SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Rapat Paripurna XLVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Senin (3/9), tentang jawaban terhadap Raperda perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018.
Paripurna XLVIII DPRD Provinsi Sumsel ini dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Muhammad Yansuri dan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin Rapat.
Terkait pengembangan BUMD yang dibacakan Tina Melinda dari Fraksi PDIP, Pemerintah Provinsi Sumsel sudah melakukan langkah yang bijak guna optimalkan BUMD agar dapat berikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumsel. Salah satunya dengan melakukan tahapan binaan BUMD yang meliputi organisasi, manajemen serta keuangan, kepengurusan, pendayagunaan aset, pengembangan bisnis dan tahapan evaluasi kerja, kemudian analisa keuangan dan pasar yang dilakukan secara berkala. “Melakukan perbaikan menyangkut aspek fortofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan sampai kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelas Alex menjabarkan.
Ditambahkannya, berkaitan dengan pertanyaan struktur pembangunan perekonomian mulai dari proteksi kredit hingga kebijakan lainnya akan dijelaskan yang menyangkut proteksi terhadap petani dalam melakukan usaha tani padi diProvinsi Sumsel dilakukan dengan memfasilitasi petani untuk dapatkan Asuransi Pertanian guna menjamin resiko yang akan dialami oleh petani dalam berusaha tani padi.
Saran dan masukan yang diberikan dari Fraksi Partai Demokrat perihal keluhan para wali murid se Provinsi Sumsel dengan banyaknya pungutan serta biaya buku yang diterapkan disekolah- sekolah khususnya tingkat SMA dan SMK, Pemerintah Provinsi Sumsel lewat Dinas Pendidikan tak tinggal diam dan telah melakukan tindakan.
“Pihak Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan telah melakukan langkah-langkah untuk menangani permasalahan pungutan disekolah-sekolah yaitu dilakukannya investigasi mendalam berdasarkan laporan masyarakat, kemudian turut hadir pada undangan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel terkait laporan laporan masyarakat perihal pungutan disekolah tertentu. Dengan saran agar peraturan daerah tentang sekolah gratis baiknya direvisi menjadi sekolah gratis kondisi tertentu kami turut sependapat,” pungkasnya.
Alex menaggapi pandangan beserta saran dari Fraksi Gerindra bahwa mengenai insiden mogoknya LRT, disampaikannya bahwa pihaknya telah adakan koordinasi dengan PT. KAI selaku pengelola LRT dalam rangka antisipasi gabungan yang telah dibentuk posko bersama Asian Games Sekama 11 Agustus hingga 9 September 2018.
“Upaya koordinasi dengan PT. KAI ini dilakukan agar tak ada lagi permasalahan operasional LRT, serta seusai Asian Games tentunya diharapkan dapat bermanfaat mengurangi dampak beban lalu lintas jalan. Itulah kiranya yang dapat kami jawab dan sampaikan terkait saran dan himbauan yang telah disampaikan oleh seluruh Fraksi DPRD Provinsi Sumsel dan dapat dibahas secara membidang dengan OPD terkait pada rapat- rapat komisi,” ujar Alex.
Dibeberkannya pula bahwa kini pembinaan atlit telah dilakukan program pembinaan jangka panjang (long term athlete development), serta 65% atlit Sumsel mulai bermunculan.
Sementara Plt Ketua DPRD Sumsel, M Yansuri mengatakan rapat kali ini disampaikan hanyalah melanjutkan dengan mendengar jawaban Gubernur Sumsel Alex Noerdin.
“Sebelumnya, memang sudah disampaikan lewat juru bicara masing-masing partai pada 27 Agustus lalu,” ucap Yansuri.
Teks : Ridho
Editor : Sarono PS
