Menjadi Pemilih Cerdas Era Reformasi

Di Bawah Rp. 60 ribu Tidak Masuk Money Politik

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Untuk menjadi seorang pemilih cerdas harus memahami siapa yang pantas dipilih. Sejak era reformasi prinsip tidak hanya bebas rahasia, tapi juga jujur dan adil, sehingga lebih mengamanatkan kebersihan hati memilih dalam menggunakan hak pilih seluas luasnya.

Devisi SDM dan Farmas, A. Karim Nasution, M.Hum dalam sosialisasi pemilih perempuan di kantor KPU Kota Palembang (7/12) membeberkan, jika ada masyarakat tidak suka dengan calon anggota dewan atau parpol peserta pemilu. Ia berharap pemilih bisa memilih presiden dan wapres idaman. Pun sebaliknya, jika tidak suka memilih presiden dan wapres, pemilih diharapkan tetap menggunakan hak pilihnya memilih caleg atau partai idamanya.

“Jadi dengan adanya asas tambahan jurdil di era reformasi, pemilih bisa lebih proporsional menggunakan hak pilihnya,” bebernya.

Hari ini KPU Kota Palembang sudah siap menyelenggarakan pemilu 2019 lengkap dengan struktur hingga tingkat PPS. “Semua sudah diangkat dan di SK kan sejak April 2018, khususnya PPK, PPS. Hanya masa jabatan KPU Kota Palembang saat ini saja akan habis di 7 Januari 2019 dan akan digantikan oleh anggota KPU Kota Palembang yang baru,” bebernya.

Karim juga mengingatkan, tahapan penyelenggaraan pemilu saat ini sudah sampai disiapkan semua.

Baik untuk DPD dengan daerah pemilihan untuk satu propinsi, maupun DPR di wilayah masing masing maupun untuk pemilihan presiden.

Saat ini memasuki tahap kampanye September sampai 13 April 2019. Untuk 14,15 dan 16 memasuki masa tenang.

Metode diperbolehkan, rapat terbatas, tatap muka, pemasangan bahan kampanye, iklan dan bentuk lainya. Untuk Capres ada debat nantinya yang ditentukan oleh UU.

Pertemuan terbatas maksudnya dilakukan di rang tertutup bukan di lapangan. Tatap muka, bisa di dalam ruangan dan di luar ruangan. “Ini tidak bisa sesuka hati dilakukan, tapi harus melakan pemberitahuan kepada KPU dan pihak kepolisian.

Soal alat peraga kampanye kini marak. Hanya diperbolehkan di posko, tempat terbatas. Tidak boleh dipasang di gedung pemerintah, rumah sakit, gedung pendidikan, juga tiang listrik, pohon dan tiang telepon.

Bagi pasangan calon dan parpol yang mau rapat terbuka umum kampanye hanya boleh dimulai dari 23 Maret sampai 13 April 2019. “Jadi kalau di luar tanggal tersebut ada yang melakukan, silakan di laporkan,” bebernya.

Hal lain perlu dicermati, alat peraga kampanye lain seperti Jilbab, peci dan lainya yang harga per pcs tidak lebih Rp. 60.000 tidak dikategorikan money politik. Tapi jika lebih dari Rp. 60.000 per pcs dikategorikan pelanggaran dan money politik.

“Silakan dilaporkan di Banwaslu yang punya kewenangan mengawasi,”jelasnya. (*)

Teks/Editor : Asih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *