Warga Miskin Belum BPJS Segera Lapor

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Bagi warga miskin yang belum memiliki karti BPJS hendaknya segera melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan kartu BPJS. Pemerintah Sumsel telag menganggarkan dana sebesar Rp. 56 miliar untuk mengintegrasikan program Jamsoskes Sumsel Semesta ke BPJS Kesehatan, karena terhitung 1 Januari 2019 kartu Jamsoskes tidak berlaku lagi dan diganti dengan BPJS.

Dana tersebut dibagi menjadi dua. Anggaran sebesar Rp 50 miliar digunakan bagi warga yang sudah terdata di Dinas Sosial untuk ditanggung biaya bulanan BPJS Kesehatannya.

Sementara dana sebesar Rp 6 miliar dianggarkan untuk proses transisi.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini menjelaskan selama proses transisi integrasi BPJS Kesehatan, masyarakat dipastikan tetap mendapat pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

“Terutama untuk layanan gawat darurat. Jadi, ketika menerima pasien gawat darurat yang tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit langsung menghubungi Dinsos setempat untuk memberikan rekomendasi terhadap pasien tersebut,” kata Lesty saat diwawancarai Sabtu (15/12).

Lanjutnya, untuk Pasien langsung mendapat kepesertaan Mandiri selama satu bulan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat. Setelah satu bulan, pasien akan didaftarkan sebagai peserta PBI APBD. Selama proses tersebut, sambung Lesty, pihaknya memastikan tetap mendapat pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

“Kami terus mematangkan teknis pelaksanaannya. Nanti sekitar 19 Desember mendatang akan ada pertemuan lagi. Terutama masalah pendataan warga yang belum mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, jumlah warga Sumsel yang bakal ditanggung ke dalam PBI APBD diperkirakan sebanyak 2,6 juta jiwa.

“Datanya sedang difinalisasi. Mana yang akan ditanggung. Mana yang bisa mandiri. Pemda juga kami dorong untuk mengimbau warganya yang msuk kategori mandiri untuk memenuhi kewajibannya melunasi BPJS Kesehatan,” terangnya.

Ia mengungkapkan warga miskin yang selama ini belum dicover BPJS Kesehatan juga diharapkan melapor ke Dinas Sosial setempat.Agar bisa dimasukkan ke PBI APBD,” tutupnya.(*)

Teks : Fuad
Editor : Asih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *