Pemprov Sumsel Gelontorkan Rp 56 Miliar untuk Jaminan Kesehatan

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Kantor Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu BPJS kesehatan meresmikan Kantor Kedeputian baru, Jum’at (11/1). Peresmian tersebut secara simbolis oleh Direktur Untuk BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dan Gubernur Sumsel Herman Deru.

Dengan diresmikan kantor baru, maka Kantor Kedeputian Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu BPJS kesehatan yang beralamat di Jl.R.Sukamto 8 ilir aja berpindah ke Jl.Kol.H.Burlian Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang. Diharapkan lokasi baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan peserta JKN-KIS saat berkumpul ke Kantor BPJS guna melakukan urusan administratif.

“Dengan berpindah kantor, diharapkan dapat meningkatkan kinerja demi mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) dan juga meningkat kepuasan peserta di Kantor Cabang Palembang,” harap Fachmi.

Dijelaskannya, Kedeputian BPJS Kesehatan membawahi tiga Provinsi yaitu Sumsel, Babel dan Bengkulu. Terdiri dari enam kantor cabang BPJS kesehatan yakni Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Bengkulu, Curup, Pangkal Pinang.

“Jumlah Fasilitas tingkat Pertama 1.285 Faskes yang terdiri dari Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Keluarga dan Dokter gigi dan faskes rujukan tingkat lanjutan sebanyak 108 faskes terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah, Swasta dan klinik,” bebernya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri peresmian kantor kedeputian BPJS kesehatan mengatakan, sebagai putra daerah dirinya sangat bangga bahwa BPJS di Sumsel baru berani membangun kantor setelah menampakkan pelayanan yang baik, jika dulu diawal-awal mereka belum membangun kantor setelah pelayanan dan kesadaran masyarakat sudah mulai membaik juga meningkat baru mulai berdiri.

Mudah-mudahan dengan adanya kantor ini, diharapkan pelayanan dan sosialisasi agar menjadi lebih baik. Dengan begitu Sumsel akan dikenal dengan Provinsi Universal Health Coverage (UHC) yang mencover semua penduduk.

“UHC baru dua Kabupaten yang tercover, sisanya masih sisa sedikit. Target minimal 95 persen. Kurangnya akan kita gelontorkan dana dan dibagi secara porsi daerah masing-masing. Insyaallah enam bulan akan tertutup,” papar HD.

“Pemprov Sumsel gelontorkan dana sebesar Rp 56 miliar untuk masa transisi terlepas dari proses program Jamkesda sekarang beralih ke Jaminan Kesehatan Nasional Sumsel Bersatu (JKN-SB),” tambahnya.

Ditempat sama, Irma Suryani selaku wakil DPR RI komisi IX dari partai Nasdem menyampaikan bahwa gunanya BPJS kesehatan sangat penting bagi masyarakat, artinya ketika pasien membayar premi Rp 25.500 berarti sudah mencover keseluruhan, seperti contoh Operasi jantung pasti harus memasang ring, satu ring harganya Rp 150 juta rupiah itupun tidak mungkin satu dipasang. Dia bayar hanya Rp 25.500 untuk kelas III, artinya manfaatnya sangat luar biasa.

“Tetapi masyarakat belum mempunyai kesadaran kesehatan.Ketika sakit baru mulai mendaftar atau baru membayar lagi, ketika mau bayar itu pasti ada tenggang waktu 14 hari. Gunanya untuk mengontrol supaya tidak telat membayar. Yang perlu ditekankan adalah kedisplinan dan kesadaran untuk diterapkan kepada masyarakat bahwa komitmen kesehatan itu sangat penting,” terang Irma.

Menurut Irma, Untuk di Sumsel tingkat kesadaran kesehatan masih sangat jauh, bukan saja BPJS, Dinas Kesekolah namun BPOM itu perlu ditekan untuk menggerakkan mem-backup kesehatan masyarakat, karena makanan tidak sehat di Sumsel banyak seperti tahu, mie, dan makanan jajanan Jamput di sekolah-sekolah yang memakai formalin, zat warna dan bahan pengawet lainnya, Ini sangat berbahaya dan harus dikedepankan.

“Saya minta di komisi IX agar BPOM di perdayakan dan disupport melalui didaerah BPOM memiliki laboratorium keliling agar kesehatan masyarakat bisa tercover,” paparnya.

Teks : Herwanto
Editor : Sarono PS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *