TKD Sumsel Tolak Dapur Umum

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Menanggapi pernyataan di berbagai media terkait rencana BPN 02 akan mengerahkan relawan 02 (emak-emak) untuk mendirikan dapur tenda umum di sekitar TPS dan gerakan sholat subuh berjamaah di area Pemungutan Suara Pilpres yang berlangsung 17 April 2019. Hal ini patut menjadi perhatian penyelenggara yaitu KPU Provinsi Sumsel, Bawaslu Sumsel dan kabupaten/kota, PPL se-Sumsel. Demikian disampaikan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Sumsel, H Syahrial Oesman, saat menggelar Conference press, di kantor TKD Sumsel, Selasa (16/4/2019).

“Stop dapur umum, percayalah, TKD 01 tidak akan ada melakukan pencemaran terhadap berjalan nya Pemilu berlangsung. Saya akan menjamin, kita ini memilih pemimpin untuk kedepan,” katanya.

“Kami mengharapkan adanya pelaksanaan pengawasan oleh penyelenggara dan pengamanan yang sistematis, mulai dari bawah yakni menempatkan petugas di TPS-TPS se Sumsel dengan tujuan monitoring, pencegahan dan ke level tindakan tegas lainnya,” tambahnya.

BACA JUGA :
– TKD Targetkan Sumsel 50 Persen
– Maruf Amin Bakal Hadir Resmikan Posko TKD Sumsel

 

Hal senada, M Antoni Toha, Direktur hukum dan advokat TKD KIK Sumsel, persoalan beberapa hari ini menyebarnya pemberitaan Hoax masih terus berjalan. Menurutnya hal itu tidak menutup kemungkinan motif atau rencana untuk memberikan ketakutan yang mencekam kepada masyarakat. Sehingga secara sistematis berdampak pada peningkatan Golput.

“Kita harus mengantisipasi dan mewaspadai karena itu bisa memancing suatu keributan. Karena itu bisa dapat mencederai semangat dan prinsip berdemokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Yohannes P Simanjuntak, Koordinator tim advokasi menambahkan didalam pelaksanaan pesta demokrasi harus bertindak adil dan netral dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam memberikan ketenangan, seluruh warga yang akan memilih dan memiliki hak suara agar dapat melaksanakan kewajiban untuk menyalurkan aspirasi di TPS tanpa merasa diintimidasi oleh pihak manapun.

Hal ini harus ditindaklanjuti KPU Sumsel di 17 Kabupaten dan Kota untuk membuat surat edaran larangan atau tenda umum minimal 500 meter dari TPS.

Teks : Herwanto
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait