CSR Biar Bermanfaat, Ini Kata Sekda OKI

SWARNANEWS.CO.ID, KAYUAGUNG | Kehadiran perusahaan-perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kabupaten dan masyarakatnya.

Salah satunya, dapat memberikan efek atau dampak terhadap kehidupan sosial dan lingkungan khususnya kepada masyarakat di sekitar perusahaan melalui CSR.

Agar hal ini lebih terarah, Sekretaris Daerah (Sekda) OKI, Husin menginstruksikan agar segenap Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten OKI untuk lebih serius dan konsentrasi penuh, berdiskusi untuk menyusun program-program kemitraan yang difokuskan pada penanganan permasalahan.

“Untuk itu, kepada segenap pimpinan perusahaan sebagaimana diatur dalam Perbup nomor 10/2018 agar perusahaan ini wajib memiliki kantor di OKI. Hal ini agar lebih mudah berkoordinasi dan komunikasi,” kata Husin, pada Rakor CSR di Kayuagung, Rabu (20/03).

BACA JUGA  Inilah 90 Orang PPK se- Kabupaten OKI Siap Sukseskan Pilkada

Selain itu, menurutnya, untuk lebih memudahkan koordinasi, pada 2015 lalu telah dibentuk Forum CSR PKBL OKI yang selanjutnya diperkuat dengan Perda nomor 2/2017 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan bina lingkungan.

“Program-program ini diharapkan dapat menambah sinergitas antara pemerintah dan perusahaan untuk bersama membangun Kabupaten OKI. Kami menyadari bahwa perusahaan juga telah banyak membantu pemerintah untuk meningkatkan dan mengatasi masalah masyarakat melalui berbagai bidang,” tuturnya.

BACA JUGA  Tak Mau Jadi Sasaran KPK, Pengelolahan BMD Harus Tepat Sasaran

Di samping permasalahan-permasalahan ini, sekda OKI juga menegaskan agar segenap perusahaan ini dapat lebih memperhatikan lingkungan dan sekitar wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya karhutla.

“Terkhusus perusahaan yang memiliki izin lokasi dan lahan HGU seperti yang disekitarnya ada lahan gambut, agar selalu fokus pada pencegahan dan selalu berkoordinasi terkait pembukaan lahan dengan masyarakat agar tidak terjadi lagi karhutla di masa-masa mendatang,” tegasnya.

“Tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan LSM di samping pihak berwajib untuk bersama mengawasi atau mengontrol dengan konstruktif dan profesional,” imbuh dia.

Teks : Elisa

Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait