Percepatan K3 Butuh Support Gubernur

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Salah satu Serikat Pekerja Global yang merupakan project industri all di Sumsel melaksanakan kegiatan lokakarya dalam evaluasi pelaksanaan dan pengawasan K3 di Indonesia terutama di Sumatera Selatan.

“Berdasarkan evaluasi, pengusaha atau serikat pekerja , terkadang lupa yang selama ini kita tuntut adalah upah dan kesejahteraan, tapi kadang kita lupa dengan K3 keselamatan kerja yang menyangkut kehidupan dari manusia.

Ketua DPD Sumsel Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Abdul Anang mengatakan, dalam pelaksanaan pasti ada kontra baik dari sisi pengusaha maupun BPJS ketenagakerjaan. Terkadang di sisi pengusaha merasa sudah melakukan kewajibannya bagi pekerjanya untuk BPJS pekerjanya. Sebaliknya di sisi BPJS sendiri sifatnya hanya menunggu. Padahal menurut hemat kami, BPJS yang sudah menampung uang pekerja ini berpikir, bukan hanya menanggulangi kecelakaan kerja

“Tapi sangat disayangkan pada hari ini, kedua elemen itu tidak hadir di sini. Sumsel masih perlu fungsi dari pengawasan dan penindakan, yang dinilai masih sangat kurang sekali,” ujarnya saat di bincangi Media Swarnanews di hotel Santika jalan Radial, Rabu (14/11).

Sementara itu Ketua DPP APINDO Sumsel, Sumarjono Saragih mengapresiasi dan mendukung inisiatif dari serikat buruh. Apalagi topiknya K3. Aspeknya itu meliputi keselamatan dan kesehatan kerja yang masih jauh dari harapan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Tuntutan dunia usaha global juga semakin kuat terhadap bagaimana berbisnis dan peduli terhadap keselamatan kesehatan.

Oleh karena itu kegiatan hari ini sangat penting bagi dunia usaha di Sumsel khususnya dan terpenting lagi tindak lanjutnya. Diharapkan dan disarankan dalam forum ini membuat revolusi oleh jaringan Serikat Buruh Sumsel dengan gabungan industri All dan Apindo.

“Ada inisiatif atau program nyata bagaimana Aspek K3 itu makin disadari betapa penting dan dapat dilakukan oleh semua pihak. Pekerja bisa paham kepada K3 sehingga dapat peduli dengan keselamatan dan kesehatan, selanjutnya perusahaan melakukan kewajiban,” terangnya.

Saragih menjelaskan, dengan cara itu, Diharapkan ada percepatan pelaksanaan K3 di Sumsel. Gubernur menjadi pemimpin utama karena ini pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang yakni pengusaha dan pekerja.

“Diharapkan Pak Gubernur dapat menjadi pemimpin untuk mempromosikan Kampanye implementasi K3 di Sumsel,” harapnya.

Untuk poin tertentu, Saragih memaparkan bahwa aspek K3 belum menjadi budaya sehingga banyak kasus-kasus yang tidak perlu terjadi yaitu kecelakaan kerja itu bisa dihindari, tapi apabila sudah terjadi kecelakaan akhirnya pekerja menjadi korban sehingga pekerja hilang pendapatan, anggota tubuh dan dampak pada keluarganya.

“Ini menjadi tantangan jangan sampai terulang kembali. Supaya tercapai perlu gotong royong dan peran pemerintah menjadi kunci. Karena fungsi disini sebagai pelaku usaha, apabila pekerja tidak punya kesadaran untuk patuh dalam menggunakan alat-alat kerja yang melindungi dirinya maka sulit untuk terlaksana,” tutup Saragih.(*)

Teks : Herwanto
Editor : Asih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *