SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Sriwijaya Corruption Whatch (SCW) Sumsel kembali menggelar aksi demo di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel, Rabu (25/07/2018). Aksi demo tersebut mendesak Kepala Disdik Sumsel memecat Kepala SMAN 6 yang memungut uang sumbangan sarana kepada orang tua siswa sebesar Rp 5.250.000.
Koordinasi Aksi SCW M Almi mengatakan, sumbangan itu kalau tidak disetujui Gubernur maka itu pungli. “Kami yang pertama mendukung sekolah dan kuliah gratis. Jadi pungutan inu ini mencederai diskriminatif anak berprestasi tapi tidak punya uang,” ujarnya.
Lebih lanjut Almi menjelaskan, pihaknya berharap Kepala Dinas Pendidikan Sumsel kedepan, bisa mengakomodir anak berprestasi bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
“Sekolah itu tempat belajar dan tempat merubah masa depan. Kalau tidak sekolah, generasi masa depan akan semakin suram. Kami minta ketegasan kepala diknas untuk memecat Kepsek SMAN 6,” tegasnya.
Almi mengungkapkan, saat ini Pemprov ada program Sekolah Gratis. Sedangkan Pemerintah Pusat ada program wajib belajar 9 tahun. Tapi di SMAN 6 ada pungutan uang sarana Rp 5.250.000.
“Padahal ada uang BOS untuk biaya praktek dan lainnya, uang itu dikemanakan. Alibi Kepsek SMAN 6 adalah uang sumbangan itu kesepakatan bersama. 5.250.000 dikali 350 total uangnya Rp 1,5 miliar. Orang tua siswa ada yang keberatan membayar uang sumbungan sarana Rp 5.250.000 karena ada yang bekerja sebagai ojek,” paparnya.
Oleh sebab itu, lanjut Almi, pihaknya mempertanyakan program sekolah gratis di Sumsel. “Kita prihatin, sekolah menjadi ladang untuk mencari uang. Kepsek dan guru jalan- jalan keluar negeri. Jangan sampai dana komite, diselewengkan untuk kepentingan pribadi guru. Kalau kepala dinas tidak turun. Kami akan menduduki kantor diknas ini,” bebernya.
Anggota SCW Fikri menambahkan, ini aksi keempat kalinya. Sebelumnya mereka melakukan aksi demo di Disdik Provinsi, Ombudsman, DPRD Sumsel dan datang lagi kesini. “Apa yang menjadi tuntutan kita bisa direalisasikan. Diknas Provinsi Sumsel mampu memberi penjelasan. Kita tidak ingin ada pungli di sekolah. Karena tidak semua orang tua siswa kaya. Tidak boleh ada komersialisasi pendidikan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo mengatakan, sebetulnya dirinya ingin pendidikan ini transparan, dan akuntabel.
“SMA dan SMK baru masuk tahun lalu ditangan saya. Kalau kalian mengawal saya, saya pastikan bersih. Karena tes dibuka, dan diawasi. Saya berharap tahun depan, SMA 5 , SMA 3 dan SMA 6 bisa mengikuti langkah dari SMA 1 dan SMA 17 dalam proses PPDB. Dimana siswa yang diterima adalah siswa yang memiliki potensi akademik, ” bebernya.
Widodo menegaskan, tiga hari lalu, SMAN 6 Palembang diaudit Irjen SMA. Nanti hasil audit akan diumumkan. “SCW mengawasi saya. Tidak semua kepsek baik, jadi perlu investigasi, terkait sangkaan, jika terbukti melakukan pungutan, akan kita tindak dengan dipecat,” jelasnya.
Widodo mengungkapkan, saat ini pihaknya dilematis. “Saya mau orang kaya tidak sekolah negeri, karena mereka banyak uang, jadi bisa bayar dimana saja. Sekolah negeri itu harusnya untuk orang miskin. Hanya disini, orang kaya mau masuk negeri. Orang orang berbondong bondong masuk negeri, kalau di negara luar orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta,” pungkasnya.
Teks : Ridho
Editor : Sarono PS
