Sukses 100 Hari Mengakar Arus Bawah

HD MY Butuh Fokus SDA

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Meski belum genap 100 hari kerja pasca dilantiknysla HD-MY sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. Setidaknya langkah konkrit membela kaum akar rumput sudah mulai bersemi. Tinggal langkah nyata sebagai lanjutan dan PR besar sesegera mungkin fokus mrlakukan pembenahan sekor pemanfaatan SDA Sumsel masih banyak terbengkala.

Merujuk data BPS, beberapa daerah terkategori maju tapi masih mengalami tekanan hebat birokrasi dan sistem SDM belum selaras diantaranya, MUBA, OKU, Lahat dan OKU Selatan. Sedangkan wilayah terkategori relatif tertinggal pun masih ada seperti Empat Lawang, PALI, MUratara dan Pagaralam. Untuk wilayah terkategori maju tumbuh cepat diantaranya OKI, Muara Enim, Banyuasin dan Palembang. Untuk kategori daerah berkembang cepat OKI, Muara Enim, Banyuasin dan Palembang.

Mencermati kondisi ini, Koordinator Forum Masyarakat untuk Kemajuan Sumsel (FMKS) Aziz Kamis, usai melakukan gelar rapat bersama 16 anggota FMKS lainya (7/1) membeberkan,
menuju 100 Hari pasca dilantiknya HD- MY, ia menilai faktor leadership telah mampu membuka harapan bagi masyarakat Sumsel. HD MY telah berupaya keras untuk mewujudkan program yang pro rakyat.

Misalnya, pertama, tegas melarang angkutan batubara melintas di jalan umum.

Kedua, pengaktifan  kembali P3N. Ketiga, mengintegrasikan Jamsoskes ke program JKN-KIS atau BPJS bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu tanpa menghambat proses pengobatan di lapangan.

Keempat, Sumsel mulus dengan pembangunan bidang infrastruktur untuk memperbaiki ruas jalan provinsi secara bertahap dengan target tahun 2020 total tidak ada lagi rusak.

Kelima, perbaikan program sekolah gratis secara simultan. Keenam, program pengembangan kawasan KEK Tanjung Api-Api.

Ketuju, penyelesaian aset-aset Sumsel termasuk sriwijaya FC yang masih terus membutuhkan stimulasi berkesinambungan.
Pihaknya melakukan kajian terhadap kinerja 100 hari Gubernur, bukan sekedar adanya
tradisi sosial politik dari kalangan masyarakat, melainkan untuk menjaga komitmen kemajuan dan kesejahteraan rakyat Sumsel.

Untuk mensejahterakan rakyat tidak saja fokus pada pembenahan pgogram yang sudah jalan. Akan tetapi juga diperlukan pemimpin yang mampu mengolah kekayaan SDA
secara arif dan bertanggungjawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Dalam aspek ini, FMKS berharap agar adanya perubahan dalam arus utama pembangunan yang selama ini lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam tambang yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) menuju pengembangan sumberdaya alam yang
dapat diperbaharui seperti pertanian (pangan) dan industri pengolahan berbasis pertanian.

Oleh karena itu diperlukan tencana tata ruang yang kondusif untuk merealisasikan
Sumsel sebagai Lumbung Pangan. Selain itu, pembangunan energi di Sumsel diharapkan lebih terfokus pada pengembangan industri energi yang mampu mengolah sumber energi primer menjadi energi final. Untuk itu diperlukan perubahan dalam tata kelola sektor energi di Sumsel yang lebih prioritas pada pengembangan industri energi, bukan kepada kegiatan eksploitasi tambang.

Sumsel Maju untuk semua, ini merupakan komitmen Gubernur bahwa pembangunan
akan dilaksanakan secara merata, hal ini telah tergambar dalam APBD 2019, dimana
telah terjadi peningkatan dari Transfer Provinsi ke Kabupaten/Kota. Hanya saja, FMKS
berharap difokuskan pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan
pengangguran. Tidak bagi rata (proporsional) melainkan melihat tipologi berdasarkan
pengelompokan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi dan
rata-rata PDRB.

Termasuk kewajiban gubernur terdahulu yang belum terselesaikan dengan adanya kewajiban
pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota, ini pun patut bangga menjadi bagian komitment Gubernur untuk membayarnya.

Meski begitu, FKMSS mengharapkan gubernur tidak saja berfikir sebatas itu, namun seyogyanya lebih mengkaji dan mendalami mengapa dan bagaimana terjadinya kewajiban yang tertunda tersebut.

Termasuk juga melakukan kajian legalitas dan atau perhitungan ulang mengenai manfaat.

Dalam tata kelola pemerintahan, pihakya menangkap kesan bahwa 100 hari ini HD masih bersifat personalty, belum institutionality.

Namun di luar kebiasan, sebagai kepala daerah baru biasanya langsung mengganti jajarannya, HD terlihat relatif mentaati Peraturan penggantian Kepala Dinas 6
bulan setelah dilantik. Ini layak diacungi jempol.

Termasuk komitmen nyata keberpihakan HD kepada petani bagi FMKS cukup menarik karena HD ingin mengaplikasikan kebijakannya di OKUT tentang pembelian beras petani yang didistribusikan kepada ASN (Jaminan harga atas hasil panen petani).

Hingga pengembangan pariwisata, dengan membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Ini layak disiingkronkan antara pasar wisata religi, pasar wisata olahraga, dan wisata alam, dengan memperhatikan kondisi akses menuju destinasi di wilayah tersebut.

Dengan begitu, kehidupan sosial masyarakat Sumsel yang agamis dan berbudaya dapat dimasyarakatkan dengan baik dalam setiap destinasi wisata. (*)

Teks/Editor : Asih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *