Pemerintah Harus Sebarkan Cara Ideologi Tentang Pancasila

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Tokoh Nasional Mohammad Mahfud MD mengatakan, Untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila, dirinya meminta agar Pemerintah menyebarkan cara ideologi tentang Pancasila.

“Ada kekhawatiran masyarakat bahwa nilai Pancasila telah luntur, sebaiknya Pancasila harus lebih diajarkan lagi, ini bagian dari salah satu tugas Pemerintah juga untuk mengamalkannya kepada masyarakat,” katanya, Rabu (20/3/2019).

Dijelaskannya, Sejak tahun 2011 atau tepatnya 14 tahun setelah reformasi pemerintah telah menyatakan bahwa Pancasila kurang diminati dan dihayati, sehingga timbulah kesepakatan antara pemerintah dan 7 lembaga Negara untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila.

“Sesudah itu pada tahun 2016 dibentuklah unit kerja presiden tentang pemantapan ideologi Pancasila , yang sekarang berubah menjadi badan pembinaan ideologi Pancasila,” ujarnya.

Diungkapkan Mahfud, hal tersebut tujuannya untuk mengangkat agar Pancasila tetap diijadikan pelajaran, karena DPP telah menyiapkan garis-garis besar haluan pembinaan ideologi tentang Pancasila,” Itu yang akan segera disampaikan kepada pemerintah, sebagai pertimbangan agar Pancasila ini bisa disebar luaskan ketengah lini masyarakat, sehingga menjadi kesadaran dan kemauan,” tuturnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2019 ini, dirinya menghimbau kepada masyarakat jangan sampai memecah belah bangsa, karena Pemilu merupakan sarana konstitusi untuk melaksanakan demokrasi dalam memilih pemimpin kedepan.

“Untuk memilih pemimpin itu tidak usah berpecah belah, pilihlah pilihan anda masing-masing, dan yang menang harus diikuti sebagai pemimpin, jika ada kecurangan terhadap pemilu kan ada dewan konstitusinya, segera laporkan saja,” imbaunya.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, Dalam konteks ke Indonesiaan semua warga Negara tidak dibatasi, karena selama republik ini jadi satu, warga Negara tinggal dimana pun tidak ada batasan.

“Sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, kita tidak bisa membatasi para pendatang, karena mereka bagian dari warga Indonesia juga, saya mohon masyarakat Jawa di Sumsel agar berkomitmen pada bhineka tunggal Ika,” harapnya.

“Secara konstitusi kita wajib menjaga itu, karena telah dibangun dalam peradaban yang telah menjadi bagian dan tradisi, Bhineka tunggal Ika tidak sebagai bentuk negara, tapi sebagai simbol kebangsaan antar etnik, jangan sampai integritas Bangsa dapat dinilai dengan uang karena bangsa ini dibangun dengan integritas tinggi,” tutupnya.

Teks : Herwanto
Editor : Sarono PS