Genderang Pengawasan Partisipatif Pemilu Ditabuh

Ayo, Rakyat Dituntut Aktif Cermati Pelanggaran
Dihadiahi 84 Unit Mobil Wuling Baru

Detik-detik pesta demokrasi Pileg Pilpres 2019 tinggal menghitung hari. Tidak ada pilihan banyak bagi rakyat yang menginginkan pesta ini berjalan sukses dan bersih kecuali rakyat sendiri dituntut harus aktif meningkatkan pengawasan di masing-masing lingkunganya. Meski fakta di lapangan banyak terindikasi melakukan pelanggaran, namun sampai hari ini Banwaslu kota Palembang salah satunya, baru menerima 4 pengaduan saja, sehingga dibutuhkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat agar lebih maksimal.

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Sebab apa, kata Koordinator Penindakan Pelanggaran Banwaslu Kota Palembang, Eko Kusnadi, di acara Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu (Pileg pilpres) 2019 di Hotel Horison (24/12) Palembang, juga dihadiri oleh komisioner Banwaslu Kota Palembang lainya Eva Yuliana, Sri M, juga Syamsul Alwi dari Banwaslu Propinsi Sumsel.

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Stakehokder Pada Pemilu 2019, yang digelar Bawaslu Kota Palembang, di Hotel Horison, Senin (24/12/2018).

Baik Bawaslu, Banwaslu Propinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Banwalu Kecamatan, pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu.

Kegiatan ini merupakan pengamatan, melihat, mencatat hadil amatan, mengkaji melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format 5 W+1H, memeriksa kesesuain aturan dan menilai benar atau salah serta hasil konsekwensinya dari proses penyelenggaraan pemilu.

Tanpa pengawasan, politik uang, hilangkan hak pilih,manipulasi suara, konflik antar pendukung calon, timbul gugatan hasil, biaya politik mahal, pemungutan suara ulang.

Langkah secara partisipatif Secara hakikat demokrasi, rakyat sebagai pelaku utama dalam pemilu, dimana secara formal Banwaslu sebagai pihak yang mengawasi.

Baik Bawaslu, Banwaslu Propinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Banwalu Kecamatan, pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu.

Kegiatan ini merupakan pengamatan, melihat, mencatat hasil amatan, mengkaji melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format 5 W+1H, memeriksa kesesuain aturan dan menilai benar atau salah serta hasil konsekwensinya dari proses penyelenggaraan pemilu.

Tanpa pengawasan, politik uang, hilangkan hak pilih,manipulasi suara, konflik antar pendukung calon, timbul gugatan hasil, biaya politik mahal, pemungutan suara ulang.

Langkah secara partisipatif mendorong semua pihak terlibat mengawasi proses penyelenggaraan. Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan pemilu dan sanksinya.Juga peringatan dini, menyampaikan peringatan dini kepada parpol, penyelenggara pemilu, bakal calon, masyarakat pemilih dan pemangku kepentingan.

Proses pengaduan, pihaknya bisa mengingatkan secara tegas kepada semua pemangku kepentingan temtang aturan dan sanksi bila ada kecurangan atau indikasi pelanggaran.

Mengajukan nota keberatan secara tertulis terbuka apabila KPU dan jajaran tidak menindaklanjuti teguran, peringatan dan rekomendasi Bawaslu. Juga melakuka publikasi ke media.

Oleh sebab itulah pihaknya mendorong masyarakat dengan langkah pengawasan partisipatif melalui pusat partisipasi aktif.

Indikator pemilu berkualitas, penyelenggara yang adil, tingkat partisipasi pemilih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Demokratisasi internal partai, terpilihnya wakil rakyat bertanggungjawab dan terpilihnya pemimpin mendorong pemerintahan bertanggungjawab. semua pihak terlibat mengawasi proses penyelenggaraan. Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan pemilu dan sanksinya.Juga peringatan dini, menyampaikan peringatan dini kepada parpol, penyelenggara pemilu, bakal calon, masyarakat pemilih dan pemangku kepentingan.

Proses pengaduan, pihaknya bisa mengingatkan secara tegas kepada semua pemangku kepentingan temtang aturan dan sanksi bila ada kecurangan atau indikasi pelanggaran.

Mengajukan nota keberatan secara tertulis terbuka apabila KPU dan jajaran tidak menindaklanjuti teguran, peringatan dan rekomendasi Bawaslu. Juga melakuka publikasi ke media.

Oleh sebab itulah pihaknya mendorong masyarakat dengan langkah pengawasan partisipatif melalui pusat partisipasi aktif.

Indikator pemilu berkualitas, penyelenggara yang adil, tingkat partisipasi pemilih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Demokratisasi internal partai, terpilihnya wakil rakyat bertanggungjawab dan terpilihnya pemimpin mendorong pemerintahan bertanggungjawab.

Penerima Gaji Negara Wajib Mundur

Dinamika dalam pengawasan menjelang proses hingga hasil pemilu, masih menurut Eko cukup fluktuatif.

“Sampai hari ini baru ada 4 pengaduan yang masuk ke kita. Setiap pengaduan harus dilengkapi dengan bukti dan saksi. Jadi, kalau hanya mengadu tanpa alat bukti dan saksi, tidak akan diproses. Jaminan, bagi yang melapor akan kita rahasiakan identitasnya kepada semua orang termasuk antar sesama anggota Banwaslu, jadi masyarakat tidak perlu takut soal ini. Silahkan dilaporkan jika ada. Baik ke pengawas kecamatan, kota maupun propinsi,” beber Eko.

Eko juga menyorot beberapa kasus terjadi, seperti adanya Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak boleh kampanye. “Kampanye memang dilarang. Tapi jika hanya mendampingi, masih diperbolehkan, asal tidak melakukan aktifitas ajakan layaknya kampanye dan harus mengajukan cuti,”ungkapnya.

Termasuk ASN mencalonkan diri, harus mundur dari ANS saat sudah dilakukan penetapan sah.

“Ini juga sudah ada kasusnya. Saat ditelisik ASN mencalonkan diri belum mundur. Akhirnya kami suruh pilih. Si calon alhasil memilih untuk mundur jadi caleg dan tetap jadi ASN,”ungkapnya.

Sisi lain Bawaslu Propinsi, Syamsul Alwi yang juga hadir di acara tersebut menegaskan. Masih banyak kasus ditemukan di lapangan yang harus dibantu masyarakat melakukan pengawasan.

Termasuk semua tenaga pendampingan program pemerintah biasanya banyak tugas di desa.

“Mereka juga harus mundur jika mencalonkan diri, sebab mereka bekerja dan menerima gaji dari pemerintah. Ini pun disinyalir banyak di daerah. Kita berharap masyarakat pun ikut memantau hal ini, jika ada calon masih resmi menerima gaji dari pemerintah dan tidak mau mundur, silahkan dilaporkan kita siap memproses secara hukum,”bebernya.

Ia juga membeberkan beberapa contoh pertanyaan dan masalah muncul terkait dengan indikasi pelanggaran.

Diantaranya, bagaimana jika salah satu pasangan suami istri adalah penyelenggara pemilu, sementara satunya lagi mencalonkan diri. Maka, harus mengumumkan diri di khalayak umum. Termasuk si penyelenggara harus bisa membuktikan diri sebagai pihak independen dan tidak mendukung secara terang terangan untuk pasanganya yang sedang mencalonkan diri.

Lalu muncul pertanyaan baru. Bagaimana jika kampanye dilakukan di rumah sendiri. Apakah si penyelenggara sebagai pasangan hidup tidak boleh hadir memberikan support. Maka, jawabanya, tetap tidak boleh menampakkan diri di tengah kampanye pasanganya di rumah.

Selain pelanggaran personal di masyarakat, ia juga menyorot pelanggaran secara lembaga
Seperti lembaga pers yang banyak diduga tidak netral lagi dan diindikasikan memihak salah satu pasangan calon.

Nah, dalam hal ini Bawaslu juga akan memberikan teguran melalui organisasi yang menaunginya, yakni dewan pers.

Sebab, media juga harus netral dan tidak boleh menunjukkan keberpihakanya.

Kecamatan Terus Bergerak

Sementara sosialisai pengawasan partisipatif tidak hanya digenjot di level Bawaslu kota/kabupaten. Di tingkat kecamatanpun sudah terus digulirkan.

Komisioner Bawaslu Kota Palembang Eva Yuliana didampingi Panwascam Kecamatan AAL.

Keseriusan ini juga ditunjukkan Panwascam Kecamatan Alang-Alang Lebar yang telah menggelar sosialisasi UU pemilu dan rambu rambunya.

Koordinator SDM Bawaslu Kota Palembang, Eva Yuliana didampingi oleh Ketua Panwascam AAL Fauzan Indra dan anggota Panwascam AAL Debi Siswoyo dan Afrizal BZ di Aula Kantor Camat AAL (22/12) dalam sosialisasi UU pemilu membeberkan.

Saat ini butuh sinergi bagus antar semua penyelenggara pemilu dan masyarakat juga peserta pemilu. Sehingga tidak saja fokus pada hal hal tampak, tapi juga bisa saling bekerjasama menciptakan pemilu bersih, jujur, adil dan bertanggungjawab.

Dengan semakin berkembangnya era digital saat ini, semua informasi sudah mudah diserap oleh masyarakat. Sehingga semua pihak harus bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan hasil pesta demokrasi yang baik.

Daerah Lahat mulai Bergerak

Sementara, Bawaslu Kabupaten Lahat terus berupaya agar terciptanya Pemilu 2019 mendatang berjalan damai di Lahat, dengan menggelar sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, di Hotel Grandzuri, (24/12).

Kegiatan tersebut dilakukan dalam menghadapi Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden pada 17 April yang akan datang.

Hadir dalam acara itu Komisioner Bawaslu Sumsel Junaidi SE. Msi, OKP, Pemuda Muhamdiyah, Ketua Banwaslu Lahat Andra Juarsa, beserta Komisioner, dan Panwascam se-Kabupaten Lahat.

Komisioner Bawaslu Propinsi Sumsel Juanaidi mengatakan, pemilu yang bersih, jujur, dan adil semua harus berintegritas. Para penyelenggara harus menjaga integritasnya, tidak ada toleransi pada yang namanya pelanggaran, begitu juga proses dan hasil dari pemilu itu sendiri, harus berintegritas juga.

“Jika peran semua pihak dalam menjaga integritasnya, ialah melawan keras money politik dan segala macam bentuk kecurangan, maka pesta demokrasi akan berlangsung sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang- undang,” kata Junaidi.

Menurutnya, untuk menjaga integritas tersebut, maka kita harus menghindari pelanggaran besar yang masih sering terjadi, yakni praktik money politik. Bahkan, menjanjikan saja itu sudah dikenai hukuman atau dilakukan proses. Apalagi ketika memberi materi, tentu akan ditindaklanjuti, sebagaimana prosedur yang berlaku.

Selain itu dirinya juga menyikapi maraknya berita Hoaks yang berkembang pada saat ini, pasalnya berita hoaks saat ini sering di gunakan sebagai alat Black Campaign. Junaidi menghimbau agar masayarakat dapat bijak dalam menerima informasi yang belum jelas sumbernya.

“Saat ini informasi sangat mudah di dapat, jadi kita harus memilah berita mana yang benar dan berita bohong atau hoaks. Karena saat ini adalah tahun politik,” terangnya.

Ketua Bawaslu Lahat Andra Juarsah,M.Pd.I menambahkan, jika masyarakat mendapati adanya kampanye hitam ataupun money politik, ia menyarankan agar masyarakat melaporkan temuan tersebut ke pihak Banwaslu berdasarkan bukti dan saksi.

“Tetapi yang terpenting adalah kita harapkan pemilih semakin cerdas agar pelaksanaan dan kualitas proses pemilu akan bertambah baik,” tutur Andra.

84 Unit Mobil Baru Digelontorkan

Untuk menunjang aktivitas semua anggota Bawaslu Propinsi Sumsel hingga kabupaten/kota, tidak tanggung tanggung, sebanyak 84 unit mobil baru dikabarkan jenis cortez 1,5 type S seharga Rp. 200 jutaan dari pusat telah digelontorkan di Sumsel.

Penyerahan langsung diberikan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru yang berjanji siap mensuport penuh kerja pengawasan Pemilu 2019 di Sumatera Selatan.

Gubernur Sumsel H Herman Deru menyerahkan secara simbolis Mobil Dinas Bawaslu.

Hal ini diungkapkan HD saat menyerahkan 84 mobil operasional kepada Bawaslu Kabupaten / kota Sesumsel Rabu (26/12) di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai.

Dijelaskan HD, dalam kerja pengawasan dan suksesi demokrasi ini kita jangan pelit maka dari itu saya minta kepada Sekda dan Assistent 1 untuk mengkaji kembali peraturan dan potensi anggaran untuk Bawaslu agar mereka bisa kerja jauh lebih baik lagi.

“Saya sangat mensuport apa yang dilakukan Bawaslu Sumsel kedepan kita harus bergotong royong untuk mensukseskan agenda demokrasi di Sumsel,” ungkap Mantan Bupati OKU Timur 2 Periode ini.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto ST MM mengungkapkan mobil operasional ini akan digunakan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten / Kota dimana Bawaslu yang memiliki 3 Komisioner dapat 3 mobil dan 1 mobil Sekretariat dan bagi Bawaslu memiliki 5 Komisioner mendapatkan 5 mobil dan 1 mobil sekretariat jadi semuanya akan mendapatkan fasilitas ini.
Ditambahkan Iin diharapkan kerja pengawasan Pemilu 2019 akan semakin baik karena operasional mobil sudah ada sehingga capaian kerja yang ditargetkan dapat berjalan dengan baik dan pesta demokrasi 2019 dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses, pungkasnya.

Alay Tan, Branch Manager PT. Maju Global Motor Authorized Wuling Dealer Sumsel saat dikonfirmasi Swarnanews, menjelaskan jenis mobil yang digunakan oleh Bawaslu Sumsel adalah jenis Cortez 1.5 MT type S dan sudah melakukan uji tes.

Sementara itu Sekretaris Bawaslu Sumsel Ir Iriadi, MM mengatakan mobil operasional ini disewa dalam waktu 24 Bulan.

“Detailnya nanti saya cek duli berapa harganya per mobil, namun itu satu paket dengan biaya servis perawatan,” ungkapnya.(*)

Teks : Asih, Fuad, Jumro
Editor : Asih
Foto : Asri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *