Menyalahi Etika, Minta Bawaslu Usut 5 Kepala Daerah

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Puluhan pendukung Calon Presiden 02 Prabowo – Sandi yang tergabung dalam masyarakat demokrasi menggelar aksi meminta pihak Bawaslu Sumsel untuk mengusut dugaan pendukung 5 (Lima) Kepala Daerah di Sumatera Selatan terhadap calon Presiden Petahana Jokowi-Ma’ruf Amin

Hal itu disampaikan Koordinator Aksi Ruben Alkatiri, saat melakukan orasi di depan Halaman Kantor Bawaslu Sumsel, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya, hal tersebut telah menyalahi prosedur dalam etika. Sesuai aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terutama pada pasal 281 yang mengatur tentang ketentuan cuti dan PKPU nomor 23 tahun 2018, di mana disebutkan dalam pasal 62 bahwa kepala daerah yang menjadi tim pemenangan harus melakukan cuti serta Perbawaslu No 33 Tahun 2018.

“Seharusnya kepala daerah harus melakukannya cuti terlebih dahulu, sebelum menyatakan dukungan kepada presiden tertentu, secara etika itu tidak pantas,” jelasnya.

Sementara itu, koordinator lapangan (Korlap), Yan Hariyanto menambahkan, bahwa dalam konteks demokrasi setiap kepala daerah harus patuh terhadap arahan dan aturan presiden, termasuk wajib mendukung program-program pemerintah pusat, tapi harusnya dapat dibedakan antara dukungan dan program.

“Untuk Itu kami dari masyarakat demokrasi, meminta Bawaslu Sumsel segera memanggil kepala daerah yang terindikasi melakukan dukungan tersebut, jika tidak ditindak lanjuti kami akan gelar aksi lebih besar,” kata ketua Garda Api Sumsel ini.

Menanggapi dari aksi tersebut, Anggota komisioner Bawaslu Sumsel, Samsul Alwi menyampaikan, bahwa sebelumnya pihaknya telah telah mendapat laporan dari Bawaslu RI untuk menindak lanjuti aduan dari masyarakat tersebut, dan pihaknya berjanji dalam beberapa hari akan secepatnya menyikapi laporan tersebut.

Diketahui 5 kepala daerah yang terindikasi mendukung Capres Pertahanan tersebut yaitu, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, Bupati Oku Timur Cholid Mawardi, Bupati Oku Selatan Popo Ali, Wakil Bupati Oku Selatan dan Ketua DPRD Oku Selatan.

Adapun tuntutan dari aksi ini adalah :
1.Periksa dan adili sejumlah pejabat kepala daerah diatas secara jujur dan transparan

2.Beri sanksi yang tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran

3.Mendagri segera pecat kepala daerah atau pejabat daerah yang telah terbukti bersalah.

Teks : Herwanto

Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait