Daerah Diminta Klopkan Anggaran dengan Pusat

SWARNANEWS.CO.ID, JAKARTA | Untuk meningkatkan kinerja, singkronisasi program dan anggaran. Pemda dihadapkan bisa mencocokkan mata anggaran dengan pusat melalui e-planning.

Walikota Palembang H. Harnojoyo didampingi Inspektur Kota dan Kepala Bappeda Kota Palembang mengikuti rapat koordinasi penerapan E-Planing di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia.

Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengungkapkan, rapat koordinasi ini bertujuan mewujudkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap perencanaan pembangunan baik pusat, maupun daerah, khususnya terkait dokumen perencanaan dan penganggaran.

“Kita ingin adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam penyusunan anggaran, sehingga semuanya terintegrasi melalui sistem dari kemendagri, yaitu SIPD,” ungkap Hadi Prabowo.

Hadi Prabowo menegaskan, seluruh kepala daerah khususnya yang baru dilantik, mempunyai waktu 6 bulan setelah dilantik untuk menyusun RPJMD.

“Dalam penyusunan RPJMD ini semuanya harus menggunakan sistem E-planing, kami berharap semua daerah sudah menerapkannya,” kata Hadi.

Walikota Palembang H. Harnojoyo mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Palembang sudah menerapkan sistem E-planing sesuai apa yang diarahkan oleh Kemendagri.

“Sistem E-planing ini sudah jalankan sejak 2016 yang lalu, jadi tidak ada masalah, bahkan sistem E-planing kita salah satu yang terbaik,” jelas Harnojoyo.

Tinggal nanti, lanjut Harnojoyo, sistem E-planing yang sudah Pemkot Palembang terapkan akan disinkronkan dengan sisten Kemendagri.

“Sesuai arahan Pak Sekjen Kemendagri tadi, semua sisttem pelaporan dan penganggaran harus tersinkron melalui sistem di kemendagri, tinggal nanti kita kolabirasikan, kami rasa tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Inspektur Kota, Rediyan Dedi menjelaskan, sistem E-planing yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Palembang tidak akan mengalami perubahan.

“e-planing kita tidak akan mengalami perubahan, SIPD kemendagri adalah rumah besarnya, nanti e-planing kita akan terkoneksi ke mereka, tanpa merubah sistem yang sudah kita punya,” jelas Rediyan Dedi.

Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Kota Palembang Harrey Hadi menambahkan, Dengan terintegrasinya laporan e-plaining Pemerintah Kota Palembang dengan pemerintah pusat akan mempermudah sitem pelaporan.

“Tentu akan mempermudah pelaporan kita, baik e-datatabase, termasuk SIPD akan lebih mudah dengan sudah terintegrasi, tidak perlu lagi kita laporan yang terlalu banyak, bisa terkonek langsung antara kebijakan daerah dan pusat, dan lebih menghemat waktu,” pungkas Harrey Hadi.(*)

Teks : Dev
Editor : Asih