Kenaikan Harga Gas Rumah Tangga Disoal

BPH Migas akan Croscek Langsung SP2J
PGN Masih Harga Lama

 

Kenaikan harga gas alam untuk Rumah Tangga (RT) di bawah operasional Jaringan Gas (Jargas) PT. SP2J diberlakukan sejak awal 2019 lalu mengundang kontroversi. Satu sisi pihak SP2J mengaku pantas menaikkan. Di sisi lain pihak BPH Migas menegaskan masih butuh keputusan tepat memberlakukan hal itu.

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Pihak SP2J saat ditemui Swarnanews, Senin (4/2) mengaku, kenaikan harga gas sudah secara resmi mereka sosialisasikan jauh hari. Sehingga kenaikan di awal 2019 dirasakan hal lumrah lantaran harga gas di hulunya memang sudah naik.

Direktur Operasional PT. SP2J H. Anthoni Rais.

Direktur Operasional PT. SP2J H. Anthoni Rais didampingi Manager Riset and Development Among Nata Putra menjelaskan, harga gas hulu (tempat eksplorasi milik K3S seperti Medco, Pertamina, Chonoco) sudah mengalami kenaikan.

Ia menjelaskan, dulu, harga jual dari hulu 2,73 US/MMBTU tertuang di kontrak tahun 2009 dengan Medco dan Kementrian ESDM. Dimana pihak SP2J tinggal mengelolanya saja untuk melayani 3.311 pelanggan. Dimana harga hulu ini ditetapkan langsung oleh Dirjen Migas.

Dengan harga hulu sebesar 2,73 US, akhirnya ditetapkan harga hilirnya oleh BPH Migas sebesar Rp. 2.710 per meter kubik untuk kontrak dari tahun 2009 sampai 2015.

Nah, di tahun 2015, keluar Kepmen ESDM Nomor 3328/2015 menerangkan, aset kementriam ESDM yang dikelola oleh badan usaha dialihkan ke PGN dan Pertamina Persero. Tujuanya untuk mempercepat pengembangan jaringan lantaran beberapa daerah di wilayah propinsi lain dinilai tidak jalan.

Namun, SP2J sebagai salah satu BUMD merasa mampu dan tidak ada kendala pengelolaan sejak kontrak 2009. Sehingga SP2J Palembang tetap ngotot meminta pada pihak kementrian tetap bisa mengelola jargas.

Ternyata, tahun 2015 juga, harga gas hulu mengalami kenaikan dan ditetapkan ESDM harga hulu sebesar 4,73 US per MMBTU. Otomatis harga gas di hilir (pasaran) akan mengalami kenaikan, namun di tahun 2015 itu juga pihak SP2J tidak menaikkan harga gas di hilir dan masih memberlakukan harga gas lama Rp.2.710 per meter kubik. Dimana posisi SP2J saat itu juga diminta menyerahkan pengelolaanya ke PGN, namun pihak SP2J masih ngotot berupaya mempertahankan diri untuk bisa mengelola jargas, dengan alasan aset jargas yang dimiliki SP2J sudah cukup besar, sehingga secara keekonomian lebih efektif jika dikelola sendiri.

“Saat itu SP2J sudah diskusi terus dengan PGN, tapi tidak pernah dapat kesepakatan,” ungkapnya.

Hingga akhirnya tahun 2017 keluar lagi Kepmen ESDM Nomor 2460/2017 menerangkan pengalihan tidak lagi diarahkan ke PGN, namun dialihkan ke Pertamina. Dengan dalih mencontoh kerjasama Pertamina dengan. PT. Petro Prabu Prabumulih.

Berdasarkan Kepmen 2017 inilah, akhirnya pihaknya melakukan penandatangan kontrak kerjasama dengan Pertamina pengelolaan aset DP2J dengan fee 100 persen SP2J, tapi jika ada pengembangan jaringan, maka fee tidak lagi 100 persen, namun 70 persen untuk SP2J sebagai pihak operasional dan maintanance.

Nah, saat tandatangan dengan Pertamina tahun 2017. Jatah gas dari kontrak penjualan sudah ditandatangani SP2J dengan Medco sejak tahun 2009 belum habis sehingga harga gas hilir belum naik dan masih menggunakan harga gas lama. Baru habis jatah itu saat akhir 2018 alokasinya.

BACA JUGA  IPC Gebrak Efektivitas Pelabuhan Sungai Lais

Akhirnya sepakat, SP2J mengalihkan ke Pertamina untuk melakukan kontrak selanjutnya dengan Medco. Posisi SP2J sejak saat itu hanya sebagai pengelola dan maintanance.

“Makanya baru kita berlakukan kenaikan harga gas hilir pelanggan sejak awal 2019. Harga untuk RT 2 sebesar Rp. 7.125 per meter kubik dan RT 1 sebesar Rp 4.750 per meter kubik,” jelasnya.

Menurutnya pelanggan bersyukur, sebab harga itu masih jauh ekonomisnya dibandingkan pemakaian gas tabung 12 kg sudah mencapai harga Rp. 180.000 per tabung.

SP2J juga berdalih, harga tersebut juga sudah diberlakukan oleh pihak PT. Petro Prabu sejak tahun 2017 lalu di 30.000 KK. ” Padahal logikanya, gas di Palembang lebih mahal dari di Prabu karena distribusinya lebih jauh,” imbuhnya.

Menanti Gas Satu Harga Segera Diberlakukan

Manajamen SP2J tak henti berharap, rencana bakal diberlakukanya gas satu harga di semua wilayah bisa secepatnya terealisasi. Sebab jika ada selisih harga, pemerintah akan menanggung semuanya. Sebab dijamin harganya lebih murah dibandingkan tabung 12 kg.

Disinggung soal eksistensi pemerataan jargas oleh SP2J. Pihaknya sangat optimis, bisa melebarkan jaringan wilayah yang membutuhkan.

Saat ini total pelanggan gas SP2J sudah mencapai 6.700 pelanggan. Tahun 2018 sudah mendapat progres tambahan sebanyak 4.315 pelanggan baru sudah diplanningkan Pertamina dan ESDM di wilayah Plaju SU semua dengan pembagian fee 70 persen dan 30 persen Pertamina.

Untuk tahun 2019 masih kerjasama dengan Pertamina. SP2J mentargetkan penambahan aset jargas senilai Rp. 21 Miliar dari penyertaan modal APBD Pemkot Palembang untuk 9.500 pelanggan.

Sebanyaj 1.500 pelanggan di wilayah I (Karang Jaya, Bukit Lama), 2.000 pelanggan ( Wilayah II, Kemang Manis, Bukit Lama), 3.000 pelanggan (Wilayah III, Kelurahan Bukit Baru dan Bukit Lama). Sebanyak 3.000 pelanggan untuk wilayah IV (Sukabangun, Sukajaya dan Talang Aman).

Menurutnya, untuk membangun jaringan gas, tidak bisa sembarangan. Tidak saja investasi pipa besar yang mahal.

“Kalau pipa yang kita bangun melalui kawasan jalan utama seperti Soekarno Hatta, kita juga kena pajak jalan negara, jumlahnya bisa mencapai Rp. 300 jutaan. Oleh sebab itulah benar benar harus dikaji lokasi,” imbuhnya.

Ia berharap, kedepan masyarakat bisa mendapatkan layanan jargas secara merata sehingga mampu meningkatkan daya beli yang lebih.

Gas PGN Masih Harga Lama

Sementara itu, salah satu warga pelanggan gas alam Abadi (69), warga Perumahan Sukarami Indah Km 9 saat dibincangi mengatakan, saat itu pihaknya dihubungi oleh manajemen PGN  melalui sejumlah RT yg ada di wilayah tempat tinggalnya.

“Mereka proyeknya sekaligus berkelompok, tidak perorangan. Makanya waktu pertama kali PGN datang ke komplek kami, sekitar lima tahun lalu, penawarannya ke seluruh RT di perumahan kami. Bukan satu per satu namun langsung berkelompok,” jelas Abadi.

Saat itu memang banyak yang menolak warga, karena mereka takut meledak. Tapi karena ada warga yg sudah terlebih dulu memasang dan aman-aman saja, akhirnya warga RT banyak yg masang.

BACA JUGA  PUSRI Baru Bersiap Relokasi dan Konversi

Biaya pasang awal dulu sekitar 3,5 juta dan boleh dicicil dua kali. Sekarang setiap bulan kami hanya membayar sekitar Rp 60-80 ribu perbulan. Belum ada kenaikan sampai sekarang.

“Sementara, sewaktu kami pakai tabung gas 12 kg, biaya yang kami keluarkan waktu itu Rp 120 ribu. Malah sekarang sudah Rp 130 ribu. Tapi kalau gas alam kami ini sudah lima tahun harganya sejak digunakan, belum ada kenaikan. Tergantung pemakaian bulanan,” bebernya.

PGN Belum Dapat Izin Naikkan Harga

Sales Area Head Palembang, Makmuri.

Menyikapi perkembangan harga gas akhir-akhir ini tetap disikapi optimis oleh PT. PGN dengan melakukan blanded harga.

Menurut Sales Area Head Palembang, Makmuri, dengan posisi PGN di bawah Pertamina saat ini akan memudahkan pihak PGN bisa bersinergi lebih baik.

Soal harga, diakui PGN memang tidak menaikkan harga dan masih menggunakan harga lama Rp. 2.725 per meter kubik.

Penetapan harga menurut Makmuri, menjadi kewenangan regulator BPH Migas. “PGN hanya punya hak mengusulkan jika akan menaikkan harga,” ungkapnya.

Namun sampai saat ini belum ada aturan menaikkan harga. PGN masih menggunakan harga lama.

“Kalau mau dilihat riil, PGN memang paling murah saat ini harganya,” imbuh Makmuri.

“Sebenarnya kita juga sudah usulkan naik. Tapi pemerintah belum mengizinkan naik,” tegasnya.

Disinggung soal fokus 2019, Mahmuri memberikan kabar baik. Tahun ini akan ada program baru VINA, merupakan program jaringan gas yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi pergerakan UKM.

“Saat ini masih dalam proses pembahasan. Baik dana maupun tehnis. Kita tunggu saja mbak, kita berharap dengan program ini akan ada kebijakan baru lebih pro ke UKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Mengenai program pengembangan jaringan PGN, sampai hari ini juga masih menunggu kabar baik, sehingga masyarakat juga harus lebih sabar,”ujar Makmuri.

BPH Migas Warning Kenaikan Harga

Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal.

Menyikapi disparitas harga gas antara pihak PGN masih menggunakan harga lama dan SP2J sudah menggunakan harga baru, membuat BPH Migas harus mengeluarkan warning.

Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal saat dibincangi Swarnanews (7/2) menegaskan, menaikkan harga gas dengan keputusan sendiri menurut aturan tidak boleh.

Soal harga menurutnya, berhak menentukan BPH Migas.

“Mereka boleh mengusulkan dahulu tapi tidak boleh menaikkan sepihak,” tegasnya.

Dengan adanya disparitas dan perbedaan harga di lapangan inilah, membuat pihaknya Jumat (8/3) hari ini berencana memanggil ke Jakarta para pihak operator penugasannya yaitu PT Pertamina bekerjasama dengan SP2J dan akan dilakukan klarifikasi ke para pihak tersebut

Ia menjelaskan harga jargas rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan BPH Migas melalui sidang komite. Setelah terlebih dahulu BPH Migas milakukan survey ke lapangan dan public hearing.

“Kalau SP2J mau menaikkan harga tetap harus melalui mekanisme yang sudah diatur oleh BPH Migas. Tidak boleh menetapkan sendiri,” imbuhnya lagi.

Jadi aturannya jelas tidak boleh menaikkan harga sepihak. Harus sesuai aturan yang dibuat BPH Migas.(*)

Teks/Editor : Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait