Aset Miliaran SPBG di Palembang Mangkrak

Pemkot Segera Panggil BUMD dan OPD
Kran Kerjasama Saatnya Dibuka

 

Setidaknya ada tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di kota Palembang bernilai miliaran rupiah sejak 9 tahun terakhir terbengkalai. Bukan lantaran pasokan gasnya tidak ada, namun manajemen pengelolaan, pasca diresmikan pembangunannya tahun 2010 oleh Kementrian ESDM lalu, belum ada gerakan pemasaran sama sekali alias ‘dianggurin’ saja.

 

SPBG Jalan Subekti Ilir Barat.

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Pantauan Swarna news di lapangan sejak tiga pekan terakhir Maret – April 2019, setidaknya dari tiga SPBG yang nganggur ini (SPBG Kolonel H Burlian, SPBG Jalan Subekti Ilir Barat dan SPBG Kertapati), masing masing memiliki dua dispenser, yang ditaksir nilai investasi per satu dispenser saja bisa mencapai Rp. 1 miliar lebih. Belum lagi ditambah fasilitas tabung besar digunakan untuk stok gas ataupun untuk melayani konsumsi industri, juga fasilitas tambahan lain seperti kantor di masing masing SPBG.

Lebih miris lagi, sepertinya pemerintah tetap mempekerjakan satpam sebagai penjaga aset ‘mangkrak’ ini di setiap SPBU yang digaji sesuai Upah Minimum Regional (UMP) setiap bulannya.

Bahkan, tidak cukup satu orang satpam saja untuk menunggu SPBG ini. Setidaknya ada tiga (3) orang satpam menjaga, lantaran harus bekerja secara shift bergantian untuk mengontrol dan menunggu aset aset SPBG ini selama 24 jam.

Bila dikalkulasikan secara kasat mata, selama 9 tahun menganggur. Berapa besar budget pemerintah tersia siakan untuk membayar tenaga penjaga ini. Selain nilai miliaran rupiah dari aset SPBG yang sudah dibangun dan menganggur bernilai miliaran itu.

Bahkan, hasil pantauan Swarna news di lapangan terungkapnya. Tak sedikit aset SPBG ini yang terus mengalami penyusutan nilainya.

SPBG di Jalan Ki Merogan Kertapati.

Seperti lampu menurut salah satu satpam penjaga SPBG Jalan Kolonel Berlian, Heri saat dijumpai (9/4) lalu, mengakui sudah beberapa kali diganti lantaran rusak dan mati.

Bahkan, kondisi plafound atap penopang rumah Dispenser SPBG pun terlihat sudah mulai jebol dan rapuh. Juga tabung tabung besar tersedia di gudang pun tampak kumuh tak terawat.

Lebih menggelitik lagi kata Heri, ia bersama temanya hanya ditugasi menjaga SPBG. Sementara tugas lain, seperti membersihkan tabung dan tugas lain mengelap atau lainya, tidak dibebankan pada satpam.

“Saya tidak tahu mbak, siapa yang berhak mengurusi ini. kalau yang gaji kami ini setahu saya Pertamina Ritel yang pusatnya di Golf,” sebut Heri dengan nada setengah bingung.

Heri melanjutkan keteranganya, bahwa ia tidak tahu soal hal hal lain selain berjaga saja. Sebab, selama ia kerja di SPBG ini, tidak ada pihak manapun yang datang mengecek atau meninjau.

“Saya cuma diajak kawan kerja di sini, ya itu saja yang saya tahu. Lainya saya tidak tahu menahu,” imbuhnya singkat.

Sempat Populer 2010, Lalu Tenggelam

Pantaun Swarna news tidak berhenti di sini saja. Lantaran program SPBG ini memang sempat populer di tahun 2010. Dimana pemerintah saat itu membagi bagikan konverter kit alat tabung dipasang di setiap kendaraan menggunakan BBG (Bahan Bakar Gas).

Khususnya kendaraan umum dan kendaraan dinas, saat itu sudah diberikan konverter kit gratis. Namun sayangnya, hari ini popularitas itu tenggelam dan belum ada kabar baik lagi.

Malahan, demi menyatakan “kesungguhannya” waktu itu, pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM langsung membangun empat Sentral Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di empat titik di Palembang.

Yakni SPBG Coco R Sukamto (yang menjadi Mother Station (MS), dan tiga lagi Daughter Station masing-masing di SPBG Kertapati Jl Ki Merogan, SPBG Jl Kol H Burlian, dan SPBG Jl Subekti Ilir Barat. Diperkirakan investasi SPBG tersebut mencapai miliaran rupiah.

SPBG R Soekamto yang beroperasi dan hanya 50 kendaraan bisa dilayani per hari.

Kini, dari empat SPBG tersebut, hanya satu yang aktif, yakni SPBG Coco R Sukamto yang dalam sehari nya juga hanya melayani sekitar 50 kendaraan saja. Sisanya, tidak digunakan.

Pantauan Swarnanews, Senin (8/04/2019), ketiga SPBG lainnya terlihat dipasang rantai pengaman. Dan mesin pengisi Dispenser gas yang terdiri dari dua mesin, tampak ditutupi kain. Dan setiap SPBG itu, dijaga oleh satu orang sekuriti yang ditempatkan di ruang yang dijadikan kantor pada SPBG tersebut.

Sekuriti yang dijumpai Swarnanews di SPBG Jl Subekti Ilir Barat, Bonek, mengatakan, kalau dirinya setiap hari menjaga SPBG tersebut. “Kalau kami tidak jaga, mesin ini bisa hilang,” ujar Bonek.

Dia mengakui kalau sejak dibangun, SPBG itu tidak pernah digunakan. “Ada sekitar enam tahun lalu dibangun,” ujarnya. Ia pun tidak mengizinkan siapapun untuk memfoto lokasi tersebut, tanpa seizin dari pimpinannya.

SPBG Belum Ada Kepastian Pasar

Tidak dipakainya tiga SPBG tersebut diakui Arpan, Business unit head SPBG Palembang.

Menurutnya, selama ini SPBG tersebut tidak ada pasarnya. “Dulu program pemerintah ingin memperluas penggunaan bahan bakar gas bagi kendaraan umum. Makanya, langsung saja mendirikan SPBG di Palembang, tanpa melihat kesiapan pasarnya terlebih dahulu. Dan, setelah beberapa kali pergantian walikota di Palembang, SPBG ini belum kunjung dipakai,” sebut dia.

Sementara mengenai kesediaan gas, SPBG ini mendapat pasokan yang cukup dari PT Medco Energy Tbk dengan menggunakan jalur gas milik Pertagas.

Apalagi di SPBG yang kini dikelola Pertamina tersebut, tidak boleh menjual gas untuk industri. Lain halnya dengan SPBG yang dikelola PD Pertambangan dan Energi (PD PDE) milik Pemprov Sumsel. SPBG yang berlokasi di Jl Demang Lebar Daun (tepatnya di belakang SPBU Demang) boleh menjual gas untuk industri.

“Kalau di SPBG Demang itu dikelola swasta, mereka boleh menjual gas untuk industry, di samping juga melayani kebutuhan ritel seperti BBG,” ujar Arpan. Akibatnya, pasar SPBG Demang lebih besar dibandingkan SPBG yang dikelola Pertamina ini. Sementara harga jual BBG SPBG Demang sama saja dengan SPBG Pertamina yakni Rp 4.500 per Liter Setara Premium (LSP).

Arpan, Business Unit Head SPBG Palembang.

Nah, atas dasar hanya diizinkan menjual BBG ritel, SPBG Pertamina akhirnya kekurangan pasar. Untuk itulah, yang dipakai hanya satu, SPBG Coco R Sukamto. Itupun pengisian BBG kendaraan hanya sekitar 50 kendaraan saja perhari, dengan total volume gas yang diisi 500 LSP. Sementara kapasitas SPBG tersebut bisa sampai 15 ribu LSP gas atau sekitar 300 kendaraan sehari.

“Kebanyakan yang mengisi BBG di SPBG Sukamto ini, kendaraan Taksi Blue Bird serta beberapa Angkot Jurusan Pakjo. Tapi kalau Bus Transmusi, mayoritas mengisi di SPBG Demang,” sebut Arpan.

Sebenarnya, sambung Arpan, menggunakan Bahan bakar gas jauh lebih hemat serta ramah lingkungan dibandingkan memakai Bahan Bakar Minyak.

Ia membandingkan, untuk jarak tempuh 150 Km, ketika menggunakan BBM jenis Premium, biaya yang dikeluarkan Rp 150 ribu. Sementara ketika menggunakan BBG dengan jarak yang sama, biayanya hanya Rp 75 ribu. “Hematnya separuh dari memakai BBM,” kata dia.

Namun, diakuinya, BBG belum begitu familiar di masyarakat. Banyak anggapan kalau memakai gas, akan mudah meledak. Padahal, nyatanya denganmemakai BBM pun potensi untuk meledak tetap ada.

Belum lagi, harga converter kit (alat tambahan untuk mengkonversikan gas di mesin kendaraan) yang lumayan tinggi. Saat ini alat baru, mencapai Rp 25 juta. Namun, ada juga tersedia yang seken, harganya sekitar Rp5 juta perunit. Dan alat ini dapat dipasang berdampingan dengan alat BBM. Sehingga pengguna dapat men-switch dengan mudah, jika ingin beralih dari pemakaian gas ke bensin.

“Hanya saja, saat ini pemasangan converter kit dilakukan di Bengkel SPBG Demang. Coba kalau diberikan keleluasaan ada bengkel di SPBG R Sukamto, tentunya akan lebih mudah,” tukas pria berkulit hitam manis itu.

Arpan juga berharap agar pemerintah daerah turut ambil bagian untuk melaksanakan kendaraan wajib BBG bagi kendaraan dinas, sebagaimana yang telah diprogramkan pemerintah beberapa tahun yang lalu. Saat ini, kebijakan tersebut cenderung tidak dipatuhi lagi, makanya tidak seluruh mobil dinas memakai BBG.

“Contohlah di Jakarta yang sejak dua tahun terakhir pemerintah daerahnya sudah menggunakan BBG. Program wajib BBG sudah jalan di sana,” sebut dia.

Bila membandingkan SPB di Prabumulih yang dikelola Pertamina EP, jauh lebih baik di sana dibandingkan SPBG yang ada di Palembang. Pemkot Prabumulih telah mewajibkan seluruh pkendaraan dinas memakai BBG. Dan alatnya pun sudah dipasang di mobil-mobil dinas.

“Tapi karena kota itu kecil, jarak tempuhnya pendek, jadi konsumsi BBG nya juga tidak besar. Namun, kesadaran pemkotnya sudah sangat baik,” kata Arpan.

Saatnya Rangkul Diler, Taxi, Grab dan Leasing

Praktisi Industri Migas sekaligus pengamat pasar BBM-BBG, Heryanto Abidin saat dibincangi Swarna news membenarkan mirisnya kondisi SPBG di Palembang saat ini belum tersentuh kebijakan baru pemerintah pasca dibangun pada 2010 lalu.

Menurut Heryanto, butuh langkah tegas dan kongkrit untuk bisa memaksimalkan SPBG saat ini.

Pertama, membuka kran kerjasama dengan pihak swasta. Contoh, seperti pihak manajemen Taxi Bluebird yang sudah ratusan kendaraan terdistribusi di Palembang untuk menggunakan BBG. “Layangkan kerjasama langsung dengan mereka, sebab sebagian besar Bluebird di Jakarta semua sudah menggunakan BBG. Alangkah baiknya, kota Palembang mengikuti jejak ini, ” ungkap Heryanto.

Selain Bluebird, ajak juga kerjasama dengan pihak Grab, GO-JEK, Taxi Bandara, dan manajemen kendaraan lain. Sampaikan permintaan khusus disertai aturan, agar mereka menggunakan BBG.

Kedua, ajak kerjasama dengan pihak leasing atau lembaga pembiayaan lainya. Supaya setiap kendaraan baru yang akan digunakan bisa diinclude-kan sekaligus skema cicilan untuk biaya konverter kit dalam biaya kredit kendaraan.

Begitu juga untuk diler diler mobil. Ajak kerjasama melakukan pemasangan konverter kit sekaligus pada pembelian kendaraan baru, dimana biaya masuk dalam biaya pembelian kendaraan.

Perlu diketahui, pengguna BBG tetap bisa menggunakan BBM. Caranya tinggal men-switch saja jika kadang harus pakai BBM, begitu juga saat akan menggunakan BBG.

“Saya yakin, kalau ada kendaraan yang sudah BBG pasti ketagihan mau pakai BBG terus. Sebab penghematanya bisa sampai 50 persen, hanya Rp. 4.500 harganya, ” jelas Heryanto.

Bisa bayangkan, saking hematnya. Di Jakarta, Bajai Bajai itu semua sudah pakai BBG.

Lebih ekonomis lagi kalau ada kendaraan yang beroperasi hingga 100 kilo meter per harinya.

“Coba diterapkan ini, mulai dari kelompok perusahaan memang sudah punya manajemen jelas seperti Taxi, Grab dan lainya tersebut. Akan lebih mudah mendapatkan pasar untuk BBG ini, ” tegasnya.

Berbeda, jika hanya dilempar ke masyarakat umum, akan lebih sulit mencari pasarnya. termasuk juga mewajibkan semua kendaraan dinas untuk BBG, akan semakin mempercepat pasar BBG yang masih nganggur itu.

Ketiga, cara mempercepat penjualan BBG. Dengan memfungsikan SPBG sebagai suplay gas ke industri, melalui tabung tabung besar yang bisa disuplai ke industri besar.

Misal, perhotelan, rumah makan, dan industri lainya bisa menggunakan tabung CNG untuk bahan bakar. “SPBG bisa jual tabung CNG ini ke industri. Sehingga bisa dwi fungsi, menjual BBG ke kendaraan dan menjual tabung CNG melayani suplay ke semua industri hotel, rumah makan dan industri pengolahan lain aspal, ” jelasnya.

Jadi, selain investasi dispenser yang sudah ada bisa dimanfaatkan. Investasi tabung CNG bisa dilakukan untuk mempercepat popularitas pasar BBG ini.

Dengan tabung CNG, harganya juga bisa lebih stabil dan lebih murah, sehingga sangat ramah dari sisi harga, lingkungan dan juga keamanan.

“Perlu diketahui, tabung CNG hanya untuk industri, bukan untuk rumah tangga. Sebab tekananya sangat tinggi, jadi jangan sampai salah kaprah,” pesan Heryanto.

Kepedulian pemerintah sangat ditunggu membuat payung hukum jelas dan rinci sehingga gampang direspon dan diaplikasikan.

Jangan sampai aset SPBG nganggur sudah menelan banyak investasi hingga mikiran rupiah itu sia sia saja.

“Kita tunggu political will nya para kepala daerah, ” tegasnya.

Segera Panggil BUMD dan OPD

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda.

Menyikapi beberapa Stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di kota Palembang yang mengalami stagnasi dan menganggur selama 9 tahun. Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda angkat bicara mengenai polemik permasalahan SPBG tersebut.

“Kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan BUMD mengenai permasalahan yang terjadi, sehingga mengakibatkan SPBG ini tidak beroperasi tutup,” katanya.

Lanjut Wawako, Pemkot akan melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat supaya kendaraan dapat melirik beralih menggunakan Bahan Bakar Gas. Agar
SPBG tersebut tidak mati usahanya dan dapat berkembang.

“Kita ketahui, Gas bisa mengurangi solusi. Diharapkan kendaraan roda dua dan empat dapat beralih menggunakan gas karena itu ramah terhadap lingkungan,” harapnya.

Saat ini SPBG di kota Palembang ada
beberapa lokasi seperti di Jalan Subekti, Jalan R Soekamto, dan beberapa ruas jalan protokol lainnya baik di Seberang Ilir, maupun Kertapati yang mengalami stagnasi tidak jalan.(*)

Teks: Asih, Mayasari, Herwanto
Editor: Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait