Kembalinya ‘Teratai Putih Kampung Baru’ Imbas Kebijakan Publik Gagal

SK Gubernur 2001 Perlu Dibahas Bersama
Selum Ada Sosialisasi sejak Penutupan

SWARNANEWS.CO.ID PALEMBANG | Eks Lokalisasi Kampung Baru yang berlokasi di Km 8 Palembang, hingga kini masih beroperasi meski secara diam-diam. Padahal kawasan tersebut telah ditutup resmi oleh mantan Gubernur Sumsel H Rosihan Arsyad melalui SK Gubernur Sumatera Selatan No. 273/200 DINKESOS tahun 2001, tentang Penutupan Kawasan Lokalisasi Teratai Putih. Kondisi inilah membuat banyak pihak menilai kebijakan ini masih gagal dan butuh duduk bersama semua pihak mendapatkan solusi tepat.

Meski dalam faktanya, belum lama ini, jajaran BNNP Sumsel bersama Satpol PP, Satres Narkoba Polda Sumsel, jajaran TNI AD, Polisi Militer AD dan Dinas kesehatan, melakukan penertiban serta razia gabungan di lokalisasi Teratai Putih Kampung Baru. Merupakan razia gabungan yang dipimpin Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Jhon Turman, melakukan penyegelan terhadap Lokalisasi Teratai Putih Kampung Baru dan empat Diskotik. Tampaknya masih butuh keseriusan lanjutan agar lokalisasi ini benar-benar tidak beroperasi lagi.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, Senin (18/3/2019) mengatakan, kalau DPRD Sumsel akan membahas masalah masih dibukanya lokalisasi Kampung Baru Teratai Putih dengan Gubernur Sumsel H Herman Deru.

“Sudah ada SK Gubernur yang menyatakan bahwa Kampung Baru itu sudah ditutup, kenapa tidak dipatuhi. Apalagi sekarang letaknya bukan lagi di pinggir kota, melainkan sudah masuk tengah kota, sudah semestinya tutup,” tegas Chairul.Untuk itu, pihaknya akan membicarakan lebih lanjut dengan gubernur, apa saja yang telah tertuang dalam SK Gubernur sebelumnya hendaknya ditindaklanjuti dengan serius.

Butuh Sanksi Tegas

Di sisi lain, Masih dibukanya eks lokalisasi Teratai Putih Kampung Baru, menurut Dr Andreas Leonardo SIP MSi, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya, Selasa (19/3/2019), menunjukkan, kalau SK Gubernur Sumatera Selatan No. 273/200 DINKESOS tahun 2001, tentang Penutupan Kawasan Lokalisasi Teratai Putih lalu, gagal diimplementasikan. Minimnya pengawasan, tidak adanya sosialisasi, hingga sanksi yang tidak diterapkan, menjadi penyebabnya.

Selama ini, boleh jadi tidak ada SDM dari pemerintah daerah yang mengawasi pelaksanaan SK Gubernur tersebut. “Aparat seperti Pol PP, hingga dinas terkait semacam kecamatan hingga kelurahan, tidak memberikan pengawasan secara ketat, makanya eks lokalisasi Teratai Putih itu masih tetap beroperasi hingga sekarang,” ujar Dosen FISIP Unsri tersebut.

Dr Andreas Leonardo SIP MSi

Di samping itu tidak adanya sosialisasi yang menyatakan kalau kawasan tersebut telah resmi ditutup pemerintah. Sosialisasi ini penting agar masyarakat sekitar maupun pengusaha yang hendak menjalankan bisnis di sana mengetahui kalau kawasan itu tidak lagi beroperasi.

BACA JUGA  Saatnya Merancang Bangunan Bersahabat dengan Cuaca

“Terakhir paling penting, yakni adanya sanksi tegas bagi mereka yang melanggar. Bentuk sanksi ini dapat dilihat dalam SK Gubernur yang telah ada itu,” tegasnya.

Lebih jauh Andreas menjelaskan, pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat serta instansi terkait lainnya, perlu duduk bersama membahas persoalan ini. Apakah perlu untuk membenahi SK Gubernur yang telah dikeluarkan tahun 2001 lalu, terkait persoalan sanksi (jika belum ada) atau membahas persoalan lain yang dibutuhkan terkait hal ini.

Atau jika memungkinkan merelokasi kawasan tersebut ke daerah pinggir kota, dalam satu pulau sendiri seperti di Malaysia yang punya Genting Island. Di sana ada Karaoke, café, resto ataupun PSK. Jadi namanya bisa, Pusat Hiburan Baru Kota Palembang.

“Tapi itu nanti terserah bagaimana hasil pertemuan tersebut dari semua usulan,” tegasnya.

Ada 60-an WTS-Mucikari Patut Diatasi Bersama

Permasalahan masih beroperasional lokalisasi teratai putih atau biasa disebut Kampung Baru yang menjadi efek sosial bagi masyarakat pun diakui Dinsos Kota Palembang belum ada sosialisasi maksimal sejak penutupan.

Hal itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari pihak Dinas Provinsi Sumsel sebenarnya mengajak semua pihak.

Namun dibalik itu pihak Dinas Sosial kota Palembang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembinaan terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di tempat hiburan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian saat di bincangi Swarnanews di ruangannya, Senin (25/3/2019) menyetujui jika semua pihak harus bergerak secepatnya mencari solusi tepat cepat hal ini, agar tidak kembali beroperasi dan meresahkan masyarakat.

Tempat lokalisasi teratai putih atau kampung baru ini sebenarnya kewenangan Dinas Provinsi, karena sudah menjadi tanggung jawab mereka. Namun pihaknya siap membantu semua hal terkait memperbaiki semua kebijakan agar lebih baik lagi.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian.

“Kemarin, pihak BNN provinsi Sumsel telah melakukan razia gabungan bersama TNI Polri, Sat Pol-PP dan dinas sosial. Ditemukan banyak barang bukti seperti alat isap sabu-sabu yang berserakan, tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB), pencurian aliran listrik,” terangnya.

“Pendataan itu langsung dari Satpol-PP. Pihak dinas sosial hanya menyalurkan dan menampung untuk dibina para wanita tuna susila (WTS) itu,” lanjutnya.

Dijelaskannya, terkait sosialisasi yang diberikan atas penutupan lokalisasi teratai putih kepada para WTS itu sebenarnya sampai sekarang belum ada. Dikarenakan tergabung dalam satu komando yakni BNN provinsi Sumsel.

BACA JUGA  Ramai-ramai Dukung Subsidi Angkutan Mahasiswa

“Untuk pendataan di lokalisasi tersebut mencapai 60 orang WTS beserta mucikarinya perlu diatasi bersama. Data tersebut di pegang pihak BNN provinsi Sumsel sebagai membackup. Biasanya akan diserahkan kepada pihak-pihak dinas terkait, termasuk Satpol-PP kota dan provinsi,” terangnya.

Selain itu, pihaknya tidak banyak memberikan statement, dikarenakan bukan dalam ranah Dinas Sosial kota Palembang, hal itu sudah menjadi kewenangan dari Dinas Provinsi Sumsel.

“Kita lakukan sebatas pembinaan untuk disalurkan dan di tempatkan, juga diberikan ketrampilan bagi para WTS. Karena itu tempat dan wilayah Pemkot, maka akan dilakukan Koordinasi dengan pihak provinsi,” pungkasnya.

Ia berharap penanganan tidak bisa berhenti sampai pada pembinaan saja, namun dari semua aspek butuh diselesaikan secara pas dan terarah juga terkoordinir.

MUI Siapkan Sidang Komisi Fatwa

Prof. Aflatun Muchtar

Persoalan beroperasinya Teratai Putih Kampung Baru Km 8 menurut Ketua MUI Sumsel Prof. Aflatun Muchtar tidak bisa dinilai main-main. Terlebih itu sudah pernah diatur penutupannya melalui SK Gubernur era Rosihan Arsyad. Artinya sudah diseriusi pemerintah.

Nah, jika faktanya hari ini kembali merebak lagi, ini tidak bisa diputuskan satu pihak, namun harus duduk bersama.

Termasuk MUI Sumsel tidak bisa asal bicara mengeluarkan statment di media atau dengan pihak manapun. Namun harus diputuskan dulu resmi melalui Komisi Fatwa MUI.

“Ini kan persoalan sensitif dan serius menyangkut orang banyak. Jika di dalamnya terdapat masalah. Kita harus membahasnya dalam sidang Komisi Fatwa MUI secara resmi, baru nanti kita putuskan statment kebijakan dari pihak MUI, ” tegas Alfatun.

Pihaknya siap menggelar sidang pembahasan ini di Komisi Fatwa. Apalagi jika sudah ada pihak yang mengadukannya ke MUI.

Majelis Komisi Fatwa MUI inilah yang nantinya akan mengkaji bersama tentang bagaimana muncul dan efek juga dampak lain dari berbagai sudut pandang, sebelum akhirnya diputuskan sebuah kebijakan statment tegas hasil sidang Majelis Komisi Fatwa.

“Kita akan tunggu ini, siapapun bisa mengadukan soal ini ke MUI agar secara resmi bisa dijadikan landasan Komisi Fatwa bisa ditindaklanjuti oleh Majelis Komisi Fatwa,” pesan mantan rektor UIN Raden Fatah dua periode ini. (*)

Teks: Mayasari, Hermanto, Asih

Editor: Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait