Mahasiswa Unsri Antusias Jalin Sinergi
Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) menggelar acara “BPH Migas Goes to Campus” di Gedung Magister Managemen (MM) Kampus Universitas Sriwijaya (Unsri) Bukit Besar Palembang, Sabtu (29/12).
Acara dihadiri Kepala BPH Migas Dr. Ir. H Fanshurulah Asa MT, Ketua I BPK RI Dr. Agung Firman Sampurna yang juga ketua Ikatan Alumni Unsri, Komite BPH Migas Ir. H. Ahmad Rizal, SH MH FCBArb, Rektor Unsri Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaf, MSCE, Chairani Rachmatullah Executive Vice President Gas dan BBM PT PLN Pusat, Ir. Aries Syafrizal, S.T. MSi yang mewakili Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan, Dekan Fakultas Teknik (FT) Unsri, Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS. PhD, dan Sindu yang mewakili GM MOR II Pertamina. Sedangkan audiennya ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Unsri untuk S1, S2 dan S3.
SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Rektor Unsri, Anis Saggaf pada sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut. Sebab melalui kegiatan itu akan sangat membekali mahasiswa untuk memahami betapa urgennya keberadaan migas serta kementerian ESDM dan BPH Migas yang mengatur hal tersebut. Dia juga mengharapkan dari kegiatan tersebut akan terbuka informasi untuk kerja sama dengan kementerian ESDM dan BPH Migas minimal mahasiswa bisa ikut magang.
Ika Unsri Siap Sinergi
Sementara itu Agung Firman Sampurna yang juga ketua IKA Unsri sangat menyambut antusias kegiatan tersebut meski baginya bersifat dadakan.
“Palembang menyimpan kekayaan kuliner yang luar biasa di samping itu juga memiliki kekayaan mineral yang paling lengkap di Indonesia,” ujarnya.
Atas nama Ika Unsri dia mengapresiasi kegiatan tersebut dan sangat mendukung adanya tindak lanjut di masa mendatang.
Menurut Agung, kondisi tersebut menjadi tugas yang luar biasa bagi BPH Migas untuk mengemban tugas dalam mengatur posisi hilir migas. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi, evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan dan penyempurnaan di masa mendatang.
Di samping itu, adanya kegiatan tersebut menjadi peluang lapangan kerja bagi para alumni Unsri baik itu dari fakultas teknik, ekonomi dan lainnnya.
Menurut pria yang juga alumni Fakultas Ekonomi Unsri ini, data yang telah dicapai oleh Kementerian ESDM dan BPH Migas, dari segi belanja Kementerian ESDM telah berhasil menyerap anggaran 92,23 persen tercapai 82,29 persen.
Dia juga mengaku cukup lama bergaul dengn Menteri ESDM Ignasius Jonan maka sangat mengerti kinerja kementerian yang sangat baik. Begitu juga capaian kinerja BPH migas dari target 74,59 persen tercapai 72,52 persen.
Untuk itu pihaknya sangat mendukung Program BBM 1 Harga. Khususnya harga premium dan solar yang harus diseragamkan sampai ke Papua. Sebab tanpa pengaturan itu maka harga 1 liter premium di Papua bisa mencapai Rp100 ribu. Dengan adanya program BBM 1 harga tersebut sangat menolong bagi warga di seluruh NKRI yang membutuhkan BBM tersebut dengan harga ekonomis.
Bukan hanya itu dia juga mengharapkan peran yang sangat signifikan BPH Mgas dalam mengatur persediaan dan distribusi BBM termasuk harga gas rumah tangga yang bisa mendorong tumbuh kembangnya industri di Sumsel.
Di sisi lain Kementrian ESDM, SKK Migas dan BPH Migas juga telah memangkas regulasi yang tidak perlu untuk efisiensi.
Unsri Menjadi Lokasi Pertama
Pada sambutan sekaligus membuka acara tersebut secara resmi Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengemukakan, acara BPH Migas Goes to campus di Unsri ini untuk pertama kali di Indonesia. Kemudian nanti 2019 akan dilanjutkan keliling ke berbagai kampus di Indonesia.
Langkah tersebut, tambah Fanshurullah dimaksudkan untuk membangun sinergi antara akademisi, pelaku bisnis dan pemerintah.
Apalagi meski di bawah Kementerian ESDM kalau soal tanggungjawab sesuai Undang-Undang u bertanggungjawab langsung ke Presiden. Misalnya dalam hal penentuan kuota BBM, toll fee gas dan lainnya.
Dalam penerapan BBM 1 harga saat ini pihaknya telah membangun 130 lokasi. Di sisi lain keberadaan SPBU memang masih kurang total Se Indonesia baru ada 7.500. Jadi masih butuh SPBU yang banyak lagi. Tetapi ketika hal itu berat diwujudkan maka pihaknya mengambil kebijakan dengan mengadakan sub penyalur yang membuka kesempatan pada komunitas masyarakat untuk investasi.
Diskusi Panel Dinamis
Acara kemudian dilanjut dengan diskusi panel yang dimoderatori Marcici Makalai. Ahmad Rizal yang tampil sebagai pembicara pertama menjelaskan tentang tugas BPH Migas secara ringkas yakni diantaranya mengatur kuota sehingga jangan sampai ada kelangkaan BBM di tanah air.
“Kita hanya punya cadangan untuk 21 hari saja padahal Singapura cadangan bisa untuk 100 hari dan Negara lain bisa lebih dari itu sebab kalau kondisi perang maka kita tak punya daya tahan dalam waktu lama karena kehabisan energy,” ujar pria yang juga hakim arbitrase ini.
Oleh karena itu menurutnya perlu pemikiran cerdas untuk mengantisipasi hal itu. Dia juga kemudian menguraikan tentang perlu keberadaan sub penyalur. Untuk di Sumsel sudah mulai diproses di Kabupaten OI dan menyusul kabupaten lain.
Aries, pembicara dari Dinas ESDM Sumsel menguraikan tentang cadangan BBM yang ada di seluruh kabupaten di Sumsel. Menurut dia Sumsel memiliki kekayaan alam paling lengkap mineralnya. Semua kabupaten di Sumsel mempunyai minyak bumi. Bahkan di Muba berhasil dibangun perusahaan migas melalui BUMD. Dengan demikian potensinya bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah. Memang kecenderungan produksinya turun dari tahun ke tahun. Sedangkan mengenai masalah penyalur menurutnya di Sumsel baru ada 145 penyalur untuk itu Dinas ESDM Sumsel akan berusaha memperbanyak penyalur.
Selanjutnya, Chairani Rachmatullah yang juga alumni FT Sipil 1992 ini menguraikan tentang pengguna servis PLN yang terdiri atas masyarakat luas. Untuk itu PLN butuh gas sebagai pembangkit. Kalau bicara harga pembangit yang terendah memang air, kemudian batubara yang juga diubah menjadi gas. Oleh karena itu pihaknya memilih gas yang lebih fleksibel sebagai pembangkit yang bisa membangkitkan secara optimal saat beban naik atau saat beban PLN turun.
Berikutnya Dekan Unsri, Subriyer lebih mensosialisasikan keberadaan Unsri dan khusus Fakultas Teknik (FT) Unsri. Dia memaparkan makalah yang baru saja dia uraikan di Hiroshima Jepang.
Menurut dia Unsri mepunyai 10 fakultas. Sedangkan keberadaan Fakultas Teknik sangat punya keterkaitan yang besar dengan energi. Hal itu tentu selaras dengan BPH Migas yang visi dan misinya mirip dengan FT Unsri.
Saat ini di FT Unsri terdapat 7 program studi termasuk geologi. FT Unsri dapat mendukung BPH Migas karena memiliki alumni hampir 20 ribu orang.
Kemudian giliran Sindu dari Pertamina lebih menjelaskan peluang kerja di perusahaan tersebut.
Mahasiswa Antusias Bertanya
Usai paparan dari nara sumber dilanjutkan dengan tanya jawab. Penanya pertama Dina Sopiana mahasiswa S3 di Fak Pertanian Unsri. Yang menanyakan tentang resiko pengeboran dan kerusakan alam yang mungkin bisa terjadi bagaimana solusinya.
Kemudian Dita dari Managemen FE Unsri tentang BBM satu harga apakah tidak merugikan Pertamina. Sedangkan Putra dari Ilmu Lingkungan Unsri menanyakan tentang program BPH Migas yang lebih terasa dinamis di tahun 2014 hingga kini.
Mendapatkan pertanyaan tersebut Ahmad Rizal menjelaskan survai dan pemboran memang memiliki resiko sangat besar kalau tidak berhasil sangat banyak investasi yang dikeluarkan. Namun tentang hal itu bukan kewenangan langsung BPH Migas. Dia juga menjelaskan mengenai syarat untuk menjadi sub penyalur yang bisa diajukan dari kelompok petani, nelayan, atau komunitas pondok pesantren di suatu tempat.
Sedangkan mengenai kemungkinan Pertamina memang rugi memang bisa saja terjadi dengan penerapan BBM 1 harga. Namun Pertamina dapat melakukan subsidi silang sehingga bisa menutupi kerugian itu.
Untuk realisasi BBM 1 harga BPH Migas selalu punya tim yang kuat dalam melakukan pengawasan.
Riska Darika mahasiswa yang lain menanyakan tentang statemene Kementrian ESDM tentang TDL di Indonesia yang pling kompetitif. Menurut Chairani TDL kita memang bukan yang paling murah di Asia Tenggara. Struktur tarif harga listrik hanya mengkonversi beli gas yang memakai dolar sehingga fluktuasi dolar sangat berpengaruh terhadap TDL.
Di pembicaraan akhirnya Ahmad Rizal juga menjelaskan bahwa BPH Migas sudah berkerjasama dengan Polri untuk awasi persediaan dan distribusi BBM. Bahkan pada September 2018 lalu pihaknya menemukan perusahaan BBM yang tidak bisa menunjukkan izin dan hingga saat ini diproses hukum. Menurut dia ke depan BPH Migas juga akan membuat perwakilan di daerah agar pelayanan bisa lebih cepat karena langsung menyentuh masyarakat.
Teks/Editor : Sarono PS
Foto : Asri
