SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Selama pelaksanaan Asian Games 2018, sejumlah organisasi kepemudaan di Kota Palembang menolak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik selama bulan September nanti.
Koordinator Organisasi Kepemudaan Kota Palembang, Momon Wahyudi mengatakan, untuk menjaga agar tetap kondusif selama berlangsungnya Asian Games 2018 di Palembang, maka harus menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa menganggu pelaksanaan Asian Games
“Sebagai warga negara baik kita menghimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk turut ikut bersama-sama mensukseskan Asian Games di Palembang,” ungkap momon disela- sela silahturahmi kepemudaan se Palembang di Rumah Tamu, Kampus, Rabu (29/8).
Lebih lanjut, Momon yang juga ketua PC GP Ansor kota Palembang ini, berharap dengan belasan organisasi kepemudaan di Palembang untuk sepakat secara bersama sama menghindari propokatif yang menjadi konflik. Dari beberapa OKP, antara lain GP Ansor Palembang, Banser, Pemuda Pancasila, PMII, IBNU, GAMKI, Prada, Gemabudisht, pemuda katolik, Gemasaba, IPPNU, Garda bangsa, GMNI, dab CBP
“Gabungan OKP di Palembang ini punya warna berbeda dan memiliki pilihan masing- masing, dan beruntungnya di Sumsel kami kompak. Jika mau politik bisa di selesaikan Asian Games dulu, sebab sudah terbukti ada pro dan kontra dalam politik saat ini, khususnya gerakan ganti presiden yang akan dilaksanakan 1 September mendatang. Kalau mau masih melaksanakan silahkan izin pihak keamanan dari mekanisme yang ditentukan, jangan tanpa izin,” paparnya.
Sementara Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Palembang Heri Suyatno, menilai kondisi Sumsel khususnya kota Palembang selama ini sudah kondusif dan aman,Hal itu jangan sampai dicederai dengan memancing hal- hal politik yang bukan pada tempat dan waktunya saat ini.
“Apapun kegiatan politik disampaikan pada saatnya nanti, kampanye atau apa lainnya. Kita fokus Asian Games dulu, dan banyak memperoleh pujian internasional sebagai tuan rumah, jangan tercoreng dengan kegiatan ranah politik dan siapa presiden nanti,” tuturnya.
Ditambahkan Heri, pihaknya tidak ingin ada pergantian presiden selain di Pemilu, karena hal itu bisa melanggar undang-undang konstitusi.
“Kita belajar di daerah lain yang akan deklarasi ganti presiden, dan kita tidak ingin terjadi konflik di Palembang. Kami Pemuda Pancasila menolak pihak- pihak yang mau ganti Presiden. Jika mereka keras, kami siap turun karena kewajiban pemuda juga ikut mengamankan negaranya selain pihak keamanan yang ada,” pungkasnya.
Teks : Herwanto
Editor : Sarono PS
