SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Diskusi panel Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) bersama Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsri mengusung tema diskusi “Pembangunan Hukum di Sumatera Selatan pada tahun 2019- 2024,” bertempat di Hall lantai 8 Tower Fakultas Hukum Unsri, Selasa (4/9).
Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh Gubernur Sumsel terpilih Herman Deru sebagai narasumber bersama Febrian selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri dan Weni Ramadiastuty yang juga selaku Pemimpin Redaksi (Pimred) Tribun Sumsel, yang dimoderatori oleh Bahrul Ilmi Yakup.
Dalam sambutannya Herman Deru menyampaikan bahwa dengan di ambil tema pembangunan hukum di Sumsel, dapat menggugah masyarakat tentang sadar hukum dan tahu antara hak serta kewajiban.
“Saya ingin ajak adek-adek semua agar menitik beratkan akan kesadaran hukum, apapun status kita mau Gubernur, Bupati, Walikota, Camat Lurah, Kades, RW, RT serta masyarakat hendaklah sadar akan hukum. Haruslah kita sadar bahwa keadilan yang bersifat hakiki ada dalam diri kita masing- masing, oleh karena itu kita harus tahu keadilan itu seperti apa mengetahui mana hak dan tanggung jawab terutama untuk daerah kita dan Indonesia,” ujar Herman Deru.
Disesi tanya jawab Herman Deru menanggapi pertanyaan mahasiswa terkait dana bansos 2013 silam di Pemprov Sumsel, apakah dilanjutkan atau tidak prosesnya.
“Saya sepakat jika Bansos tidak boleh di kaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada, terlebih menjelang pilkada itu tidak boleh membagi-bagikan uang termasuk P3N yang diberi sepedah motor. Kedepannya kasus ini kita kembalikan ke aparat penegak hukum karena itu wewenangnya,” ujarnya.
Permasalahn pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Herman Deru akan selalu ingatkan lembaga yang berwenang membuat hukum yakni badan legislatif.
Dibeberkannya pula bahwa dalam pembuatan Perda hendaklah turut melibatkan civitas perguruan tinggi, melihat tak semua anggota legislatif mengerti akan hukum. Bahkan penting melibatkan Fakultas Hukum.
“Saya ingin jadi Gubernur yang baik, oleh karena itu saya tidak kuat untuk pimpin Sumsel ini sendirian karena saya butuh pengawasan kalian semua sebagai kontrol. Sungguh saya mengapresiasi acara ini karena saya merasa diuji dulu komitmen saya untuk penegakkan hukum, bahkan disini dijelaskan haknya dan sebelum aturan di berlakukan alangkah baiknya disosialisasikan terlebih dahulu atau bahkan Perda perlu diadakan uji coba,” tukas Herman Deru.
Dekan Fakultas Hukum Unsri, Febrian turut berbangga karena pada diskusi panel Gubernur terpilih Herman Deru menyempatkan hadir.
“Sangat bangga pastinya ketika acara diskusi panel ini dihadiri Gubernur kita, adapun topik acara ini begitu relevan karena dengan adanya diskusi ini mahasiswa yang hadir mampu melihat apa yang menjadi persoalan, seperti kasus korupsi karena membawahi OPD hingga persoalan perkebunan, pertambangan hingga keamanan bagi masyarakat,” pungkas Febri.
Dirinya berharap usai acara ini Fakultas Hukum Unsri bisa lahirkan intelektual hukum, dengan kemasan produk sarjana hukum yang kualifight lewat seminar yang positif.
Bahkan menurutnya Gubernur miliki kewenangan terbatas, yakni pada level Perda karena banyak yang harus disinkronisasikan dimulai dari atas seperti Perda Minerba, Peraturan Menteri (Permen) Pertambangan serta lingkungan hidup, Ilegal Taping yang semua ini perihal penegakan hukum.
“Masalah penegakkan Perda banyak yang mesti difikirkan, ketika Gubernur ingin jadi orang baik tentu mesti ditunjang orang yang profesional dan mempuni bukan orang dengan keinginan memperkaya diri sendiri,” tukasnya.
Bahkan Febrian sampaikan dukungannya untuk Herman Deru agar dapat membangun Sumsel lebih lagi dan menjadi pemimpin yang konsisten terhadap visi serta misi.
Teks : Ridho
Editor : Sarono PS
