PDI-P, Golkar, Hanura Membiarkan Marwah OI Hilang

KNPI Usulkan Kader Luar

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Kekosongan jabatan Wabup OI yang berlarut-larut menjadi tanda tanya besar sejumlah kalangan pemangku kebijakan. Tak terkecuali para tokoh pemuda OI menuding partai penghusung seperti PDI-P, Golkar, Hanura sengaja membiarkan kabupaten OI kehilangan marwahnya.

Lontaran pedas ini disampaikan langsung oleh Ketua KNPI Ogan Ilir (OI) Rusdi Daduk, S.Sos.I, sebagai tokoh pemuda pihaknya sangat menyesali kondisi yang ada saat ini di kabupaten tempat ia tinggal. Karena kekosongan wakil bupati dibiarkan sampai berlarut larut.

Siapa yang salah? tanya Rusdi. Tentu Bupati yang duduk saat ini beserta pemangku kebijakan seperti jajaran DPRD OI yang jelas tidak greget. Telebih lagi partai penghusung dan pemilik kursi terbanyak di OI seperti Golkar, PDI dan Hanura.

“Ya kalau memang tidak ada kader partai penghusung dan partai mayoritas di situ yang tidak mau atau tidak sanggup. Saya sebagai ketua KNPI OI saja siap kalau ada pihak partai yang meminang atau meminta saya duduk di situ, tentu harus atas husungan partai. Kader luar partai juga berhak jika dinilai layak dan disetujui. Kenapa harus dikosongkan. Ini seakan akan sengaja dilakukan sebagai bentuk protes tidak langsung bahwa keberadaan wakil bupati ada dan tidak adanya sama saja tak ada pengaruh,” beber Rusdi dengan nada geram.

Padahal di sisi lain, rakyat butuh itu, dimana posisi wakil bupati akan mampu mengimbangi kinerja bupati agar lebih maksimal lagi berkonstribusi pada daerah OI. “Jadi tolong jangan dianggap remeh hal ini,” imbuhnya.

Sementara partai Golkar pemilik kursi terbanyak hanya diam saja. Padahal di satu sisi Golkar masih punya sosok yang bisa diandalkan untuk menempati posisi itu, contoh saja Endang P. Ishak saat ini menjabat ketua DPRD OI. Hanura juga punya Marzuki bisa diandalkan ke posisi tersebut. Juga ada Wahyudi SP wakil ketua DPRD OI dari PDI-P.

“Kalau partai penghusung ini diam tak berbuat apa , itu sama artinya membiarkan OI kehilangan marwahnya, kekosongan ini sebenarnya membahayakan untuk kebijakan,”tegas Rusdi di sela-sela gelar rapat pertemuan KNPI se Sumsel (20/7).

Disinggung soal hembusan isu kepantasan mantan Bupati OI lama (anak Mawardi Yahya) sempat tertangkap lantaran terlibat kasus narkoba dan kini telah usai dari program rehabilitasinya, untum duduk di jabatan Wabup OI. Rusdi hanya tersenyum dan kembali menegaskan bahwa itu sangat memungkinkan bila yang bersangkutan mau. Terlebih ayahnya Mawardi Yahya kini sedang naik daun atas pemenangan Pilkada serentak bergandengan dengan HD.

“Masalahnya secara mental terbebani atau tidak beliau (anak mawardi) tersebut, menurut feelling saya pasti tidak mau. Logikanya dulu jadi kepala, kok sekarang jadi perut. Mana mau lah, tapi kalau beliau sendiri mau, ya secara hukum tidak dilarang, karena pemecatan beliau jadi Bupati OI secara alasan hukum tidak bekerja selama 2x enam bulan berturut turut dan bukan karena alasan narkoba. Alasan secara hukum masih bisa, tapi dari sisi moral attitude sanksi sosial beliau pasti keberatan,” beber Rusdi.

Diakui Rusdi, siapapun yang siap menduduki kursi wabup OI. KNPI siap memback up secara penuh demi mengembalikan marwah kabupaten OI normal kembali layaknya kabupaten/kota ternama lainya.(*)

Teks/Editor : Asih