SWARNANEWS.CO.ID, PAGARALAM | Team Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pagaralam melakukan survey dalam skala kawasan yang tentunya akan menjadi bahan untuk dijadikan usulan ketingkat Provinsi dan Pusat.
Saat dikonfirmasi salah seorang senior fasilitator Team 27 Kota Pagaralam Minang Apri Wijaya, yang membawahi wilayah Kecamatan Pagaralam Selatan menjelaskan, daerah kawasan kumuh yang ada khusunya di Pagaralam Selatan ini harus segera ditangani dengan serius.
“Tentunya semua ini diperlukan kerja sama yang baik dengan masyarakat masing masing kelurahan dan ini kami lakukan dengan tujuan membantu Pemerintah Kota Pagaralam dalam penanganan permasalahan kumuh yang ada,” jelasnya.
Dalam temuan di lapangan seperti jalan, saluran drainase dan lainnya akan diusulkan ke Kementerian. Data yang didapatkan di lapangan inilah akan menjadi bahan pertimbangan kementerian untuk mengucurkan dana infrastruktur skala kawasan.
“Sudah 2 hari kita melakukan survey di 3 kelurahan yaitu pada Selasa (7/8) di Kelurahan Besemah Serasan dan Tebat Giri Indah dan hari Rabu (8/8) kami para team melanjutkan ke kawasan Nendagung dan banyak temuan yang kita dapati di lapangan untuk kembali diusulkan nantinya,” ungkapnya.
Harapan kita data yang sudah didapat ini nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan yang benar-benar memang layak untuk segera diperbaiki,” jelas Minang.
Untuk dapat dibangun salah satu syarat perencanaannya harus terintegrasi dengan RT/RW dan dokumen perencanaan kota lainnya.
Dan untuk pembangunannya yang akan dilakukan ke depan bisa berjalan baik sesuai dengan aturan serta kebijakan daerah tentang tata ruang.
Minang menambahkan, sebagaimana diketahui, program Kotaku merupakan upaya strategis Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah, dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada 2016-2020.
“Gerakan 100-0-100 menargetkan penyediaan 100 persen akses aman air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program Kementrian PUPR diharapkan ubah kawasan kumuh,” urainya.
Program Kementrian PUPR diharapkan menjadi Langkah melalui program Kotaku, yang tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh. Pelayanan yang diperlukan seperti drainase, air bersih, air minum, pengelolaan persampahan, dan pengelolaan air limbah.
“Kami memuji program Kotaku ini yang tentu berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat lingkungan,” papar Minang
Teks : Hairul&Rina
Editor : Sarono PS
