SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Setelah melaksanakan rapat pleno dan rapat rekapitulasi daftar pemilih tambahan (DPT) diputuskan untuk total sama seperti DPHT2 sekitar 5.877.575 ditambah selisih DBTB yang ada.
Terkait kotak suara rusak, sebenarnya itu tidak ada masalah, karena itu proses dalam memberi surat suara. Jadi surat suara yang di terima dan dilipat itu disortir. Nantinya, sisihkan surat suara yang rusak untuk dimintai ganti di percetakan.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana usai Apel gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019, di Halaman Griya Agung, Jumat (22/3/2019).
“Prosedur memiliki sistem silok dan aplikasi logistic di masing-masing kabupaten dan kota, setelah itu mengirimkan ke KPU Provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, untuk daerah yang susah dijangkau memang banyak di 17 kabupaten kota. Apalagi di musim penghujan sekarang yang tidak menentu seperti diprioritaskan yakni kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muratara, OKU Selatan.
“Seperti TPS yang di gunung dan di perbukitan yang tidak terjangkau. Hal ini sebagai mengantisipasi dan menghimbau KPU kabupaten dan kota untuk membungkus kotak suara dengan plastik walaupun Semua peralatan sudah dibungkus dengan plastik,” paparnya.
Dilain sisi terkait kerawanan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnaen Adinegara mengatakan, Bawaslu pusat maupun Polri sudah memberitahukan indeks kerawanan. Untuk tingkat kerawanan Sumsel dianggap tidak begitu rawan. Sumsel dibawah 10 besar atau diurutan ke-12 dari tingkat kerawanan di setiap provinsi.
“Secara umum dari berbagai pengalaman dan indeks-indeks, yang diteliti itu biasanya penyelenggara maupun peserta dan situasi keamanan Kamtibmas, Sumsel dianggap tidak begitu rawan dalam tingkat nasional,” bebernya.
Walau demikian, anggota yang di libatkan kurang lebih mencapai 7.165 orang personel. Dibantu TNI sekitar 2/3 orang atau sekitar 5000 lebih. Untuk membackup penuh dalam pesta demokrasi 2019.
“Kita sangat mendukung KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara agar masyarakat tidak ada yang takut datang ke TPS. Pada tanggal 17 April kemungkinannya ada kegiatan dan upaya-upaya tertentu untuk menakut-nakuti,” jelasnya.
Dihimbau bagi semua lapisan masyarakat, bahwa TNI dan Polri menjamin kehadiran warga untuk memberikan hak pilihnya.Saat ini untuk ancaman dan kerawanan belum ada, namun kemungkinan perlu diantisipasi dalam konteks pemilu, tutupnya.
Teks : Herwanto
Editor : Sarono PS
