SWARNANEWS.CO.ID, JAKARTA | Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut sebagian uang suap proyek PLTU Riau-1 mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tahun 2017. Tersangka perkara itu, Eni Maulani Saragih, tidak menampik hal itu.
“Iya itu yang penerimaan pertama itu yang di Desember, itu yang menurut Bu Eni dipakai … dipergunakan, uang yang dipergunakan itu nanti Bu Eni jelaskanlah,” ucap pengacara Eni, Robinson, ketika dimintai konfirmasi, Jumat (31/8/2018).
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut sebagian uang yang diterima Eni digunakan untuk Munaslub Golkar. Perihal Eni menerima suap itu disebut Alexander diketahui pula oleh Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Golkar.
“IM (Idrus Marham) mengetahui Eni itu menerima uang dan sebagian dari uang itu digunakan untuk Munaslub Golkar, pada saat itu IM sebagai Sekjen Golkar,” ujar Alexander.
Pada saat pengumuman tersangka Idrus, KPK membeberkan adanya 2 kali penerimaan uang oleh Eni. Penerimaan pertama pada November-Desember 2017 sebesar Rp 4 miliar, kemudian pada Maret dan Juni 2018 ada lagi penerimaan sebesar Rp 2,25 miliar.
Uang itu disebut berasal dari pengusaha Johannes B Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, yang masuk konsorsium proyek PLTU Riau-1. Kotjo juga telah menyandang status tersangka perkara itu.
“Ada komunikasi antara si Eni dengan IM dan didukung juga dengan keterangan keterangan dari Johannes Kotjo. Intinya apa, si Eni itu ketika menerima uang dia selalu lapor ke Idrus Marham untuk disampaikan,” ucap Alexander.
Dalam pemeriksaan sebelumnya Eni mengaku sebagai petugas partai yang diperintah mengawal proyek PLTU Riau-1. Namun Eni tidak menyebutkan siapa yang memerintahnya.
Terkait hal tersebut, Golkar menepisnya. Golkar juga menyatakan siap diaudit terkait tudingan itu.
“Pastilah kalau itu (siap diaudit), orang mengecek apakah ada atau tidaknya. Namanya munaslub itu sumber anggaran pasti. Kita berdasarkan AD/ART, yang mengatur itu, ya dari iuran anggota itu. Mana kala ada oknum yang bermain, itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu,” kata Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.
