Fraksi Setujui Empat Raperda Kota Palembang

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Dalam rapat paripurna ke 17 masa persidangan III. Delapan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, memberikan pandangan umum terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (17/10).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Sri Wahyuni dihadiri 26 anggota legislatif, Walikota Palembang, Sekretaris daerah, Forum Koordinasi pimpinan daerah atau pejabat yang mewakili, Staf Ahli, para Asisten, Inspektur kota dan sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepada Dinas, Kepala kantor, Kepala satuan, Kepala Bagian, Camat, Lurah, Ketua KPU, pimpinan Parpol, Ormas dan Organisasi Pemudaan.

Dalam pandangan umum tersebut, usulan pemerintah kota, untuk dibahas dalam panitia khusus (pansus) bersama mitra kerja terkait.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan mensetujui 4 Raperda dan dibahas lebih lanjut, Fraksi PDIP menyetujui rancangan yang disetujui Pemkot Palembang, ada beberapa hal yang disampaikan dan masukan kepada Pemkot Palembang,” ujar Alex Andonis, juru bicara Fraksi PDIP.

Tidak hanya itu, fraksi PDIP juga memberikan usulan terhadap adanya kerjasama tempat pembuangan akhir atau sampah regional yang melibatkan pemerintah kabupaten Banyuasin dan Pemkot Palembang

“Kami juga menghimbau, agar Pemkot dapat menjamin tidak ada keterlibatan ASN dalam Pileg dan Pilpres,” harapnya.

Sementara itu, fraksi Demokrat melalui sidang ini ingin menyampaikan kota Palembang ini telah memiliki peraturan nomor 17 tahun 2017 tentang pemasangan atribut publikasi individu politik calon peserta pemilihan umum organisasi kemasyarakatan, profesi dan Peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 tentang persyaratan mekanisme dan prosedur pemungutan pajak reklame serta peraturan walikota No 14 tahun 2010 tentang pajak reklame.

“Dengan adanya aturan tersebut, fraksi Demokrat menegaskan kepada organisasi pemerintah daerah yang terkait agar lebih intensif menginplemenlisir objek-objek terkena pajak serta menegakkan apabila ada reklame di luar aturan Perwali,” ujarnya.

Kami berharap Satpol-PP dengan rekomendasi OPD terkait untuk dilakukan pembersihan namun jika terdapat berpotensi masuk obyek pajak maka Pemkot kota Palembang wajib menarik distribusi sesuai aturan yang telah disepakati.

Dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III DPRD tanggal 16 Oktober kemarin, Pemerintah Kota Palembang mengusulkan 4 Raperda yakni terkait, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Peternakan. Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner. (*)

Teks : Herwanto
Editor : Sarono PS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 komentar

  1. You really make it seem so easy together with your presentation however I find this topic to be really something which I feel I might never understand. It kind of feels too complicated and very vast for me. I am looking forward in your next submit, I will try to get the hang of it!