Rute-rute Baru, Kebutuhan Mendesak dan Dilema Mendadak

Komplek Perumahan Butuh Akses Mendesak
Rute Pengumpan jadi Dilema Mendadak

 

Kebutuhan transportasi umum bagi wilayah yang sedang berkembang seperti Palembang, memang tidak bisa ditawar lagi. Wilayah-wilayah baru pinggiran kota seperti perumahan pun hari ini sudah mulai menuntut kebutuhan akan angkutan umum identik dengan murah meriah mudah. Meski, di satu sisi, dilema baru mulai muncul sejak sepekan terakhir, dengan adanya ‘bagi-bagi kue’ (istilah-red) rute melalui penerapan integrasi LRT-Trans Musi (TM) dan Damri, lantaran dinilai tidak efektif dan banyak menuai protes masyarakat.

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Penelusuran Swarnanews sejak beberapa bulan terakhir hingga sepekan terakhir, cukup mencengangkan. Moda angkutan umum, Trans Musi notabene menjadi ikon angkutan massal nyaman, murah kini malah memiliki persoalan serius. Selain waktu tunggu para penumpang di halte masih cukup lama antara 15 menit hingga 30 menit bahkan sampai satu jam untuk rute rute jauh yang selama ini terjadi. Sejak sepekan terakhir malah makin ruwet dengan diprogramkanya ‘integrasi LRT,Trans Musi dan Damri’.

Rute Trans Musi biasanya membawa penumpang dari Km 12 – Pasar 16. Kini harus berhenti dan menurunkan semua penumpangnya di halte Simpang Polda. Selanjutnya penumpang akan diteruskan dengan Trans Musi arah Bukit disambungkan ke LRT ke tujuan akhir pasar 16 Ilir.

Kondisi inilah membuat jam antri tunggu di halte makin lama. Lantaran di halte Simpang Polda terjadi penumpukan penumpang dengan sebelumnya.

Bisa dibayangkan, bila dalam satu bus Trans Musi berisi 100 penumpang. Semuanya harus turun di halte sama, dan menanti kendaraan Trans Musi umpan selanjutnya yang terkadang juga sudah penuh sesak.

Fenomena ini juga terjadi di Halte Trans Musi Cinde, yang mengangkut penumpang dari arah Jakabaring, terpaksa harus diberhentikan di halte Cinde semunya, dengan maksud penumpang bisa memanfaatkan moda LRT menuju tujuan akhir.

Saat Swarnanews berbincang dengan salah satu penumpang Irwati (35), mengaku bosan dengan jam tunggu lama ini.

“Saya sudah lama menunggu di Halte Talang Kelapa 20 menitan untuk naik TM. Berharap hemat dan nyaman, tapi pas sampai di Polda semua disuruh turun dan melanjutkan dengan bus berikutnya, saya bingung. Sudah ngejerin waktu supaya cepat, malah diulur-ulur. Ya, kalau cuma mau belanja nggak papa, santai, tapi saya ini ditunggu travel dek, mau mudik sejam lagi. Ini molor terus busnya. Jadilah dek sekali ni aja, enak naik angkot kecil saja,” keluh Irwati Senin (04/2).

Keluhan serupa dilontarkan, Erwan (53) mengaku kesal lantaran tidak nyaman harus transit dengan bus bahkan dianjurkan naik LRT. “Saya kan cuma mau ke 16 Ilir, tapi disuruh nyambung naik LRT. Repot nian dek. Kito nak cepet, bukan nak jalan-jalan. Kito ni banyak bedagang, bisnis bukan jalan-jalan. Kalau perlu ada angkutan umum sikok dari komplek rumah kito sampai 16 Ilir. Idak repot. Aku paling malas pindah pindah,”kata Erwan dengan raut wajah sedikit cemberut.

Saat disinggung soal pemberlakuan integrasi LRT-Damri-LRT. Erwan mengaku senang, tapi lebih cocok diperuntukkan rute panjang ke Jakabaring juga ke Indralaya.

“Kalau cuma ke 16 Ilir, tidak usahlah. Cukup satu jalur saja. Aneh, jarak tempuh hanya 4-5 kiloan, tapi naik angkutanya sampai 3 kali. Meski karcis satu. Tapi pussing, repot apalagi bawa anak, bawa barang. Jangan disamaratakan. Lama-lama masyarakat bosan ,”imbuhnya.

Ia malah berharap, moda angkutan umum bisa masuk ke komplek perumahan hingga ke lokasi tujuan dengan satu transportasi.

“Soal LRT kalau menjangkau dari depan lorong rumah saya, saya juga mau. Tapi ini kan hanya di tengah saja, untuk ke situ juga jauh. Apapun alat transportasinya, masyarakat ini penting murah cepat dan menjangkau lokasi,”tukas Erwan.

Sopir Angkot Tuntut Masuk Perumahan

Tidak saja, masyarakat pengguna Bus Trans Musi berharap banyak bisa menjangkau semua wilayah.

Moda transportasi angkot (angkutan kota) jurusan Pal 5-Ampera, Talang Betutu juga angkot kawasan Jakabaring, berharap bisa diperluas rutenya masuk ke wilayah perumahan, seperti Perumahan Prumnas Talang Kelapa, Maskerebet, Mata Merah dan Tegal Binangun, merupakan perumahan padat penduduk namun belum dijangkau oleh angkutan umum

Sejumlah sopir di Palembang diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah perkampungan yang ada di Palembang.

 

Mereka berharap ini bisa menjadi perpanjangan integrasi program satu kesatuan yang baru saja dimulai LRT, Damri dan Transmusi.

Jemaat Sopir Angkot Jurusan KM 5 dan Ampera saat dibincangi (02/2) lalu mengatakan.

“Saat ini pemerintah gencar melakukan sosialisasi mengunakan transportasi umum untuk mengkoneksikan angkutan umun dengab LRT, ini langkah baik namun harus melibatkan semua unsur, ya, termasuk kami ini,” Ujarnya yang ditemui saat ngetem di Jalan Kolonel H. Burlian.

Diterangkan Jemat, untuk menghemat biaya operasional, terkadang para sopir angkot harus masuk ke jalan pemukiman seperti angkot Palima masuk ke Jalan Talang Ratu karena biasanya penumpang ada yang mau bepergian. Ini merupakan upaya jemput bola kami para supir pada penumpang, sebab di jalur utama sudah banyak pakai Trans Musi. Kami berharap, seperti angkot Pal 5 bisa masuk ke jalur pemukiman,” ungkapnya.

Sementara itu, Andre Sopir Angkot Talang Betutu menjelaskan upaya jemput bola ini merupakan langkah yang efektif untuk mencari penumpang mengingat di era online ini sudah banyak moda transportasi.

“Transportasi umum seperti angkot ini kan ada istilahnya mengangkut penumpang tradisional seperti ibu- ibu ke pasar, anak sekolah, dan penumpang lainya. Jadi kalau ada penambahan wilayah trayek bisa masuk ke perumahan iyu akan sangat membantu para sopir dan usaha angkot ini tetap jalan,” jelasnya.

Senada dengan para sopir angkot lainya, Jauhari sopir angkot di wilayah Jakabaring menuturkan perlu adanya kecocokan semua layanan transportasi publik.

“Penambahan akses angkot ke wilayah – wilayah komplek dan perkampungan memang harus dilakukan mengingat sekarang ini masyarakat mau yang praktis,kalau bisa mobil angkutan sudah ada di depan gang atau komplek selain efektif hal ini juga meringankan penumpang. Saya yakin angkutan online bisa kalah saing, kalau angkot boleh masuk perumahan. Masyarakat bisa hemat, sopir pun senang.

Kami berharap ada upaya khusus dari pemerintah untuk memaksimalkan angkot sebagai transportasi umum yang cepat, ramah dan berkualitas,” bebernya.

Akses ke Perkampungan Sudah Mendesak

Pengembangan trayek baru sebagai solusi melayani jumlah penduduk padat di pinggiran kota, komplek perumahan hingga perkampungan, di Kota Palembang didukung oleh Ahmad Bastari salah satu pengusaha angkutan umum di Kota Palembang.

“Kami mendukung bila ada upaya pemerintah untuk memberikan akses perluasan trayek yang dari jalan protokol ke jalan perkampungan dan kompklek,” ungkapnya.

Hal ini akan sangat memudahkan masyarakat. Menurut Ahmad dengan adanya penambahan trayek ini dapat membantu meningkatkan penghasilan para sopir. Di sisi lai juga membantu masyarakat untuk mengkases transportasi publik.

Ketika ditanya seberapa ideal akses angkutan umum dari pemukiman warga ke halte, Ahmad menjelaskan paling jauh harusnya hanya 500 meter dari akses perumahan. Apalagi sekarang sudah banyak moda transportasi umum yang menjadi pilihan, seperti gojek, ojek hingga layanan online lainya.

Namun, ia menilai angkot memiliki kelebihan tersendiri seperti harga murah, menjangkau jalan protokol dan lebih familier karena sopirnya bisa lebih banyak dikenali dibandingkan online.

“Sejak awal kami menghilangkan citra negatif angkutan umum, sekarang berbenah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Palembang,” ujarnya.

Siapkan Trans Musi Masuk Kampung

Sebagai Kota Palembang kini tengah berbenah menuju kota Internasional, tidak saja sanggup menyiapkan program sport tours level dunia. Pemkot melalui Dinas Perhubungan pun siap memboyong angkutan umum Trans Musi menjangkau wilayah komplek perumahan.

Ini sangat diperlukan untuk mengimbangi kebutuhan kota metropolis yang sedang berkembang dan memiliki banyak kemajuan pesat, baik di bidang teknologi maupun sarana dan prasarana.

Sudah sewajarnya ada banyak pola pelayanan dan fasilitas-fasilitas umum untuk mempermudah akses bagi masyarakat bepergian di kota Palembang.

Saat ini, untuk jumlah rute-rute angkutan kota (Angkot) di Palembang ada 14 rute. Yakni terdiri dari angkot Tangga Buntung, Km.5, Lemabang, Perumnas, Way hitam, Bukit, Sekip, Plaju, Kertapati, Talang Betutu, Gandus, Musi Dua, Kalidoni, dan sebagainya.

Kondisi ini menurut Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang, Kurniawan melalui Kabid TJR, Indra saat dihubungi Swarnanews Selasa (5/2), mengakui akan mengakomodir kebutuhan angkutan massa.

Menurutnya, untuk penambahan dan pengurangan rute -rute angkot sampai saat ini belum ada penambahan.

“Sampai saat ini, penambahan dan pengurangan rute-rute arus kendaraan belum ada, total masih rute lama ada 14 rute,” ujarnya.

Namun saat disinggung soal desakan para sopir dan masyarakat agar komplek perumahan juga pinggiran bisa dilalui angkot dan dilakukan penambahan rute. indra mengaku siap dan berjanji bakal memperlebar layanan angkutan umum ke perumahan.

“Kita akan bicarakan lebih lanjut nanti, tidak hanya angkot akan dibahas. Trans Musi pun akan disiapkan menjangkau wilayah perumahan.

“Bulan ini kita akan kedatangan Bus Trans Musi lagi dari pusat. Nanti akan kita bagi, perumahan kita harapkan juga bisa dijangkau. Sedangkan penambahan rute angkot, nanti akan kita bahas,” jelasnya singkat.

Untuk kendala, pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak memungkiri memang ada.

Salah satu penyebabnya, banyaknya operasional angkutan berbasis online yang merusak pelayanan angkot. Sehingga banyak sopir angkot yang mengeluh karena sepi.

“Semenjak ada pelayanan online di kota Palembang penumpang menjadi sepi, karena banyak yang beralih ke gojek dan grab . Sopir angkot banyak mengeluh,” pungkasnya.

Ia berharap dengan adanya peningkatan layanan ke pemukiman bisa meningkatkan minat memaksimalkan angkot. Sebab potensi transportasi semakin hari semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Butuh 35 Unit TM
Direktur Operasional SP2J H. Anthony Rais.

Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), H. Anthony Rais, S.Si didampingi Manager Riset dan Development, Among Nata Putra, saat dibincangi (04/02) menjelaskan. Untuk mengurangi jam tunggu di halte Trans Musi dari rata rata 20 menit menjadi 5 menit. Pihaknya bulan ini akan mendatangkan sekitar 15 unit lagi bus Trans Musi untuk dioperasionalkan.

Total kebutuha sebenarnya 35 unit kurangnya. Namun sudah diajukan ke Pemkot bahkan propinsi. Namun belum bisa dikabulkan semuanya.

“Jadi total operasional saat ini baru 130 unit,” imbuhnya.

Sebagai pihak operator TM (Trans Musi) menghusung motto Nyaman dan Aman, mengakui kebutuhan transportasi unun sudah sangat mendesak, diharapkan kedepan bisa mengurangi pengguna kendaraan pribadi seperti di negara maju lainya.

Anthony mengakui masih butuh duduk bersama dengan semua pihak membicarakan ini. Salah satu persoalan muncul saat ini adanya perubahan integrasi LRT, TM dan Damri masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Mulai halte terlalu kecil khususnya halte feeder seperti di Simpang Polda dan Cinde. Juga kerugian waktu lama bagi penumpang lantaran harus pindah moda. Hingga kendala tehnis lain, ribet, hujan, banyak dikeluhkan penumpang lanjut usia.

“Kita berharap ini juga harus terus dievalusi Dishub dan semua pihak. Jangan sampai masyarakat jadi kapok trauma naik TM lantaran macet dan ribet,”imbuhnya.

Target jangka panjang, perlu mencontoh negara maju seperti Turki dan negara lain berbasis rel semua akses pemukiman.

Meski investasinya mahal, namun jangka panjang manfaatmya sangat dirasakan. Bus memiliki waktu operasional terbatas secara keekonomian. Sedangkan rel bisa digunakan untuk jangka panjang.

Nah, tahap awal berharap adanya layanan maksimal TM, bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Sebab percuma moda umum ditingkatkan, namun aturan penggunaan kendaraan pribadi tidak ada. Juga dinilai tidak efektif.

Perlu diketahui saat ini, load factor TM rata rata di bawah 50 persen. Hanya AAL-OPI saja load factornya mencapai 50 persen lebih. Sisanya di bawah 50 persen. Padahal idealnya 80 persen supaya tidak merugi.

“Jadi persoalan angkutan umum ini memang serius dan harus ada kebijakan populis semua pihak.Termasuk kepemilikan kendaraan pribadi harus diatur agar angkutan massal bisa maju layaknya negara berkembang lainya,”bebernya lagi. (*)

Teks : Asih, Herwanto, Fuad
Editor : Asih
Foto : Asri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait