Sosialisasi Capres Boleh di Instansi Pendidikan Asal Berizin

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Mendekati pemilihan kepala negara di2019 mendatang kampanye untuk pemilihan calon presiden (Capres) beserta calon wakil presiden (cawapres) diperbolehkan untuk dilakukan sosialisasi diinstansi pendidikan.

Perihal pembolehan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media seusai mengahadiri pembukaan Rakornas Camat Regional II pada Kamis (11/10) di Hotel Aryaduta Kota Palembang.

Tjahjo menegaskan pembolehan sosialisasi tersebut dengan catatan harus berizin dan didampingi pihak KPU dan Bawaslu, tentunya hal ini dikatakan Tjahjo jangan disalah gunakan karena hanya sebatas sosialisasi bukan untuk kampanye dan ini dibenarkan oleh undang- undang.

“Capres dan Cawapres boleh sosialisasi disekolahan ataupun Madrasah, ini sesuai undang- undang dan tidak menyalahi aturan karena yang diperbolehkan itu hanya sebatas sosialisasi yang berizin dan harus didampingi pihak berwenang seperti KPU serta Bawaslu. sosialisasi ini bisa dibilang hanya sebatas pengenalan saja bukan kampanye yang bersifat mempromosikan diri dan menyebut nomor urut,” jelas Tjahjo mengingatkan.

Menurutnya orang yang mengemban Jabatan Politisi seperti Gubernur hanya diperbolehkan menyampaikan bahwa ia mendukung salah satu Capres dan ini dibenarkan karena hanya bentuk dukungan bukan mengkampanyekan apalagi terdapat mengajak aparatur negara lainnya.

“Saya pernah sampaikan tentang keberhasilan Joko Widodo disalah satu kampus tetapi dengan catatan tidak boleh berkampanye dan menyebutkan nomor urut, jika kepala daerah yang punya jabatan politisi ya sebenarnya boleh deklarasi tetapi yang tidak boleh itu pemakaian fasilitas negara. kalau pak Gubernur mau sampaikan dukungan kepada salah satu Capres itu sah- sah saja tetapi jangan ajak dan bawa pasukan seperti Sekda dan Kadin ataupun ASN,” ungkapnya menegaskan.

Tjahjo menyampaikan bahwa sebenarnya kepala daerah diperbolehkan ikut serta menjadi tim sukses atau pemenangan dan juru kampanye salah satu Capres, hanya saja saat kampanye menjadi juru kampanye harus menanggalkan terlebih dahulu untuk sementara waktu atribut negara dan tidak boleh gunakan anggaran serta fasilitas negara.

“Ini semua sudah diatur diPKPU dan peraturan Bawaslu, bahwa tidak boleh pakai anggaran negara dan jangan bawa ASN tentunya. Paling penting disini harus izin terlebih dahulu dan didampingi dengan pihak terkait,” tutup Tjahjo.

Teks : Ridho
Editor : Sarono PS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 komentar

  1. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

  2. I’m not sure why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.