Junaidi: Banyak Penyelenggara Pemilu Bakal  Masuk Bui

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  dan jajaran telah menerima banyak laporan adanya  penyelenggara pemilu yang “nakal” pasca rekapitulasi KPU Sumsel. Mereka diindikasikan mengubah angka perolehan suara saat rekap sehingga menimbulkan konflik.

“Di Sumsel ada sekitar 60-an laporan yang menyatakan PPK itu mengubah, menambah, mengurangi bahkan menghilangkan nilai sebuah rekapitulasi, dalam waktu dekat mungkin banyak yang jadi tersangka, masuk bui, bukan main-main. Hari ini ramai sekali dari kabupaten kota ke Bawaslu menyampaikan laporan, ini maling, ini hilang, ini merubah rekap dan lain-lain, sedih saya,”  ujar Komisioner Bawaslu Sumsel  Junaidi saat menjadi nara sumber pada acara workshop peliputan pasca pemilihan legislatif dan Pilpres tahun 2019 di Arista Hotel, Rabu (15/5).

Menurut pria yang sebelumnya menjadi dosen di UMP ini hari kemarin ada  18 orang datang ke Bawaslu Sumsel untuk melapor ke Bawaslu Sumsel dengan laporan suara hilang, dicurangi dan lain-lain yang jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya.
Menurutnya yang melapor adalah caleg –caleg yang kalah dari berbagai kabupaten kota di Sumsel terutama dari Kabupaten Empat Lawang yang jumlahnya belasan orang mulai dari kemarin.
“ Hari ini dari Muratara, Mura juga hadir banyak sekali yang melapor,” katanya.
Menurutnya pasca pemilu banyak masuk bui, karena kemarin pihaknya sudah merapatkan 8 dugaan pelanggaran pidana semuanya memenuhi unsur baik itu PPK-nya, KPU termasuk didalamnya ada lurah dan kades.
“Saya dan Bawaslu kemarin termasuk ada jaksa dan polisi sudah menyidangkan itu pada tingkat pertama dan memenuhi unsur, itu pertama bahwa pemilu masih menyisahkan masalah,” katanya.
Selain itu dia melihat pemilu tahun 2019 terlalu bebas,” Kedaualan rakyat yang sepenuhnya ditangan kita itu menyisikan banyak hal, pemilu kali ini yang digabungkan pertama kali ini layaknya sebuah pertempuran berdarah-darah, diawal tidak ada pemberitahuan tentang pileg, setelah rekap semua bicara soal pileg se-Sumsel, pilpresnya hilang, tapi sebelum pilpres yang mengemuka terbalik jadinya,” katanya.
Apalagi menurutnya tenggat rekapitulasi yang dimulai tanggal 18 April sampai 22 Mei dinilai lama sekali.
“Tetapi di PPK kota Palembang rata-rata 20 hari dalam sehari berkerja 20 jam, berikutnya adalah kesalahan pembuat undang-undang, memaksakan kehendak dipaksakan lima pemilu jadi satu , kenapa tidak dua pemilu saja dan ditambah putusan MK yang menambah putusan kerja yang cukup hari itu saja ditambah 12 jam kembali, enggak boleh putus menghitungnya itu , honornya tetap di anggap sehari tapi jam kerjanya menambah sehari, ini fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” katanya.
Namun terpenting menurutnya keberatan-keberatan parpol atau saksi di tingkatannya masing-masing semuanya hampir di tolak oleh KPU.
“ Keberatan tingkat PPS ditolak KPPS hanya disuruh menulis form A2 di tingkat PPK nulis form C2, ditingkat KPU begitu seterusnya ditingkat provinsi Bawaslu sudah merekomendasikan untuk membuka kotak untuk melihat C1 dan lain-lain , ditolak KPU, ini catatan buat kita, kalau mau jujur , bahwa kewajiban KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu, jika tidak melanggar undang-undang hukumannya adalah pidana dan etik, ini undang-undang bicara“ katanya.

Terakhir menurut, Junaidi , nanti setelah tanggal 25 Mei semua akan mengadu ke MK disana putusan MK yang final dan mengikat tapi mungkin yang jadi menjadi tidak jadi, yang jadi menjadi anggota legislatif, semua bisa berubah.

 

Teks: Asri

Editor: Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait