Tunggu Respon Cepat Pemprov
Tersandung Harga Gas Beralih ke Batubara
Gula-gula manis yang ditawarkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) yang sampai hari ini masih belum ada kejelasan secara tehnis membuat sejumlah industri wait and see. PT. Pusri Palembang salah satunya masih harus menunggu dan bersiap relokasi. Pasalnya di tahun 2023, perusahaan pupuk tertua di Indonesia kini di bawah holding Pupuk Indonesia ini, menargetkan sudah totalitas mengkonversi bahan bakunya dari gas ke Batubara untuk diproduksi menjadi bahan baku pupuk, sehingga membutuhkan kawasan layak untuk keberlangsungan industri ini.
SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Oleh sebab itulah, Manager Humas PT. Pusri Palembang Hermawan L Sjamsuddin didampingi Manager Pengembangan Djunaidi beberapa hari lalu sangat berharap, surat PT. Pusri ke pusat bisa secepatnya juga direspon Pemprov Sumsel membantu secara tehnis bagaimana seharusnya Pusri bisa mendapatkan keputusan yang pas untuk bisa merealisasikan dengan cepat.
“Sebenarnya kita sudah banyak ditawari lokasi. Termasuk di luar Sumsel. Kita berharap TAA lokasi terdekat dan efisien jika pemerintah bisa secepatnya serius. Kita butuh respon cepat Pemprov. Jika semua sudah jelas TAA bisa jadi alternatif pembangunan pabrik baru karena lokasi pabrik saat ini memang sudah sangat jenuh lantaran sudah padat penduduk,” bebernya.
Pihaknya sejauh ini sudah memiliki pengembangan industri manufaktur Pusri khusus fertilizer Pusri.
“Musi itu sudah dangkal proses keluarnya barang sudah tidak efisien lantaran harus diangkut dengan kapal kapal kecil,” jelasnya.
Tapi itulah, sambung Djunaedi, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah, baik sistem sewa atau bagaimana. “Tehnis ininyalah yang belum jelas sama sekali, sudah lama kita menunggu dan sudah kita minta dari tahun lalu, tapi belum ada jawaban sampai sekarang,” bebernya.
Diakuinya, tidak akan mungkin PUSRI akan terus berdiam menunggu dan tetap di lokasi lama, kondisi dari banyak aspek sudah tidak mendukung lagi.
“Jadi kami harus secepatnya mendapatkan kepastian bagaimana mekanisme tehnis dari Pemprov dan Pusat. Sebenarnya KEK TAA itu menarik, tapi gambaran tehnis sisi prospeknya juga harus jelas dan tidak mengambang seperti saat ini,” terangnya.
Ia berharap dengan masuknya Tri Patria sudah mulai menggarap lahan bisa dibarengi keputusan tehnis lain gambaran prospek di sana sehingga tidak membuat Pusri pindah haluan.
Disinggung soal batu sandungan Pusri saat ini, selain prospek KEK TAA belum jelas tehnis nya. Djunaidi juga bercerita bahwa Pusri masih pusing dengan harga gas masih tinggi mencapai USD 6 plus formula per MMBTU.
Harga ini menurutnya masih sangat tinggi untuk memproduksi harga pupuk notabene digunakan petani.
“Kita sudah minta diturunkan harga gasnya di posisi USD 4 per MMBTU. Karena kita kan juga mendapat penugasan produksi urea pemerintah, sangat tinggi harga gas itu untuk industri pupuk,” imbuhnya.
Jika dihitung sesuai Perpres 2016 dan harga USD 6 per MMBTU. Pusri cukup gusar, lantaran 70 persen biaya tersedot ke produksi untuk pembelian gas. Jadi, jika harga gas tinggi dan harus bayar dengan dolar, maka komponen lain otomatis tergerus.
Sesuai perjanjian, sampai tahun 2023 pasokan gas memang sudah aman. Meski dari sisi harga masih sangat berat.
Tahun 2023 Bahan Baku Beralih ke Batubara
Tahun 2023 menjadi harapan tersendiri bagi pabrik pupuk tertua di Indonesia PT Pusri Palembang ini.
Di tahun itu, manajemen PT Pusri sudah siap menggunakan jatah konversi bahan baku sebelumnya harus diambil dari gas dengan harga mahal, akan berpindah ke Batubara sebagai bahan baku pupuk.
Lha kok bisa? “Iya, bisa, perencanaan sudah kita mulai dari awal Maret lalu. Butuh waktu tiga tahun kedepan untuk sampai pada finalisasi, “jelas Manager Pengembangan Usaha dan Technology PT Pusri Palembang, Djunaidi.
Jadi efektif datenya tahun 2023 sudah bisa dipakai konversi batubaranya. Sebab April 2019 ini sudah mulai studi proyek hilirisasi Batubara antara PTBA dengan pihak Chandra Asri.
Saat ini bahan bakar sudah menggunakan batubara. Nah, tinggal untuk konversi ke bahan baku pupuknya dari batubara. “Kita sedang Join Venture Rencana Kerjasama dengan PTBA, Chandra Asri, Pupuk Indonesia dan PT Pusri,” jelasnya.
“Makanya kita berharap Pusri nanti bisa gabung di KEK TAA, dari sisi pipanisasi ke sana juga kan sudah mulai digarap pihak Pertagas sepanjang 70 kilometer, dengan begitu kerjasama dengan PTBA notabene ada di Sumsel juga lebih dekat,” imbuhnya.
Jika KEK TAA ini juga masih sulit, pihaknya sudah menyiapkan alternatif selain KEK TAA Tanjung Carat, yakni ada kawasan khusus sudah disiapkan di Bangka bisa digabung sekaligus dengan stok poin.
Ada juga lokasi lain yang tidak kalah strategis dan layak, adalah Tanjung Buton, Kuala Tanjung (Dumai Medan dan Batam).
Sejauh ini pihaknya hanya butuh sekitar 200 hektar tahap awal untuk revitalisasi pabrik lama dan industri urea, NPK, Methanol yang nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk industri chemical, oleokimia fertilizer.
Diakuinya, pihaknya sudah pernah ditawari Pemprov di KEK TAA sampai 600 hektar. Namun itu tidak bisa serta merta diambil, akan dilihat dari sisi budgeting yang dimiliki Pusri, sebab yang dibutuhkan pada tahap awal hanya sebesar 200 hektar.
Hemat 30 Persen dengan Batubara
Terobosan Pusri untuk meninggalkan gas sebagai bahan baku bukan tanpa alasan. Selain harga gas yang semakin sulit disetir. Dari sisi efektifitas hasil pun bisa hemat hingga 30 persen dibandingkan menggunakan gas.
“Jadi selain untuk pembangkit, batubara akan digunakan untuk bahan baku. Meski tahap penggunaan nanti belum langsung total 100 persen namun setidaknya akan langsung dicoba hingga 50 persen penerapan konversi nya, ” tegasnya.
Kondisi ini memang sudah mendesak, selain upaya penghematan juga memikirkan kelangsungan bahan baku jangka panjang.
Ia berharap persoalan ini bisa cepat direspon pemerintah. Baik kesiapan KEK TAA masih belum jelas teknisnya, hingga dukungan konversi bahan baku pupuk dari hasil hilirisasi batubara.
Bisnis Karet Pun Siap Ikutan
Harga gas industri yang tinggi, turut pula mempengaruhi bisnis Pabrik Karet yang ada di Sumatera Selatan.
Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, Alex K Edy, Selasa (26/03/2019) mengatakan, kalau isu harga gas tersebut sudah lama mereka dengungkan.
“Kami dari dulu sudah meminta ke pemerintah untuk menggunakan mata uang Rupiah pada pembelian gas alam. Karena dengan memakai Dolar, apalagi ketika kondisi Rupiah-Dolar tidak stabil, akan menyulitkan pengusaha,” ujar Alex yang ketika dihubungi sedang berada di Sumatera Utara.
Sayangnya, hingga kini persoalan tersebut belum menemui titik temu. “Sekarang kami sedang fokus dulu ke harga karet yang masih rendah,” tegasnya.
Pihaknya mengaku siap jika konversi ke batubara bisa menjadi solusi persoalan gas makin melangit.
Tidak Pro Industri, Jual ke Luar Saja
Pengamat Ekonomi Makro, Prof H Dr. Didik Susetyo MSi, Kamis (27/03/2019) menyebut, kalau harga gas akan terus meningkat apabila permintaan tinggi.
Sementara kemungkinan pembelian Gas Alam menggunakan Rupiah, ia menyatakan hal itu sulit dilakukan. Sebab, Indonesia tidak dapat mengolah Gas Alam tersebut menjadi bahan jadi, seperti LPG, LNG, dan lain-lain.
“Makanya, karena kita menjual gas mentah tersebut ke luar negeri, dan kita membeli kembali (impor) ke Indonesia, harganya jadi menggunakan Dolar. Dan, harganya juga mengacu pada tarif internasional. Seperti halnya minyak, batubara, dan lain-lain,” sebut Prof Didiek.
Sementara kemungkinan mengolah Gas Alam sendiri, dikatakan Didiek, itu tergantung pengusaha Indonesia. Karena ini berhubungan dengan profit. Biaya investasi membangun pabrik pengolahan Migas tersebut, tinggi, apakah nantinya sebanding dengan biaya jual yang mereka dapatkan.
“Kalau nanti pasarnya tidak menguntungkan, tidak sebanding dengan biaya investasi yang mereka keluarkan. Jadi lebih baik jual mentah saja ke luar negeri seperti Singapura, Korea, Jepang, atau Negara-negara lain,” sebut Prof Didiek.
Mau Murah Silakan Minta ke Hulu
Terpisah, anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal menegaskan, soal harga industri acuanya adalah harga yang di hulu ditambah tol fee, lalu dihitung secara total dari besaran investasi (capex), biaya operational dan maintenance (opex), ditambah komponen lain seperti country risk, asal sumber dana dari bank atau sumber dana milik sendiri, inflasi, perkembangan saham di negara tersebut, hingga kondisi perekonomian secara makro yang menjadi indikator penting penentuan tarif tol fee gas ke industri.
“Tol fee Ini baru ranah BPH, tapi kalau soal harga pokok mau murah, bukan BPH, tapi dipersilakan ajukan permintaan langsung di hulunya, dalam hal ini ya SKK Migas,” saranya.
Ia hanya mengingatkan, untuk pemberian kompensasi harga gas industri jika tidak salah hanya diperuntukkan bagi industri kelistrikan, fertilizer, petrokimia, kaca dan ban. Namun dalam realisasinya baru digunakan untuk 3 industri, fertilizer pupuk, petrokimia dan kelistrikan.
Persoalan gas industri ini, urusanya B to B. Jadi beda penentuan ya dengan gas rumah tangga biasa.
“Setahu saya Pusri memang minta harga tol fee sebesar 0,758, namun Pertamina Gas (Pertagas) sangat keberatan lantaran harga pokoknya saja sudah berada di atas 1,1, inilah faktanya,” jelas Rizal. (*)
Teks: Asih, Mayasari
Editor: Asih
