SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG|Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel telah melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) pada 14 September lalu ke Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta dalam rangka konsultasi masalah kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Anita Noeringhati mengatakan, inti dari Kunker tersebut adalah LKPP ingin pihaknya mengetahui bagaimana pengadaan barang dan jasa secara betul. Di dalam penjelasan Kepala LKPP menyatakan mainset pengadaan barang dan jasa itu harus diubah.
“Harga itu diambil dari yang paling bawah, sebetulnya patokan harga itu tidak jadi patokan. Karena yang jadi patokan adalah mutu barangnya berkualitas nomor satu. Jadi harga paling bawah tidak menjamin untuk jadi pemenang. Karena barang yang dihasilkan tidak tahan lama,” ujarnya saat diwawancarai usai rapat paripurna XLIV DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (03/10/18).
Anita mencontohkan pembangunan jalan. Plafonnya minim, maka LKPP menekankan yang penting kualitasnya. “Kita berharap pengadaan barang dan jasa, kita punya patokan yang bisa diterima. Mereka berharap jangan ada program peningkatan. Karena kenyataannya jalan ditingkatkan terus sehingga rumah di bawah jalan. Nomenclaturnya yang benar, kalau memang ada peningkatan disesuiakan situasi dan kondisi struktur tanah,” bebernya.
Anita menambahkan, lebih baik perbaikan jalan. Namun tetap harga termurah tidak menjamin kualitas yang bagus. “LKPP berharap kualitas yang bagus. Sehingga tahan lama. Sehingga tidak perbaikan jalan terus. Tapi tahan lama setelah bertahun-tahun, baru perbaikan lagi,” tandasnya.
Ke depan, lanjut Anita, itu akan diterapkan di Sumsel dan seluruh Indonesia. Karena LKPP yang membidangi pengadaan barang dan jasa. “Nanti di sini yang mengadakan tender elektronik harus mengacu pada peraturan terbaru itu,” pungkasnya.
Teks: Ridho
Editor: Sarono PS
