17 Februari Batas Akhir Pindah Memilih

SWARNANEWS.CO.ID, BATURAJA | Jadwal mengurus surat pindah memilih pada Pelaksanaan Prmilihan Umum tahun 2019 yang akan di gelar pada Rabu 17 April 2019 mendatang mengalami perubahan dari pemilu sebelumnya.

Yang mana pada Pemilu tahun 2019 ini batas akhir paling lambat tanggal 17 Februari 2019 atau dua bulan sebelum pelaksanaan hari H.

“Masih ada waktu 7 hari lagi,  bagi masyarakat yang akan pindah memilih,  yakni tanggal 17 Februari 2019,” jelas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Peninjauan Rudi Hartono didampingi Ledi Diana Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat saat usai menggelar Rakor Pemutakhiran Data Pemilih dengan PPS Se-Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Minggu (10/2) sore.

Hal ini disampaikan ke PPS kata Rudi, agar masyarakat tau, bahwa layanan pindah memilih tersebut harus diurus dari sekarang. Tidak bisa seperti pemilu yang lalu.

“Dulu pemilu sebelumnya, pindah memilih yang menggunakan formulir A.5.KPU itu 3 hari sebelum hari H masih bisa,  Pemilu 2019 harus sudah di urus dari sekarang,” kata Rudi.

Ledi Diana menambahkan, pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang kalau ada yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk segera melapor ke PPS di desa masing-masing.

“Nantinya pemilih yang belum terdaftar akan di data dan di masukan kedalam daftar pemilih khusus (DPK)  yaitu pemilih yang menggunakan KTP,” sambung Ledi.

Sementara itu Ketua KPU OKU Naning Wijaya membenarkan bahwa layanan pindah memilih pada Pemilu tahun 2019 ini,  lebih awal dibanding dari pemilu sebelumnya.

“Tujuannya yang pertama untuk mengetahui berapa jumlah pemilih pindahan tersebut, sebab pada pemilu kali ini,  setiap TPS diatur dalam Undang-Undang jumlahnya tidak lebih dari 300 mata pilih,  karena pemilih pindahan tersebut berpengaruh terhadap logistik surat suara di TPS,” kata Naning.

Disinggung bagaimana kalau ada masyarakat yang mau pindah memilih sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan, Naning menjawab pihaknya menunggu petunjuk dari KPU RI.

“Aturannya sudah jelas bahwa batas waktunya tanggal 17 Februari 2018, 60 hari sebelum hari H, kalau memang ada yang akan pindah memilih diatas tanggal itu,  kami belum bisa memutuskan, bisa atau tidak,  dan tunggu instruksi atau petunjuk dari pusat,” jelasnya.

Diuraikannya, ada beberapa katagori atau alasan masyarakat pindah memilih,  diantaranya bekerja diluar domisili,  sedang menjalani hukuman, sedang belajar atau sekolah, menjalankan tugas pada pemungutan suara, bencana alam.

“Bisa juga yang bersangkutan Sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit, dan  pindah domisili,” urai Naning.

Diharapkannya,  seluruh jajaran penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan (PPS)  dapat mengakomodir pemilih pindahan (DPTb),  atau pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.

“Rekapitulasi DPK dan DPTb di tingkat KPU Kabupaten,  tanggal 17 Februari 2019 mendatang, diharapkan PPS dan PPK dapat menyelesaikan tahapan tersebut,” harapnya.

Dengan demikian nantinya, baik itu pemilih yang belum terdaftar maupun pemilih pindahan tahap 1 sudah terakomodir dan valid.

“Sebagai catatan bagi PPS,  cek terlebih dahulu nama yang belum terdaftar tersebut di Web KPU, kalau belum terdaftar dimana pun maka pemilih tersebut masuk dalam DPK,  tapi kalau sudah terdaftar di daerah lain maka yang bersangkutan masuk dalam DPTb,” pungkasnya.

Teks : Vandea
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait