyak unsur untuk mensosialisasikan program JKN-KIS terutama perawat-perawat sukarela dan honorer di Sumatera Selatan untuk mendorong Universal Health Coverage 2019,” ujarnya.

Selain itu,Aziz menuturkan BPJS Kesehatan juga harus meningkatkan sistem pelayanan di daerah-daerah terpencil.

“Masyarakat banyak melaporkan ke saya, ingin buat kartu BPJS Kesehatan saja masyarakat harus mengantri seharian karena kantornya di kabupaten/kota hanya satu. Seharusnya ada pihak lain yang dilibatkan dalam pembuatan kartu JKN-KIS maupun penyediaan loket pembayaran iuran bulanan di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

Aziz berharap ke depan BPJS Kesehatan banyak melibatkan masyarakat untuk mendorong capaian target kepesertaan BPJS di Sumsel.

Sementara Cecep Heri Suhendar,  Assisten Deputi Direksi Bidang Monev BPJS Kesehatan kantor Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu mengatakan, untuk mendorong Universal Health Coverage 2019, pencapaian angka 95 persen di tahun 2019 sangat dibutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah.

“Dibutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah melaksanakan program JKN-KIS, penyediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan, SDM kesehatan, dan kegiatan promotif-preventif,” pungkasnya.

Kontributor: Agung Prihatna
Editor: Sarono PS
!-- Composite Start -->

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait