Perlukah Kaji Ulang Master Plan Drainase?

Puluhan Sungai Lama Menghilang
Konflik Aturan Ancam Banjir Palembang

 

Persoalan genangan air masih terjadi dimana mana, alias banjir, diprediksi bakal terus mengancam ibu kota Sumsel Palembang jika tidak segera menemukan akar masalahnya. Bahkan sejumlah pihak menilai, butuh ketegasan kepala daerah langsung menyelesaikan proses pengembangan kota banyak semrawut, terkhusus soal izin penimbunan kawasan hingga penertiban bangunan tak berizin yang banyak bercokol hari ini.

 

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Sebut saja, kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Dharma Budhi (13/5), contoh pembangunan kedai di perizinanya patut dipertanyakan. Dimana IMB tidak ada. Dari sisi estetika juga salah, menutupi pemandagan landmark kota Palembang Jembatan Ampera. Parahnya lagi, kawasan pembangunanya berada di Spadan sungai Musi. Padahal jelas, Spadan (kanan-kiri) sungai tidak boleh didirikan bangunan.

Genangan air di depan SMK Demang Lebar Daun.

“Ya kalau mau buat restoran pinggir sungai, contohlah River Side menggunakan desain Kapal Ponton,” imbuhnya.

Jika ditilik dan dihitung, puluhan sungai di Palembang juga telah menghilang. Banyak sudah ditimbun dan hanya disisakan sebagian kecil untuk got atau untuk saluran air skala kecil.

Sebut saja, Sungai Baung, Sungai Tengkuruk, Sungai Jeruju. Kini juga terancam adalah Sungai Bendung dan Sungai Sekarang, dimana bagian Spadan (kanan-kiri) sungainya sudah tidak ada lagi dan sudah banyak dibangun gedung gedung.

“Tahun 2010-2011 lalu semua sudah pernah ditertibkan, dengan mengecek langsung pada Peta Rawa mengacu pada Pergub Nomor 11 tahun 2012 tentang rawa. Namun belum maksimal, sudah ganti kepala daerah, dan hingga kini belum ada tindaklanjut lebih serius.

Menurutnya, penimbunan rawa patut dilakukan pengecekan total untuk memperbaiki tata ruang wilayah yang ada.

Sebenarnya, setiap warga yang mau menimbun lahan itu harus ada izin. Setelah ada izin, juga ada kewajiban menyisakan ruang sebesar 30 persen dari total lahan ditimbun untuk dijadikan resapan.

Selanjutnya, jika izin penimbunan sudah keluar, baru akan diberikan IMB lengkap dengan rincian desain drainase di kawasan tersebut.

Mulai dari perkiraan volume debit air yang akan ditampung dengan ukuran resapan berapa. Sehingga sesuai antara debit air masuk ke sumur resapan dengan desain drainase yang direkomendasikan oleh dinas bersangkutan.

Lantas, nasi sudah menjadi bubur. Langkah apa bisa dilakukan saat ini? Menurut Dharma, kepala daerah harus tegas. Jika tidak ada data berapa jumlah penimbunan liar tanpa izin dan lainya. Bisa ajak kerjasama bagian Trantib (Ketentraman dan Ketertiban) yang ada di Kecamatan dan Kelurahan. “Mereka bisa dipastikan memiliki data lengkap, siapa saja membangun, menimbun di wilayah masing masing,” tegas Dharma.

Biasanya, kasus terbanyak itu kawasan agak terpencil, pelosok, dan pinggiran yang biasanya sedang melakukan pengembangan kota.

Pembangunan rumah biasanya paling sering luput dibandingkan gedung gedung komersil.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Dharma Budhi

Solusi terakhir, dengan membuat sayembara di Medsos, siapa bisa menemukan bangunan liar, penimbunan tanpa izin atau penimbunan menyalahi peta wilayah tidak boleh ditimbun tapi dilakukan penimbunan. Atau dengan sistem lapor RT, dengan imbalan bagi pelapor. Setidaknya bisa memberikan solusi untuk memulai perubahan.

Perlu diketahui, topografi kawasan Kota Palembang 60 persen adalah rawa.

Baik Rawa Reklamasi merupakan kawasan rawa boleh ditimbun.

Rawa Budidaya, boleh dibangun, tapi tidak boleh dengan cara timbun. Terakhir ada Rawa Konservasi, merupakan rawa tidak boleh diganggu sama sekali.

“Semua sudah tertuang di peta rawa Pergub Nomor 11 tahun 2012, semua pihak bisa mengecek di sini, jadi tidak bisa sembarang timbun timbun sendiri. Sebelum menimbun harus mengajukan izin dan setelah keluar izin rekomendasi penimbunan baru bisa.Sebab jika yang diajukan masuk wilayah rawa reklamasi tidak boleh ditimbun, maka izin tidak bisa dikeluarkan, begitu juga sebaliknya,” bebernya.

BACA JUGA  Rp 140 Trilliun untuk Wilayah Terpencil

Butuh Survei Ulang Perbanyak Saluran

Sementara, di sisi lain Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Kota dan Wilayah Sumsel, Agus Kelana menegaskan, Palembang kini sudah jadi kota metropolitan, berkembang pesat dari sebelumnya hanya kota besar, kota sedang dan kota kecil.

Pemeliharaan wilayah ini juga tidak bisa dipandang satu sisi saja. Dengan wilayah 2,5 kali lipat dari kota Bandung atau mencapai 40.000 hektar, harusnya Palembang sudah memiliki konsep jauh lebih panjang dan tersistematis.

Mulai dari penataan tata ruang, drainase hingga kondisi penataan penyebaran penduduk secara keseluruhan.

Sebagai pihak yang ahli bidang planologi. Agus mengaku menyorot dari berbagai sudut.

Jika dilihat dari Rencana Tata Ruang Makro wilayah biasanya di detilkan dalam rencana tata ruang kota secara tehnis.

Ini memang harus dikaji dan ditinjau secara berkala untuk dievaluasi. Daerah harus komit melibatkan orang orang faham tentang perencanaan.

Sebagai Kota Tepian, Palembang masih kurang memiliki daerah resapan. Ia sangat setuju dengan pendapat, harus dibuka kembali peta rawa di Palembang untuk menyempurnakan tata ruang yang ada jika memang butuh perubahan dan juga harus tegas dengan aturan sudah ada, sehingga tidak tumpang tindih.

“Meski cuma sejam dua jam genangan air dengan guyuran intensitas hujan setengah jam. Harus tetap diantisipasi, sebab jika hujanya seharian, pasti Palembang akan terendam, ” jelas Agus.

Aliran air, baik di wilayah Ulu maupun Ilir masih sama sama lambat dan perlu pembenahan total.

Wilayah terparah sementara ini, selain di kawasan Sungai Bendung sekitarnya dengan debit air sungai Bendung 36.000 meter per detik, saat ini sudah dibantu Australia dengan pompa khusus harganya miliaran.

“Alat ini bagus memang, tapi sangat mahal. Kita tidak sanggup beli dengan APBD. Padahal masih banyak wilayah parah lainya seperti Plaju, Kertapati dan Km 12. Artinya kita butuh solusi tepat yang biayanya tidak semahal bantuan dari Australia tersebut, ” jelasnya.

Jangan sampai hanya menunggu nunggu waktu atau menunggu bantuan pihak lain, akan tetapi harus berbuat secepatnya.

Dimana penataan kota harus diatur sesuai dengan kelayakan kota. Ada unsur kepadatan bangunan dan ada kepadatan penduduk, sementara fasilitas belum maksimal melayani ini, sehingga membuat beberapa kawasan masih terkesan kumuh dan akhirnya juga banjir.

“Butuh keberanian mengatur kembali kota ini,” imbuhnya.

Bahkan ia menilai efektifitas kolam retensi dan resapan juga untuk jangka panjang tidak bisa diandalkan selamanya. Tapi butuh penambahan banyak saluran yang saat ini dimensinya masih sangat kurang.

Jika disurvei ulang akan diketahui detil, apakah butuh resapan di Ulu lebih dalam dibandingkan resapan di Ilir atau ada dan bagaimana sistem drainase yang cocok bisa diterapkan secara komprehensif di kota Palembang.

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Kota dan Wilayah Sumsel, Agus Kelana.

“Sebab menggunakan sistem folder yang sudah diterapkan sekarang dan sudah diterapkan di Belanda itu biayanya sangat mahal, kita harus ada alternatif bisa dilakukan jangka cepat,” imbuhnya.

Ia menyarankan, seperti penataan saluran PEL ke arah saluran primer sungai harus lebih dalam, ini harusnya ditata ulang. Meski sudah ada ini, tapi dari sisi kedalaman harus dicek ulang secara total.

Sebab masalah banjir ini saat ini menjadi kasus teratas di Palembang yang butuh pembenahan, selain juga sampah belum juga usai.

BACA JUGA  Sosialisasi Capaian Kinerja BPH Migas Gandeng Unsri

Jadi cukup kompleks persoalan ini. Selain resapan tertuang dalam tata Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga drainase sistem perlu ditinjau ulang. “Jika ini tidak segera ditanggulangi, air akan lari ke jalan sebagai infrastruktur utama,” bebernya.

Ia berharap setelah kedua masalah itu tuntas. Kebutuhan lain mendesak seperti intensitas pemelihara an kewilayahan juga harus dilkukan.

Mulai dari standart jumlah penduduk di setiap kelurahan, kecamatan, juga keseimbangan jumlah penduduk Ulu dan Ilir. Perlukah dikembangkan wilayah lagi kota kecil kecil di bagian lain agar ditinjau dari sistem layanan tidak terlalu jauh.

Seperti PT SP yang kini dipindahkan di Jakabaring. Meski sudah online, namun layanan utama tersebut terlalu jauh untuk penduduk di Ilir. Rentang layanan seperti ini harus dikaji juga, baik mulai level kelurahan, kecamatan hingga perkotaan.

Wilayah 40.000 hektar luasan Palembang saat ini, dengan kepadatan penduduk yang ada harus sudah ada layanan tambahan.

Jangkauan ke kantor kantor pelayanan cukup jauh, bisa menyebabkan penumpukan masalah termasuk lalin. ” Jadi memang masih banyak sekali PR kota Palembang, ‘imbuhnya.

Anggarannya Turun dari Rp 70 Miliar jadi Rp. 40 Miliar

Genangan air hingga banjir masih mengancam kota ini memang cukup pelik, terlebih anggaran untuk menyelesaikan persoalan ini pun ikut turun dari Rp. 70 miliar tahun tahun sebelumnya, kini malah hanya tinggal Rp. 40 miliar saja.

Tidak satu pihak saja menilai banjir di kota Palembang, disinyalir karena jumlah serapan air terus berkurang.
Sesuai data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang jumah titik banjir kini mencapai 59 titik lokasi berdampak genangan banjir khususnya saat terjadi hujan.

Kabid Drainase, Sepriyan

Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari melalui Kabid Drainase Sepriyan saat di wawancarai Swarnanews di ruangannya, Selasa (30/4) mengakui.

“Rata-rata kapasitas jaringan sungai dan drainase tidak mencukupi akibat kurangnya resapan tampungan serta saluran air yang belum memadai,” katanya

Dijelaskan Safrian, untuk mengatasi permasalahan banjir ini, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PUPR di tahun 2019 telah menganggarkan dana sebesar Rp 40 miliar

“Anggaran tersebut menurun dibandingkan tahun kemarin mencapai Rp 60 – 70 miliar dalam pertahunnya. Kebanyakan anggaran itu untuk ganti rugi lahan, dan di alihkan untuk penanggulangan,” ujarnya

“Untuk bendungan Sungai Sekanak, ganti rugi baru dilakukan tahun ini untuk restorasi sungai. Karena itu program Walikota Palembang dan itu harus disiapkan,” tambahnya.

Masih dijelaskan Safrian, Titik-titik genangan air akibat banjir itu permasalahan berbeda-beda. Seperti Jalan Jenderal Sudirman dan depan Damri itu kewenangan Kementerian Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII.

“Pemkot melalui dinas terkait tidak bisa begitu banyak berbuat, karena itu merupakan kewenangan Balai besar. Kita hanya membantu tenaga, saluran air buntu dibersihkan,” paparnya.

Lanjut Safrian, untuk wilayah Sekip memang permukaan daratan rendah, begitu aliran anak sungai Bendung penuh air meluap ke jalan dan perumahan masyarakat. Makanya, sekarang Balai Besar Pengairan membuat suatu terobosan
supaya air Bendung cepat turun dengan cara dipompa. Mudah-mudahan ada hasilnya Kedepan setelah beroperasional dan berdampak nantinya.

“Dari sana akan ketahuan, jika ada titik yang masih banjir, kita cek, apabila tidak ada saluran nantinya akan dibuatkan, ada parit kecil di lebarkan dan memperbanyak kolam-kolam retensi,” tandasnya. (*)

Teks: Asih/Herwanto
Editor: Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait