SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan Pemkot Palembang sekarang dalam proses audit. Diharapkan mudah-mudahan Pemkot Palembang sudah kesembilan kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu diungkapkan Walikota Palembang Harnojoyo usai menghadiri Sosialisasi peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, di Hotel Aston, Kamis (11/4).
“Sekali lagi Pemkot Palembang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota V BPK RI, Wakil ketua komisi XI terkait sosialisasi dengan transparansi dan pertanggungjawaban Laporan keuangan Pemda,” katanya.
Ditempat sama, Wakil ketua komisi XI DPR RI Hafiz Tohir menyampaikan bahwa Palembang masih memiliki catatan, tetapi itu suatu hal yang wajar dalam tempo waktu tersisa dapat terselesaikan. Karena hal-hal seperti itu pasti akan terjadi di semua daerah.
“Yang penting pada akhirnya temuan-temuan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Kita telah melakukan komunikasi kepada walikota agar segera ditanggapi. Pada prinsipnya dilaporkan di BPK itu untuk kebaikan daripada sistem keuangan yang ada di kota Palembang,” ujarnya
“Saya yakin WTP masih dapat terkejar memang masih sekitar 45 miliar yang harus dilaporkan kembali. tetapi itu bisa diatasi dengan waktu tersisa,” lanjutnya
Jika dilihat dari sebelumnya Palembang tidak begitu signifikan untuk dijadikan masalah. Secara akuntabilitas transparansi cukup baik sistem keuangan. Akan tetapi sampai sekarang belum ada pembangunan-pembangunan yang belum tepat sasaran,
“APBD tidak begitu kuat untuk membangun seluruh wilayah kota Palembang. Saya kira akan berusaha sekuat tenaga, dana Kelurahan yang akan di perkuat supaya daerah di kelurahan pinggiran cepat mengejar ketertinggalannya. APBD akan bangkit apabila pertumbuhan ekonomi naik atau ditunjang pariwisata yang baik,” tutupnya.
Teks : Herwanto
Editor : Sarono PS
