Peringati HUT ke-41, BANI Gelar Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG Serangkaian kegiatan memperingati HUT ke-41,  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menggelar Seminar Nasional dengan topik Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase di Hotel Grand Zuri Palembang, Sabtu (10/11).

Prof. Dr. H  Joni Emirzon SH. MHum, FCBArb Ketua BANI Palembang pada saat itu mengemukakan peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sebanyak  125 orang terdiri atas para pelaku konstruksi, pengacara dan advokad, dosen dan mahasiswa, para kepala bagian hukum pemerintah kabupaten dan undangan lainnya.

“Seminar nasional ini hanya salah satu dari kegiatan dalam rangkaian HUT ke- 41 BANI. Kegiatan lainnya terus digelar hingga puncak acara tanggal 30 November 2018 mendatang,” ujar pria yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Unsri ini.

Menurut Joni selain para undangan dari berbagai kabupaten dan kota di Sumsel kegiatan itu juga dihadiri oleh para pengurus BANI Jakarta, Bani Surabaya, Bandung dan lainnya.

Sedangkan yang bertindak sebagai nara sumber pada kesempatan itu Ketua BANI Jakarta M Husseyn Umar, SH, FCBArb, FCIArb yang juga bertindak sebagai Keynote Speaker.

Menurut Husseyn acara sangat penting karena juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan  arbitrase ke kalangan pelaku konstruksi,  masyarakat umum dan berbagai elemen masyarakat  lainnya.

Para peserta Seminar Nasional BANI foto bersama usai seminar.

Selain seminar nasional ini, kata Husseyn  juga akan diselenggarakan Seminar Internasional di Hotel Sanghrila Jakarta. Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas pemahaman masyarakat luas tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase. Selain itu BANI juga menjalin kerjasama dengan OJK, ikut membahas  kebijakan tentang belanja barang dan jasa termasuk antara swasta dengan  pemerintah.

Suatu realita yang ada kalau saat ini penyelesaian sengketa arbitrase makin diminati para pengusaha. Terutama jasa konstruksi yang saat ini tengah sangat dinamis dalam pembangunan di Indonesia. Hal yang membuat kalangan bisnis makin tertarik ke BANI adalah penyelesaian sengketa di BANI dijamin kerahasiaannya, teratur adminstrasinya dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat 108 hari.

Nama BANI juga  sudah lama terdaftar di Kemenkumham. Sedangkan adanya lembaga arbitrase lain  tidak menjadikan BANI terbatas dalam berkiprah tetapi justru makin dinamis di masa-masa depan.

Sejak berdirinya BANI telah menangani sengketa bisnis yang sangat beragam. Sedangkan sengketa konstruksi saat ini makin banyak. Hal itu diantaranya karena prinsip arbitrase bersifat umum berlaku internasional. Sehingga ada forum institut arbiter. Ada Institut Arbiter Indonesia. Sedangkan keanggotaan secara  internasional  terdapat 46 negara sebagai anggota dan  M Husseyn Umar sebagai Presiden Badan Arbitrase Internasional.

Ir. H. Ahmad Rizal, S.H, M.H., FCBArb saat paparan.

Pelaku bisnis memilih arbitrase karena berbeda dengan  pengadilan negeri karena arbitrase prosesnya lebih  cepat 108 hari dan bersifat final dan mengikat  sehingga para pengusaha menyukainya.

Bertindak sebagai pembicara pada kesempatan itu Pr. Dr. H  Joni Emirzon SH. MHum, FCBArb yang membahas mengenai Aspek Hukum Kontrak Konstruksi dan Bentuk Sengketa di Bidang Konstruksi. Menurut Joni para pengusaha kalau membuat kontrak kebanyakan hanya membayangkan yang indah- indah. Padahal seharusnya juga diperhitungkan soal resiko dan lainnya di kemudian hari. Kalau sampai terjadi sengketa harus jelas penyelesainya apakah ke pengadilan negeri atau ke arbitrase  tertulis secara jelas.

Untuk itu dalam merumuskan kontrak konstruksi harus jelas validitasnya baik menyangkut syarat,  waktu dan kelengkapan. Kontrak konstruksi juga harus memberikan manfaat, kepastian hukum keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Sedangkan bentuk kontrak konstruksi berbagai macam ada imbalan,  biaya tambahan imbal jasa dan lainnya.

Seminar yang dimoderatori Dr. Veronika Saptarini tersebut  kemudian membahas materi berikutnya disampaikan oleh Dr. Ir Suntana S Djatnika, SE, MM, MBA, MH, FCBArb yang mengupas masalah Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Menurut Suntana data di MA cukup banyak sengketa konstruksi.  Memang pada kenyataannya tantangan dalam menyelesaikan sengketa konstruksi sangat  banyak. Oleh karena itu sebelah melakukan konstruksi harus benar-benar teliti mengenai dasar hukum sebuah perjanjian.

Pembicara ketiga Ir. H Ahmad Rizal, S.H., M.H, FCBArb  pada kesempatan itu membahas Pandangan Dunia Usaha Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Rizal BANI dulu dibentuk oleh dunia usaha. Kemudian dengan dukungan Kamar Dagang  dan Industri (KADIN) maka BANI dibentuk. Saat ini BANI merupakan organisasi arbitrase  terbesar  di Indonesia. Pria yang juga Juru Runding Ekonomi Indonesia ke Negara-negara Eropa menjelaskan sengketa harus diselesaikan karena sangat berpengaruh terhadap keuangan. Jika dibiarkan berlarut-larut. Misalnya kalau dananya dari bank makanya bunganya berlipat lipat.

Kecenderungan masyarakat memilik ke arbitrase karena proses litigasi di pengadilan sangat ribet menurut pandangan orang banyak. Belum lagi karena proses yang terbuka di pengadilan  maka sangat mungkin  menimbulkan  konflik lain. Oleh karena itu jalur non litigasi mereka yang bersengketa memilih dengan cara arbitrase yang win win solution, bersifat rahasia dan  bisa memilih arbiter yang kompeten dan jangka waktunya singkat hanya 108 hari.

Ketua BANI Jakarta M Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb saat bertindak sebagai Keynot Speaker.

Usai paparan dilanjutkan dengan diskusi yang muncul tiga penanggap yakni Ardi pengacara dari Peradi yang menginginkan putusan dari arbitrase sangat kuat dan benar-benar final dan mengikat sehingga tidak ada penafsiran lain dalam hal eksekusi dan lainnya.

Kemudian M Soleh Idrus dosen FH UMP yang mengutarakan pembahasan kontrak konstruksi dan fokus ke kontrak bisnis.

Sedangkan Ardha dari Kabag Hukum Pemkab OI mengatakan pihaknya di pemerintahan tiap hari  melihat kontrak yang selalu ada tapi Kabag hukum tidak menyentuhnya. Sehingga sering menemui kontrak judulnya beda isinya bwda. Verifikasi dalam hal ini kesulitanya karena kontrak  dari  organisasi perngkat daerah (OPD) masing-masing dalam bentuk   kontrak kecil. Kontrak pembelian mobil dan lain-lain saat ini dilimpahkan  ke bagian hukum tetapi belum dapat dilaksanakan dengan baik karena bentuknya berbeda-beda.

Sementara Adi candra dari STIHPADA mempertanyakan cara membuktikan kegagalan dalam konstruksi.

Joni menjawab pada prinsip yang  pada arbitrase putusannya bersifat  final dan mengikat. Untuk itu dalam arbitrase kejujuran sangat diperlukan.  Rasa keadilan dan kepantasan harus dipenuhi karena  penyelesaian sengketa di arbitrase bukan menang kalah tetapi untuk memberikan keadilan kepada keduanya.

Sedangkan Ahmad Rizal pada kesempatan itu menambahkan bahwa saat ini posisi BANI makin makin kuat karena dipercaya di kancah internasional. Bahkan anggotanya mencapai 46 negara dan presidennya M Husseyn Umar dari Indonesia.

Teks/Editor: Sarono PS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *