Sumsel Belum Ditemukan Akun Provokatif

SWARNANEWS.CO.ID PALEMBANG |Divisi Humas Polri telah merilis 20 akun di media sosial yang dinilai provokatif, pasca berlangsungnya Hitung Cepat Lembaga Survei, beberapa waktu lalu. Namun tidak termasuk salah satunya di Sumatera Selatan.

Demikian penuturan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Supriadi MM, Sabtu (20/04/2019). “Pada prinsipnya di Sumsel ini tidak ditemukan, dari semenjak sebelum Quick Count maupun pasca quick count. Kalaupun ada hanya mention, jadi misalnya dari pemilik akun di Jakarta menyebut temannya di Palembang, sehingga tampilah tulisan-tulisan provokasi tersebut. Kalau seperti ini tidak bisa dikenai hukuman, karena ada kriterianya dalam UU ITE,” jelas Supriadi.

Namun, apabila ada akun yang dengan sengaja menyebarkan informasi provokatif atau hoaks ke media sosial, di Polda Sumsel ada unit Cyber Crime yang khusus menangani masalah ini. Silakan masyarakat mengadukan dan akan diproses. “Jika divisi kami belum memperoleh informasi, sementara masyarakat terlebih dulu tahu soal informasi hoaks ini segera laporkan ke divisi cyber crime,” tegas Supriadi.

BACA JUGA  Buntut Hitung Cepat, Sejumlah Lembaga Quick Count yang Menangkan Jokowi Dilaporkan ke Polisi

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, berdasarkan patroli dari Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri sejak Rabu, 17 April terjadi peningkatan akun provokstif sampai hampir 40 persen setelah keluar hasil quick count. Dedi merinci, akun-akun tersebut menyebarkan konten-konten berupa narasi, foto, video, suara yang bersifat provokatif. Contohnya mengajak masyarakat berbuat onar, melakukan aksi, mengajak masyarakat untuk melakukan kerusuhan. “Ya narasinya provokatif mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari dari hasil hitung cepat,” terang Dedi

BACA JUGA  Ketua MK Beberkan Tiga Potensi Kecurangan Pemilu

Menyikapi itu, Dedi menjelaskan, polisi melakukan dua langkah. Preventif dan penegakan hukum. Preventif berkoordinasi langsung dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo untuk meminta akun tersebut diblokir.

Sementara, sebelum penegakan hukum pihaknya lebih dulu melakukan profiling dan identifikasi terhadap akun-akun tersebut. “Apabila akun tersebut sudah berhasil diidentifikasi, penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadap akun-akun yang terus menyebarkan konten provokatif,” ujar Dedi.

Teks: Maya

Editor: Sarono PS

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait