Komersialisasi Mulai Menjangkiti Pendidikan Usia Dini

Ijazah PAUD Tidak Wajib
Lembaga SD Prioritaskan Guru Bermutu

Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ternyata masih banyak disalah artikan. Tidak saja ada sejumlah lembaga SD masih sibuk menekankan wajibnya ijazah TK/PAUD untuk bisa memasuki jenjang SD. Bak ajang gayung bersambut, sejumlah lembaga pendidikan TK/PAUD pun menyambut dengan euforia seolah-olah mengenyam pendidikan dini (TK/PAUD) itu, menjadi kewajiban sekaligus sasaran ladang mengkomersialisasikan dunia pendidikan anak usia dini.

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Lantas siapa yang bakal disalahkan dalam hal ini?. Penelusuran Swarnanews ke sejumlah lembaga PAUD swasta di Palembang, sempat membuat mata terbelalak, lantaran melototi beberapa brosur untuk masuk ke lembaga ini membutuhkan biaya tinggi.

Tidak kurang dari Rp. 5 jutaan biaya meliputi beberapa stel baju, tas, hingga satu set peralatan sekolah dan uang bangunan plus SPP bulan untuk satu bulan pertama.

Padahal, saat Swarnanews mencoba melihat lebih dekat fasilitas di dalam gedung. Hanya sebatas area ruang bermain, kelas belajar dan kolam renang berukuran sedang dengan kedalaman setengah meter, sebagai penunjang area permainan mingguan.

Sementara area out bond, dan lapangan sekolah pun belum dimiliki oleh sekolah PAUD yang dikunjungi Swarnanews dan enggan diwawancarai pengelolanya dengan alasan harus izin pemilik utama masih di luar kota.

Beberapa PAUD lain sempat dipantau biayanya tak jauh beda di kisaran Rp. 3 juta hingga Rp.5 jutaan.

Mirisnya lagi, biaya tahun ke-2 pindah ke TK B. Wali siswa masih harus menambah biaya baru sekitar Rp. 2 jutaan. Jika tidak, tidak bisa melanjutkan ke TK B. Sehingga keluhan ini sering dilontarkan para wali siswa berharap biaya masuk sekolah dini bisa ikut dikontrol pemerintah.

“Saya dengar kalau TK itu memang tidak wajib. Tapi pas tanya ke sekolah SD, mereka tidak mau menerima siswa bacanya belum lancar dan ditanya selalu, dari TK mana dan harus menunjukkan ijazah TK. Nah, ini bagaimana. Saya berharap ada sosialisasi jelas dari pemerintah, jika memang tidak wajib TK itu, artinya lembaga SD jangan memgungkit soal ijazah. Kalau belum lancar baca, itu tugas guru SD. Jangan anaknya ditolak tidak bisa masuk SD, padahal syarat masuk SD usia memenuhi 7 tahun,” beber Tiara, mengaku tidak jadi menyekolahkan anaknya ke salah satu SD swasta tahun lalu lantaran belum lancar membaca dan ijazah TK hanya ijazah TK informal di lembaga masjid.

Ia mengaku banyak ibu lain mengeluhkan hal ini. Terpaksa ia menyekolahkan anaknya lrbih dahulu ke TK resmi untuk bisa masuk SD di tahun ajaran baru tahun 2019 ini.

Ia berharap, kasus seperti ini tidak terjadi dengan para orang tua lainya. Pemerintah, ia harapkan bisa jeli mencermati pertumbuhan biaya masuk TK saat ini makin mahal. Padahal fasilitas diberikan dari tahun ke tahun masih sama tidak bertambah.

Tiara juga meminta pemerintah, memperhatikan lembaga SD agar menyiapkan guru siap menerima siswa dengan baik. Termasuk mengajari membaca semaksimal mungkin hingga bisa.

“Saya geram juga, sebab ada guru SD memaksa anaknya kursus di luar jam pelajaran dengan guru tersebut, dengan bayaran Rp. 100.000 sampai Rp.150.000 per bulan. Sedangkan pembelajaran di sekolah tidak dimaksimalkan. Padahal baru kelas 1. Ya, kalau begitu, apa tugas guru selama belajar di jam sekolah,”beber Tiara.

Penyakit Komersialisasi Harus Dipangkas

Ki Edi Susilo, Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan.

Luar biasanya animo pendaftaran sekolah TK/PAUD memang sudah dimulai sejak awal tahun hingga Mei biasanya. Sehingga kesan tingginya kebutuhan masyarakat semakin mencolok.

Bahkan ketakutan akan beberapa sekolah sudah full tutup kuota sebelum Mei, membuat masyarakat semakin gencar berlomba mendaftar di sekolah idaman. Sehingga image lembaga sekolah mahal kini menjadi hal lumrah, padahal di satu sisi masih banyak pihak menjerit mahalnya biaya tersebut.

Padahal menurut Ki Edi Susilo, merupakan Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan saat diwawancarai Kamis (21/2), menegaskan.

Sesungguhnya ini merupakan barang publik, yaitu layanan yang harus disediakan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Jika pendidikan diprivatisasi, maka hanya sebagian kecil masyarakat, khususnya mereka yang mampu membayar pendidikan saja yang bisa mengakses.

Padahal, setiap anak negeri ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada negeri ini.

Dijelaskan Ki Edi, kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh rata-rata tingkat pendidikan warganya, bukan hanya oleh sekelompok kecil elite yang memiliki akses pada modal dan kekuasaan.

Pendidikan menjadi sarana akselerasi paling cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok menengah.

“Sekalipun pemerintah sudah berusaha menyediakan pendidikan dengan kurikulum standar, layanan tersebut belum bisa menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan. Atau masyarakat menginginkan adanya kurikulum dengan penekanan khusus seperti penguatan agama, mengingat pelajaran agama yang diajarkan di sekolah negeri terasa kurang,” ujarnya.

BACA JUGA  Pembangunan Pabrik NPK Pusri Disoal

Ditambahkanya, keinginan orang tua untuk menjaga moral dan karakter melalui pengajaran agama menjadikan sekolah berlabel Islam di daerah perkotaan laris manis. Kondisi perkotaan memang berbeda dari daerah pedesaan dimana anak-anak masuk sekolah umum pada pagi hari dan sore harinya mereka masuk madrasah diniyah.

Di perkotaan, jika orang tua ingin mendidik anaknya dengan ajaran Islam yang memadai, maka opsi yang dipilih lazimnya adalah memasukkan anak ke sekolah Islam.

Sayangnya, sekolah berbasis agama yang sebelumnya diniatkan sebagai lahan dakwah kini mulai dijangkiti penyakit komersialisasi.

Guru SD Ditatar Ulang, Kearifan Lokal Dikembangkan

PAUD sekarang memang menjadi booming di perkotaan, lantaran ketidakmampuan para orang tua dalam membagi waktu dan mendidik anaknya.

Direktur Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan (Puskais-Bijak) Sumsel, Afriantoni.

“Padahal, jika anak dibiarkan alami tumbuh di masyarakat tidak masalah, justru malah bagus,” ujar Direktur Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan (Puskais-Bijak) Sumsel, Afriantoni, (21/2).

Tetapi faktanya, marak muncul praktek penjualan tubuh illegal anak anak, termasuk pelanggaran HAM bagi perkembangan anak santer dibicarakan mass media. Belum lagi, beragam tindak kekerasan terhadap anak menjadi sebab para orang tua tidak percaya dengan lingkungannya saat ini.

Jadi, munculnya komersialisasi PAUD tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ini juga menjadi bagian dari peran masyarakat dalam bidang pendidikan.

Tetapi ada yang masih kurang, perhatian terhadap lingkungan di masyarakat.

Ini tugas para pemangku kebijakan, pemerintah dari level Rt sampai level tertinggi bupati walikota di wilayah masing masing.

Perlu dikembalikanya keaslian budaya dan kelokalan yang dapat membuat anak bisa bermain berinteraksi bersama dan belajar hidup bersama di lungkungan masing masing.

“Ya, bukan hidup menghadap handphone atau layar komputer main game setiap hari, ini bahaya bagi perkembangan sosial anak dan pola pikir generasi kedepan,”timpalnya

Bersekolah bagus, menghidupkan lingkungan bermain, fasilitas umum untuk anak anak bermain juga sangat dibutuhkan.

Hanya saja, ia berpesan untuk lembaga sekolah, persoalan mewajibkan anak lulus PAUD untuk masuk SD ini yang harus dikritisi.

“Anak itu bila sudah siap secara emosional bisa langsung SD tanpa melalui TK atau PAUD. Jadi jangan sampai ijazah TK menjadi syarat multak dan mengikat itu yg tidak boleh,”tegasnya lagi.

Untuk guru SD, ia berharap pada lembaga instansi terkait juga lembaga menaunginya, seharusnya lebih banyak ditatar ulang, diberikan pelatihan penerapan konseling atau psikologi sehingga pendekatan guru cenderung dengan emosi dan hati saat mendidik anak SD bukan mengandalkan rasio kecedasan semata.

Guru harus memetakan potensi anak di awal masuk dengan berorientasi kemampuan anak, bukan mengejar mata pelajaran atau buku ajar.

“Sikap guru kepada anak harus tetap sama. Sambil terus mendorong anak supaya belajar dan bisa. Atau guru melakukan privat secara berkala,”bebernya singkat.

PPDB SD 2019, Tidak Wajib Berijazah PAUD

Menyikapi fenomena berkembang, beberapa proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah tingkat SD akan dibuka pada awal bulan Juli mendatang mengaku siap tidak mewajibkan ijazah PAUD.

Penerimaan siswa baru untuk SD mematok usia 6-7 tahun ini menurut Kepala Sekolah SDN 205 Palembang, Sunaryo S.Ip usai dibincangi Swarnanews, di ruangan, Selasa (19/2) menegaskan.

“Bagi anak yang telah berusia minimal 6 tahun sudah bisa diterima masuk SD. Sesuai dengan arahan pemerintah umur 6 tahun anak sudah bisa didaftarkan masuk ke sekolah dasar,” ujarnya.

Sunaryo mengatakan, untuk masuk Sekolah Dasar berdasarkan dengan umur bukan melampirkan ijazah Paud atau taman kanak-kanak (TK). Jika umur sudah mencapai enam tahun keatas, walaupun tidak TK pihak sekolah akan menerima.

“Sesuai aturan keputusan Pemerintah ijazah TK atau Paud tidak begitu diwajibkan. Terpenting anak tersebut bisa mau belajar,” terangnya.

Sementara syarat-syarat untuk masuk Sekolah diantaranya harus berdomisili dekat sekolah, Umur Minimal enam tahun, akte kelahiran dan mengisi formulir pendaftaran.

“Tahun ini, SDN Palembang menerima murid baru sebanyak 112 murid dibagi menjadi empat kelas, jadi rata-rata per kelas 28 orang,”jelasnya. Semuanya diharapkan bisa masuk lancar dan tidak diwajibkan membawa ijazah TK.

Dihimbau, kepada orang tua, jika ingin mendaftarkan anaknya masuk sekolah di sini, nantinya akan disampaikan melalui pengumuman di dinding sekolah terkait
Penerimaan murid baru tahun ajaran 2019,” pungkasnya.

Zulinto: Ijazah Tidak Wajib dan Biaya harus Dibantu

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, H Ahmad Zulinto.

Di tempat berbeda, wacana ijazah menjadi salah satu syarat masuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2019, harus melampirkan ijazah Taman Kanak-Kanak (TK) atau
Pendidikan anak usia dini (PAUD) dibantah tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, H Ahmad Zulinto, usai dibincangi Swarnanews, Selasa (19/02).

BACA JUGA  Pacu Pasar Tradisional sebagai Pemicu Stabilisasi Harga Lokal

Ia menegaskan, apabila umur anak tersebut sudah mencapai enam tahun wajib diterima di sekolah tersebut

“Untuk penerimaan SD tidak ada persyaratan bahwa anak yang tidak menyelesaikan di PAUD dan TK tidak bisa melanjutkan ke tingkat SD. Saya tegaskan sebenarnya tidak ada,” jelasnya

Menurutnya, bagi sebagian kalangan hal ini tidak ada masalah khususnya kalangan mampu. Namun, hal itu akan menjadi masalah bagi masyarakat yang memiliki garis ekonomi ke bawah. Pasalnya, masuk TK memperlukan biaya yang cukup besar.

“Pada prinsipnya pemerintah mencanangkan wajib belajar. Bagi anak-anak yang tidak mampu, namun usianya telah memenuhi persyaratan wajib untuk sekolah, tidak ada alasan ijazah TK atau atau tidak, Apabila cukup umur wajib untuk sekolah,” kata Zulinto.

Untuk tahun ajaran baru kali ini pihaknya masih menggunakan sistem masuk SD yang lama.

Soal peraturan 2016 akan diberlakukan dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Sebab biaya untuk memasukkan anak ke TK dengan anak SD, jauh lebih besar biaya TK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulinto mengungkapkan, jika aturan tersebut diterapkan dikhawatirkan banyak anak-anak yang tidak mampu.

Makanya, pemerintah Kota Palembang sudah mengimbau kalau ijazah TK itu bukan suatu persyaratan, sebab TK merupakan tempat bermain belum dituntut untuk belajar berdasarkan kurikulum.

“Tidak ada syarat khusus untuk masuk SD kecuali hanya diseleksi berdasarkan usia saja,” tegasnya.

Selain itu, mengenai melonjaknya uang pendaftaran untuk masuk TK atau Paud, Zulinto menerangkan, bahwa sifat pendidikan ini untuk membantu, jika PAUD tersebut menetapkan harga tinggi, itu bisa dilihat fasilitas-fasilitas apa yang akan diberikan.

“Apalagi, ia memberikan kelebihan fasilitas, namanya yayasan, jadi Disdik kota Palembang tidak bisa mampu masuk ke sana untuk menekan mereka, tetapi hanya menghimbau bahwa adanya PAUD dan TK itu untuk membantu masyarakat anak pra- sekolah dalam kelompok bermain untuk kegiatan bermain,” paparnya

Jika harus menetapkan harga tertinggi, ia meminta supaya berpikir bagaimana cara untuk bisa membantu masyarakat.

“Artinya, sifatnya membantu, tetapi kalau swasta itu kebijakan dari yayasan. Saya rasa fasilitas dan cara mengajar mungkin berbeda dari PAUD lainnya. Saya ingatkan kita di sini membantu masyarakat,” pungkasnya.

Jika merujuk pada UU RI Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidkan Anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (4) menyebut Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (*)

Maksimalkan Literasi di Semua Wilayah

Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru juga mengingatkan semua pihak untuk memperkuat bidang pendidikan dengan membudayakan membaca dan memperkokoh literasi semua lapisan.

Ini ia contohkan dengan memberikan apresiasi pada pelajar dan guru di Kota Pagar Alam yang kompak dalam menumbuhkan semangat membaca.

Dia menyarankan ada keseimbangan membaca buku konvensional dengan buku elektornik  yang ada dunia maya.

“Kota Pagar Alam ini banyak melahirkan tokoh yang penting. Karena itu kedepan harus ada generasi yang memiliki kemampuan yang lebih menonjol. Tertera dalam prasasti kota Pagar Alam,” imbuhnya.

Dalam Safari Gerakan Sumsel Membaca “Menuju Sumsel Cerdas”  bersama duta literasi Sumsel Hj Percha Leanpuri  bersama siswa SMU se Kota Pagar Alam betempat  di SDN 74 Model Kota Pagaralam, Kamis (21/2).

Herman Deru menambahkan, duta literasi Sumsel Hj Percha juga dapat dijadikan contoh bagi generasi melenial di Sumsel sebagai anak muda yang pernah menjadi anggota DPD RI termuda di usia 22 tahun.

“Namun contoh saja tidak cukup. Yang lebih penting semangat anak anak muda ini  untuk terus belajar jauh lebih penting,” tandasnya. (*)

Teks : Asih, Herwanto, Fuad
Editor : Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait